jurnalistik.co.id – Pemerintah Kota Bandung segera membenahi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta. Wali Kota Bandung M Farhan menyebut penanganan itu dilakukan bersama sejumlah pihak setelah ada kesepakatan terkait pemasangan fasilitas di sepanjang ruas tersebut.
Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung telah mencapai kesepakatan dengan Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ia menilai langkah ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons keluhan warga masyarakat.
“Akan memprioritaskan PJU yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat,” kata Farhan di Mapolrestabes Bandung, Senin (10/8/2026).
Menurut Farhan, pekerjaan PJU yang akan dipasang mencakup hampir 4.000 titik di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Ia menyebut jumlah tersebut termasuk titik pada jembatan yang berada di atas Leuwi Panjang, wilayah Kopo, serta flyover di Jalan Kopo.
“Hampir 4.000 titik ya, termasuk itu jembatan yang di atas Leuwi Panjang ya. Kopo ya. Flyover yang di Jalan Kopo,” ucapnya.
Managed service untuk respons kerusakan PJU
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung juga merencanakan pengembangan layanan terkelola (managed service) yang berfungsi seperti command center atau dashboard. Ia menggambarkan sistem tersebut bisa digabungkan dengan Bandung Command Center ataupun ATCS milik Dinas Perhubungan.
Gagasan itu, menurutnya, ditujukan untuk menindaklanjuti setiap laporan PJU rusak dengan cepat. Dengan sistem teknologi tersebut, proses identifikasi titik bermasalah hingga perbaikan diharapkan bisa dilakukan lebih responsif.
“Dari situ kami akan bisa melihat dalam waktu sekejap, mana titik-titik yang rusak, mana titik yang mati, dan pada saat itu juga maka yang berwenang untuk melakukan perbaikan langsung melakukan perbaikan. Gitu, itu kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta,” ujarnya.
Berita Terkait
Farhan juga menyampaikan bahwa implementasi sistem tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan masa berlakunya jabatan kepala daerah. Selain rencana penguatan PJU, Pemkot Bandung tetap mengupayakan pembangunan JPO di sepanjang Jalan Soekarno Hatta.
Ia menyebut pembangunan JPO dilakukan dengan memanfaatkan dana APBN. Farhan menjelaskan JPO yang ditambah oleh Pemerintah Kota Bandung ada dua lokasi, yakni di depan SMKN 7 dan SMKN 9.
“Itu tuh sudah pasti akan dibangun. Nah yang lainnya maka kita akan kerja sama juga dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat JPO mana lagi yang akan dibangun. Karena bagaimanapun juga ya itulah ya kalau jalannya nasional kami mesti koordinasi terus berjalan di antara bertiga gitu,” ucapnya.
Dalam konteks penambahan JPO, Farhan menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ia mengaitkannya dengan status Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalur nasional sehingga koordinasi menjadi kunci dalam menentukan titik pembangunan lanjutan.
Di bagian lain, Farhan juga menyampaikan instruksi kepada Dinas Perhubungan terkait jalur sepeda. Ia menyebut Dinas Perhubungan diminta berkomunikasi dengan komunitas pesepeda untuk mendapatkan masukan, terutama terkait jalur yang dinilai aman bagi pesepeda.
Farhan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil komunikasi tersebut. Upaya penguatan infrastruktur perkotaan, baik PJU maupun JPO, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian respons Pemkot Bandung terhadap kebutuhan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta.
Kesepakatan yang dimaksud melibatkan Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi teknis di bidang perhubungan dari level provinsi hingga kota. Pemkot Bandung menempatkan rencana pembenahan itu sebagai langkah tindak lanjut setelah respons atas keluhan warga, dengan tetap mengacu pada arahan Gubernur Jawa Barat untuk pemilahan prioritas PJU di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta.
Farhan juga menjelaskan bahwa layanan terkelola yang dirancang dapat menjadi dukungan kerja lintas pihak. Melalui dashboard atau command center, pengelolaan informasi kerusakan PJU diharapkan lebih cepat: titik yang bermasalah maupun yang mati bisa terdeteksi, lalu penanganan segera dijalankan oleh pihak yang berwenang sesuai mekanisme kerja sama pemerintah dengan swasta. Pengembangan sistem tersebut, lanjutnya, perlu disesuaikan dengan ketentuan masa berlakunya jabatan kepala daerah.
Di saat yang sama, Pemkot Bandung tetap mendorong pembenahan jalur bagi pengguna lain, termasuk instruksi kepada Dinas Perhubungan untuk berkomunikasi dengan komunitas pesepeda. Tujuannya untuk memperoleh masukan mengenai jalur yang dinilai aman bagi pesepeda, dan pihaknya masih menunggu hasil komunikasi tersebut. Sementara itu, untuk pembangunan JPO, dua lokasi yang disebut akan dibiayai melalui APBN adalah di depan SMKN 7 dan SMKN 9, sedangkan sisanya akan ditentukan lewat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena status ruas tersebut sebagai jalan nasional.
