jurnalistik.co.id – Sebanyak 282 pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo menerima bantuan bahan produksi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan dilakukan di Kantor Lurah Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (1/9/2026).
Bantuan diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Sofyan Puhi serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pelaku usaha mikro di daerah.
Gusnar Ismail menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan modal usaha dalam bentuk bahan produksi. Ia menegaskan bantuan tersebut harus disyukuri dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi, melainkan untuk dikembangkan.
“Bantuan ini adalah modal usaha yang kami berikan dalam bentuk bahan produksi. Harus kita syukuri, tidak boleh dihabiskan untuk konsumsi, tapi harus dikembangkan,” tegas Gusnar.
Pada kesempatan itu, penerima bantuan terbagi ke dalam empat kategori usaha, yakni kios, warung makan, pembuat kue, serta penjual gorengan. Pembagian dilakukan agar jenis kebutuhan bahan produksi sesuai dengan karakter usaha masing-masing penerima.
Tahun ini, Pemprov Gorontalo menyalurkan bantuan bahan produksi kepada 397 UMKM di Kabupaten Gorontalo dengan nilai anggaran sebesar Rp992,5 juta. Sementara untuk penyaluran di lokasi tersebut, jumlah penerimanya tercatat 282 pelaku UMKM.
Untuk pelaku UMKM kategori kios, bantuan berupa mie instan goreng dan kuah masing-masing empat dus, minyak goreng 22 liter, gula pasir 18 kg, serta susu kental manis 14 kaleng. Rincian ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha harian yang dijalankan para penerima.
Bagi usaha warung makan, bantuan yang diserahkan meliputi beras dua karung, minyak goreng 18 liter, dan gula pasir 14 kg. Sementara pembuat kue menerima bantuan berupa gula pasir 20 kg, susu kental manis 26 kaleng, tepung terigu 30 kg, serta mentega dua dus.
Berita Terkait
Adapun penjual gorengan mendapatkan bantuan berupa minyak goreng 46 liter, tepung terigu 40 kg, dan tepung beras 33 sak. Penerima pada kategori ini menerima bahan produksi yang relevan dengan proses pembuatan gorengan yang biasa dijual.
Gusnar menambahkan bahwa program bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia berharap bantuan dapat memperkuat usaha dan mendorong pelaku UMKM agar usahanya semakin maju dan meningkat.
“Bantuan ini adalah aspirasi masyarakat yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo. Tujuannya untuk memperkuat usaha dan diharapkan semakin maju dan meningkat,” pungkas Gusnar.
Gubernur Gorontalo dan Bupati Sofyan Puhi menekankan agar penyaluran bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, sesuai konteks usaha penerima di lapangan. Melalui kegiatan di Kantor Lurah Kayubulan, pemerintah menghadirkan dukungan langsung kepada pelaku UMKM yang menjalankan aktivitasnya di Kecamatan Limboto.
Dalam penjelasannya, Gusnar Ismail menggarisbawahi bahwa bahan produksi yang diterima merupakan bentuk modal usaha. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar penerima memanfaatkan bantuan untuk proses produksi dan pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumsi harian yang mengurangi nilai manfaat program.
Penyaluran juga dirancang dengan pembagian kategori usaha yang lebih terarah. Penerima kios, warung makan, pembuat kue, hingga penjual gorengan mendapatkan komponen kebutuhan yang berbeda, sehingga jenis bahan yang diterima dapat disesuaikan dengan alur kerja masing-masing, mulai dari persiapan hingga penjualan.
Gusnar menilai program ini bukan sekadar bantuan rutin, melainkan bagian dari aspirasi masyarakat yang dibahas dan disepakati bersama. Dengan adanya dukungan berupa bahan produksi, diharapkan pelaku UMKM memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produksi agar tetap berkembang.
Selain memperkuat aktivitas usaha, penyaluran tahun ini juga menunjukkan skala perhatian pemerintah provinsi terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo. Pemprov Gorontalo menyalurkan bantuan kepada 397 UMKM dengan anggaran Rp992,5 juta, dan untuk lokasi yang sama tercatat 282 penerima, menandakan cakupan program yang berkelanjutan.
