jurnalistik.co.id – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I 2026 dinilai menggambarkan kondisi fiskal yang masih terjaga. Namun, seorang pengamat menilai hasil tersebut belum sepenuhnya cukup untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah.
Syafruddin Karimi, pengamat dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas Padang, menyampaikan penilaiannya terkait posisi fiskal Indonesia dan pengaruhnya terhadap rupiah. Ia menekankan bahwa pembacaan atas defisit semester pertama perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas hingga akhir tahun.
“Defisit 0,76 persen PDB memang menunjukkan kondisi fiskal masih terkendali, tetapi stabilitas rupiah tidak cukup ditopang oleh angka defisit semester pertama saja,” kata Syafruddin kepada Kompas.com, Minggu (12/7/2026).
Menurut Syafruddin, penguatan rupiah tidak dapat disandarkan pada rendahnya defisit APBN semata. Ia menyebut bahwa stabilitas nilai tukar dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor yang saling berkaitan.
Faktor-faktor tersebut, menurutnya, mencakup disiplin fiskal, kredibilitas pembiayaan, kecukupan cadangan devisa, kebijakan moneter yang tegas, serta kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, meskipun defisit terkendali, rupiah tetap memerlukan dukungan dari berbagai aspek kebijakan lain.
Dalam penjelasannya, Syafruddin juga menguraikan peran APBN sebagai penyangga stabilitas rupiah. Ia menilai APBN dapat memberi dukungan apabila pemerintah mampu menjaga pelebaran defisit tetap terkendali.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengurangi ketidakpastian terkait subsidi. Pada saat yang sama, pemerintah juga diharapkan mengelola penerbitan surat utang negara (SBN) agar tidak mendorong kenaikan imbal hasil (yield).
Syafruddin melihat pengaturan yield sebagai bagian yang penting karena respons pasar atas pembiayaan negara dapat memengaruhi persepsi terhadap kebijakan fiskal. Karena itu, pengelolaan penerbitan SBN dinilai tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas rupiah.
Selain aspek pembiayaan dan subsidi, Syafruddin juga meminta pemerintah menyampaikan sinyal yang kuat kepada pasar. Sinyal tersebut, menurutnya, perlu menegaskan bahwa tambahan belanja negara akan diarahkan untuk program-program yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dia mengingatkan, defisit yang masih rendah pada semester pertama dapat kehilangan maknanya apabila outlook APBN hingga akhir tahun mendekati batas 3 persen PDB akibat belanja negara melampaui pagu, sementara penerimaan negara melemah,” tuturnya.
Berita Terkait
Bagian ini menjadi inti peringatan Syafruddin. Ia menyatakan bahwa capaian pada semester I tidak otomatis menjamin ruang kebijakan tetap aman hingga akhir tahun, jika proyeksi belanja dan penerimaan berpotensi bergeser dari batas yang diharapkan.
Dalam pandangannya, stabilitas fiskal juga perlu dilihat dari kelanjutan kinerja APBN sepanjang tahun, bukan hanya dari posisi awal. Ia menegaskan bahwa makna defisit yang tampak rendah dapat berubah apabila outlook akhir tahun mulai mendekati batas 3 persen PDB.
Syafruddin menyebut skenario tersebut bisa terjadi ketika belanja melewati pagu, sementara penerimaan mengalami pelemahan. Dengan kondisi itu, tekanan terhadap instrumen kebijakan dan persepsi pasar berpotensi meningkat, sehingga dukungan terhadap rupiah tidak lagi seperti yang diharapkan.
Ia kemudian mengaitkan penilaian tersebut dengan kredibilitas pengelolaan APBN. Syafruddin menilai posisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menjadi penyangga stabilitas rupiah, tetapi kekuatan tersebut perlu dipertahankan sampai akhir tahun.
“Sebaliknya, defisit yang tampak rendah pada semester pertama dapat kehilangan makna jika outlook akhir tahun mendekati 3 persen PDB akibat belanja melampaui pagu dan penerimaan melemah,” tuturnya.
Dengan demikian, perhatian diarahkan pada konsistensi kebijakan fiskal hingga periode akhir. Bagi Syafruddin, menjaga kredibilitas pengelolaan APBN menjadi faktor penentu agar stabilitas rupiah tetap mendapatkan penyangga, bukan hanya ketika semester pertama memperlihatkan angka defisit yang terkendali.
Penguatan yang dibutuhkan hingga akhir tahun
Syafruddin menempatkan disiplin fiskal sebagai bagian dari kondisi yang perlu terus dijaga. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kredibilitas pembiayaan, kecukupan cadangan devisa, dan kebijakan moneter yang tegas sebagai pendukung stabilitas nilai tukar.
Pada saat yang sama, ia mengingatkan perlunya pengurangan ketidakpastian terkait subsidi serta pengelolaan penerbitan SBN agar yield tidak bergerak ke arah yang dapat menambah tekanan. Ia juga menilai pasar membutuhkan kepastian melalui sinyal kebijakan yang jelas, terutama terkait arah penggunaan tambahan belanja.
Dengan kerangka tersebut, Syafruddin pada akhirnya menyimpulkan bahwa stabilitas rupiah tidak dapat ditopang oleh angka defisit semester pertama saja. Tantangan terletak pada kemampuan pemerintah mempertahankan kredibilitas pengelolaan APBN hingga akhir tahun, sambil memastikan outlook tetap berada pada jalur yang tidak mendekatkan defisit pada batas yang disebutkan.
