jurnalistik.co.id – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027, tetapi target tersebut dinilai bukan perkara mudah untuk dicapai. Meski sudah menyiapkan delapan program prioritas nasional, upaya itu dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan secara signifikan.
Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyampaikan bahwa target 2027 tergolong ambisius. “Apakah delapan program ini cukup untuk membuat target pertumbuhan 2027 mudah dicapai? Menurut saya tidak, bahkan saya melihat target tersebut sangat ambisius,” kata Yusuf kepada Kompas.com, Jumat (11/6/2026).
Menurut Yusuf, tantangan utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada jumlah program pemerintah. Ia menekankan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, termasuk produktivitas, investasi, kualitas birokrasi, serta lambatnya transformasi sektor industri.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan kekurangan program, melainkan keterbatasan produktivitas, investasi yang belum cukup kuat, kualitas birokrasi, serta lambatnya transformasi sektor industri,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Yusuf, memang menempatkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebagai tahap menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Namun, target tersebut disusun dengan defisit anggaran yang relatif rendah, yakni sekitar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan kerangka itu, dorongan pertumbuhan diharapkan tetap berjalan meski ruang fiskal relatif terbatas.
“Secara konsep itu bukan hal yang mustahil, tetapi membutuhkan kualitas kebijakan dan eksekusi yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun terakhir,” kata Yusuf.
Yusuf menilai beberapa program memang berpotensi memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, ia melihat hilirisasi dan industrialisasi sebagai motor yang paling menjanjikan karena mampu menarik investasi, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta memperluas basis industri domestik.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan sektor perumahan diperkirakan mampu memberikan dampak yang lebih cepat terhadap aktivitas ekonomi. Program jenis ini juga disebut memiliki efek pengganda yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.
Di sisi lain, program ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa juga dinilai dapat memperkuat konsumsi rumah tangga. Yusuf mencontohkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Meskipun demikian, Yusuf mengingatkan efektivitas program-program baru itu masih perlu dievaluasi secara berkala. Penilaian terhadap dampak terhadap target pertumbuhan, kata dia, tidak cukup hanya berhenti pada ketersediaan program, melainkan juga pada kualitas pelaksanaan dan perubahan yang benar-benar terjadi.
Dalam pandangannya, arah kebijakan yang ditetapkan perlu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata pada faktor-faktor pembentuk pertumbuhan. Ia menyoroti bahwa produktivitas dan kualitas birokrasi akan sangat menentukan seberapa cepat kegiatan ekonomi bisa bergerak, termasuk ketika pemerintah berupaya mempercepat transformasi sektor industri.
Yusuf juga menilai investasi menjadi kunci yang harus ditopang konsistensi kebijakan. Jika investasi belum cukup kuat, efek dari program yang dipilih berpotensi tidak langsung terasa pada angka pertumbuhan. Karena itu, perbaikan eksekusi kebijakan dianggap lebih menentukan dibanding sekadar menambah daftar program prioritas.
Ia menambahkan bahwa program yang menyasar hilirisasi dan industrialisasi bukan hanya terkait penambahan aktivitas industri, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar nilai tambah dan memperluas kapasitas basis industri dalam negeri. Ketika investasi masuk dan industri bergerak, dorongan terhadap pertumbuhan dapat terbentuk lebih berkelanjutan.
Meski begitu, ia menekankan agar seluruh langkah baru tidak diperlakukan sebagai aktivitas administratif. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk melihat perubahan yang benar-benar terjadi di lapangan serta dampaknya terhadap target pertumbuhan. Penilaian harus melihat kualitas pelaksanaan, bukan berhenti pada pemetaan program.
