jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo membawa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas dalam rapat paripurna. Pada Senin (14/9/2026), Gubernur Gusnar Ismail menyerahkan nota keuangan serta Ranperda terkait APBD 2027 kepada Wakil Ketua DPRD, Sulyanto Pateda, dalam rapat paripurna ke-106.
Gusnar menyampaikan bahwa APBD Provinsi Gorontalo pada 2027 diproyeksikan berada pada kisaran sekitar Rp1,2 triliun. Ia menekankan bahwa kondisi fiskal yang menantang tetap akan direspons melalui arah kebijakan belanja yang spesifik serta strategis untuk kepentingan masyarakat.
Menurut penjelasan Gusnar, proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 disusun dari beberapa komponen utama. PAD diperkirakan sekitar Rp407 miliar, sementara pendapatan transfer ditargetkan sekitar Rp797 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sekitar Rp400 juta.
Gusnar juga menyampaikan proyeksi tersebut belum memasukkan potensi penerimaan dari iuran pertambangan rakyat serta dana bagi hasil pertambangan. Dengan demikian, perhitungan pendapatan pada APBD 2027 masih mempertimbangkan ruang yang belum dihitung secara penuh dari sektor pertambangan.
Dalam kesempatan rapat paripurna, Gusnar mengangkat perbandingan tren besaran APBD dari tahun ke tahun. ā2027 kita masih akan mengalami penurunan transfer ke daerah. Kita lihat APBD untuk 2024 Rp1,9 triliun, untuk 2025 Rp1,8 triliun, untuk 2026 Rp1,6 triliun, dan pada 2027 Rp1,2 triliun. Pertanyaannya sekarang, kita mau arahkan kemana APBD yang mini ini untuk masyarakat Gorontalo?ā ungkap Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Gusnar menilai pertanyaan tersebut penting karena APBD 2027 berada pada skala yang lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, ia menyatakan pemerintah tetap berusaha memastikan target pembangunan dijalankan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2027.
Di dalam RPJMD 2027, pemerintah menetapkan sejumlah indikator yang ingin dicapai. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,74 persen, kemiskinan diarahkan turun hingga 12,78 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditetapkan pada 2,95 persen.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pembangunan manusia mencapai 74,1 pada 2027. Gusnar memandang indikator tersebut harus dikejar lewat paket program yang tepat sasaran, bukan sekadar bertumpu pada besaran anggaran.
Berita Terkait
Ia kembali menegaskan keyakinan pemerintah terhadap pencapaian target meski sumber daya fiskal terbatas. āRasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027,ā kata Gusnar.
Untuk mendukung optimisme tersebut, pemerintah berkomitmen memprioritaskan program-program strategis. Gusnar menyebut sektor infrastruktur dan pendidikan sebagai fokus utama dalam penyusunan arah belanja APBD 2027.
Tak hanya dua sektor itu, program lanjutan juga diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. Pemerintah menyiapkan modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengembangan permukiman, serta program yang menyasar sektor pertanian.
Dari sisi penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, Gusnar menyampaikan adanya upaya hilirisasi pada sektor peternakan dan perikanan. Keberadaan agenda tersebut diharapkan dapat memperluas nilai tambah dan mendorong kemanfaatan yang lebih langsung bagi masyarakat.
Gusnar menegaskan bahwa strategi perencanaan keuangan juga diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu sumber yang terus dicermati adalah potensi pertambangan rakyat yang saat ini masih berada dalam tahapan pengusulan dan penyelesaian dokumen bersama pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo masih dalam proses pengusulan serta penuntasan dokumen administrasi. Proses itu menjadi bagian dari upaya memperkuat basis pendapatan, sekaligus memberi ruang agar potensi tersebut kelak dapat dihitung lebih lengkap pada kebijakan anggaran berikutnya.
Dengan proyeksi pendapatan yang bersumber dari PAD, transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemerintah berusaha menjaga agar belanja tetap selaras dengan sasaran RPJMD 2027. Pada saat yang sama, arah prioritas program yang dipusatkan pada infrastruktur dan pendidikan dipandang menjadi jalan untuk mengejar indikator pembangunan yang telah ditetapkan.
Rangkaian penjelasan Gusnar dalam rapat paripurna menegaskan bahwa APBD 2027 akan dijalankan secara terarah meski transfer ke daerah diproyeksikan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam kerangka itu, pemerintah berupaya memastikan capaian pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengendalian pengangguran terbuka, serta peningkatan IPM tetap menjadi target yang dikejar.
