jurnalistik.co.id – Fenomena El Nino yang memicu kekeringan mulai memberi tekanan pada sektor pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim). Data yang dihimpun menyebutkan, sekitar 900 hektare lahan pertanian di sejumlah kabupaten/kota mengalami kesulitan air, sementara sebagian lainnya bahkan diindikasikan menghadapi puso atau gagal panen.
“Data terakhir kita itu sudah ada kurang lebih 900-an hektare yang tersebar di berbagai kabupaten/kota yang mengalami kesulitan air. Bahkan, 25 hektare diindikasikan puso atau gagal panen,” kata Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Hilmawan, dikutip dari Tribun Kaltim, Kamis (20/8/2026).
Fahmi mengatakan, luasan yang terdampak terus diperbarui dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Pembaruan dilakukan untuk memastikan besaran lahan yang benar-benar menghadapi masalah pasokan air di lapangan.
Rentan di Sistem Tadah Hujan
Menurut Fahmi, lahan pertanian yang mengandalkan sistem tadah hujan menjadi wilayah paling rentan ketika kekeringan berlangsung. Kondisi ini membuat tanaman yang membutuhkan suplai air lebih stabil menjadi lebih sulit bertahan, terutama saat curah hujan tidak mendukung.
Ia juga menyebutkan bahwa informasi awal mengenai kesulitan air tersebut sudah mencakup sekitar 900-an hektare. Dari total tersebut, sekitar 25 hektare diindikasikan mengalami puso atau gagal panen, meski angka final masih menunggu pengkinian data dari daerah.
“Data terakhir kita itu sudah ada kurang lebih 900-an hektare yang tersebar di berbagai kabupaten/kota yang mengalami kesulitan air. Bahkan, 25 hektare diindikasikan puso atau gagal panen,” ulang Fahmi saat menjelaskan kondisi terkini kepada wartawan.
Ancaman Gagal Panen di Samarinda
Di Kota Samarinda, persoalan kekurangan air juga mulai mengemuka pada lahan sawah. Pemerintah kota menyoroti potensi gagal panen, terutama pada hamparan yang bergantung pada ketersediaan air yang tidak selalu terjamin selama kemarau.
Berita Terkait
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso menyatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi antisipasi El Nino ekstrem pada Rabu (19/8/2026). Fokus pembahasan diarahkan pada langkah antisipasi agar dampak kekeringan tidak makin melebar.
“Saya dapat update terakhir di daerah Serayu itu sekitar 50 hektare (berpotensi gagal panen),” jelas Suwarso. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan informasi yang diterima BPBD dari petani di kawasan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.
Suwarso menegaskan bahwa ancaman gagal panen berkaitan dengan kondisi hujan dan ketersediaan penyiraman dalam waktu dekat. Ia memperingatkan, bila kondisi tidak berubah, tanaman padi berisiko besar tidak mencapai hasil panen yang diharapkan.
“Kalau dalam satu pekan ini tidak ada hujan atau tidak ada penyiraman alternatif, hampir dipastikan tanaman padi warga akan gagal panen,” tambahnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tenggat waktu perbaikan ketersediaan air menjadi faktor penentu bagi kelangsungan tanaman.
Selain padi, Pemkot Samarinda turut mencermati ancaman kekeringan pada lahan hortikultura. Jenis tanaman yang menjadi perhatian mencakup cabai dan sayuran, yang membutuhkan pengelolaan air agar tetap tumbuh optimal selama periode kering.
Distribusi Pompa untuk Kelompok Tani
Dalam upaya mengurangi dampak kekeringan, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama pemerintah pusat telah menyalurkan lebih dari 300 unit pompa air kepada kelompok tani. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memaksimalkan sumber air permukaan yang masih tersedia di sekitar lahan pertanian.
Dengan adanya pompa, penanganan diarahkan agar pasokan air dapat dialihkan atau dimanfaatkan secara lebih efektif pada periode yang kritis. Langkah ini menjadi bagian dari antisipasi saat kekeringan akibat El Nino mulai mengganggu aktivitas budidaya di berbagai wilayah.
Sejauh ini, rangkaian informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa dampak El Nino tidak hanya muncul dalam bentuk kekurangan air, tetapi juga terkait potensi kerugian hasil panen di lahan yang paling rentan. Pembaruan data di tingkat kabupaten/kota dan penyusunan langkah antisipasi menjadi kunci untuk memetakan seberapa besar area yang benar-benar terancam dalam waktu berjalan.
