jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (2/9/2026). Acara yang diikuti warga ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau saat kemarau sedang berlangsung.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 2.000 paket bahan pokok disiapkan untuk dijual. Total harga paket yang ditawarkan adalah Rp95 ribu, jauh dibandingkan kisaran harga pasar yang mencapai sekitar Rp270 ribu.
Komposisi bahan pokok di dalam paket mencakup beras lima kilogram, rica seperempat kilogram, bawang merah setengah kilogram, telur 10 butir, minyak goreng satu liter, serta gula dan ayam. Dengan paket ini, warga dapat memperoleh kebutuhan harian dalam satu kesempatan tanpa harus membeli satu per satu di harga yang lebih tinggi.
Bagi masyarakat setempat, selisih harga tersebut terasa sangat nyata. Vivin Ishak, salah satu warga yang hadir, menyampaikan apresiasinya secara langsung dalam antrean.
“Ya Allah pak, beras lima kilo saja mo beli di Indomaret sampe Rp97 ribu. Di sini hanya 25 ribu. Rica sekilo di pasar skarang so Rp130 ribu pak. Jadi torang bersyukur ada pasar murah ini. Terima kasih skali Pak Gubernur,” ujar Vivin Ishak, salah satu warga setempat.
Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari. Sejak pukul 06.30, warga sudah berbondong-bondong datang untuk mengantre kupon yang disediakan dalam mekanisme penyaluran pasar murah.
Meski matahari mulai menyengat, langkah warga tidak surut. Antrean tetap tertib dan berupaya menjaga jarak, sementara pelaksanaan pasar murah terus berjalan sesuai jadwal dan kapasitas paket yang tersedia.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menilai kegiatan ini digelar sebagai respons terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Di tengah kondisi kemarau, kenaikan harga bahan pokok membuat pengeluaran rumah tangga semakin berat, sehingga kebutuhan masyarakat perlu dijaga agar tetap terpenuhi.
Berita Terkait
Gusnar menekankan bahwa pemerintah melakukan intervensi pasar agar harga komoditas lebih masuk akal bagi warga. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan pasar murah bersubsidi di Desa Luwoo.
“Makanya pemerintah mengambil langkah yang dinamakan intervensi pasar. Biasa ibu bapak beli tujuh paket bahan pokok ini Rp270 ribu bapak cukup bayar Rp95 ribu,” ujar Gusnar.
Menurut Gusnar, kegiatan seperti ini tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan masyarakat secara penuh. Namun, setidaknya kehadiran pemerintah diharapkan dapat meringankan beban belanja warga melalui penjualan paket bahan pokok dengan harga bersubsidi.
Selain menjadi agenda baru di Telaga Jaya, pasar murah bersubsidi ini juga merupakan rangkaian yang sebelumnya sudah dilaksanakan di wilayah lain. Sehari sebelumnya, kegiatan serupa digelar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Rangkaian penjualan di acara tersebut menempatkan tujuh komoditi pangan sebagai inti paket. Komoditi yang disebut meliputi beras lima kilogram dengan harga Rp25 ribu, rica seperempat kilogram, bawang merah setengah kilogram, telur 10 butir, minyak goreng satu liter, serta gula dengan harga Rp10 ribu. Ayam disebut dijual Rp20 ribu dalam paket tersebut.
Dengan pola paket dan pembagian kupon, warga yang datang lebih awal memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jatah 2.000 paket yang disediakan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pasar murah memang ditunggu, terutama ketika aktivitas belanja harian terganggu oleh kenaikan harga dan cuaca yang menguatkan dampak kekeringan.
Pada akhirnya, pasar murah bersubsidi yang digelar Pemprov Gorontalo di Desa Luwoo tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga menjadi penanda kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di musim kemarau, warga menilai inisiatif ini seperti “oase” karena menghadirkan pilihan bahan pokok dengan harga yang lebih sesuai kemampuan belanja.
Antrean warga, kapasitas paket, serta perbandingan harga Rp95 ribu dan sekitar Rp270 ribu menjadi ukuran utama yang dirasakan langsung di lokasi. Melalui intervensi pasar, pemerintah berupaya menjaga daya beli agar kebutuhan bahan pokok tetap bisa dijangkau oleh keluarga di sekitar wilayah penyelenggaraan.
