jurnalistik.co.id – JAKARTA — DPRD DKI Jakarta meminta penanganan sampah di ibu kota tidak hanya bertumpu pada pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Bagi dewan, skema itu memang penting, tetapi belum bisa dijadikan satu-satunya sandaran karena pembangunannya masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai pemerintah perlu memperkuat penanganan sampah dari dua sisi sekaligus, yakni dari hulu di lingkungan rumah tangga dan dari tengah melalui fasilitas pengolahan yang sudah ada di wilayah.
“Jadi harus lebih dalam lagi bagaimana kita membantu menyelesaikan dari hulu sama dari menengahnya nih,” ujar Yuke dalam keterangan resminya, Kamis (28/5/2026).
Menurut Yuke, langkah dari hulu dapat dimulai dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Upaya itu, katanya, harus disertai penambahan fasilitas dan sarana pendukung pengelolaan sampah di lingkungan warga agar kebiasaan memilah tidak berhenti di imbauan.
Ia menilai, jika pemilahan dilakukan dari awal, maka volume sampah yang berakhir di tempat pengolahan akhir dapat ditekan. Dengan begitu, beban pengelolaan sampah di hilir tidak terus membengkak dan proses pengolahan bisa berjalan lebih efisien.
Pengolahan di tingkat menengah juga perlu dimaksimalkan
Selain hulu, Yuke juga menyoroti penanganan sampah di tingkat menengah. Menurut dia, fasilitas pengolahan seperti TPS 3R, TPST, RDF, hingga instalasi biogas harus dimaksimalkan agar sampah tidak langsung menumpuk di titik akhir pembuangan.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah akan jauh lebih efektif apabila pemerintah memperkuat seluruh rantai pengolahan, bukan hanya menunggu hadirnya teknologi berskala besar seperti PSEL. Karena itu, dukungan anggaran dan penguatan sistem pengelolaan juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Kita ingin semua pihak banyak membantu menangani masalah sampah di Jakarta itu bisa selesai. Paling tidak ada progres,” kata Yuke.
Yuke juga menilai persoalan sampah di Jakarta kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak ikut terlibat agar masalah tersebut bisa perlahan teratasi dan tidak terus menjadi beban berulang bagi warga maupun pemerintah daerah.
Sikap serupa disampaikan Ketua Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan. Ia menyebut volume sampah di Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.000 ton per hari, angka yang menunjukkan betapa besar tantangan pengelolaan sampah di kota ini.
Menurut Judistira, masalah sampah tidak akan selesai jika hanya diserahkan pada teknologi pengolahan. Ia menekankan bahwa kedisiplinan warga dalam memilah sampah sejak dari rumah tetap menjadi kunci agar sistem pengelolaan bisa berjalan lebih baik.
“Apa pun teknologinya, semahal apa pun, kalau tidak ada dukungan dari kita semua, termasuk masyarakat, bahwa sampah itu perlu dipilah dari rumah atau dari sumber, nah itu perlu dukungan dari kita semua,” kata Judistira.
Ia memastikan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan pengelolaan sampah agar berjalan sesuai aturan yang telah dibuat pemerintah daerah. Pengawalan itu, menurut dia, penting agar langkah yang disusun tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar memberi hasil di lapangan.
“Karena ini kerja semua, dari seluruh yang ada di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun masyarakat,” ujar Judistira.
Dengan dorongan itu, DPRD DKI ingin pengelolaan sampah Jakarta tidak menunggu satu solusi besar untuk menyelesaikan seluruh masalah. Sebaliknya, penanganan dari rumah tangga, fasilitas pengolahan antara, dukungan anggaran, serta kolaborasi warga dan pemerintah diharapkan berjalan bersamaan agar hasilnya lebih cepat terasa.
