jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham mengumumkan pengenalan pengadilan khusus untuk perkara pemerkosaan di Inggris dan Wales dalam dua tahun ke depan. Inisiatif ini, kata pemerintah, akan disalurkan melalui setiap crown court agar persidangan semacam itu memiliki ruang dan prosedur yang lebih terfokus pada kebutuhan korban.
Menurut rencana tersebut, setiap crown court di Inggris dan Wales akan dilengkapi minimal satu ruang sidang yang didedikasikan untuk menangani kasus pemerkosaan serta tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Penempatan ruang khusus ini dimaksudkan agar korban mendapatkan akses masuk yang lebih privat dan ruang tunggu yang memisahkan mereka dari terdakwa.
Burnham menegaskan perubahan juga mencakup peningkatan kapasitas petugas pengadilan. Ia menyebut akan ada pelatihan baru bagi staf pengadilan, serta jadwal sidang yang ditetapkan tetap, bukan lagi ditempatkan dalam daftar bergulir yang berubah-ubah.
“Taken together, they reflect the urgency of ensuring that courts are fit for purpose and properly meet the needs of victims and survivors, which is crucial to securing justice,” kata Ciara Bergman, chief executive Rape Crisis England and Wales. Organisasi tersebut menyambut langkah yang diperkirakan menelan biaya sekitar £23 juta sebagai “significant step forward” bagi sistem peradilan.
Langkah ini, menurut pemerintah, akan dibiayai dari anggaran Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice). Di bawah kebijakan baru, staf pengadilan akan menerima “trauma-informed training”, dan setiap penyintas akan memiliki satu orang kontak yang ditugaskan untuk mendampingi prosesnya.
Mulai bulan depan, persidangan juga akan diberi tanggal yang tetap. Burnham menyebut perubahan tersebut bertujuan untuk “rebalance the scales of justice and put victims first”, dengan fokus pada upaya mengurangi dampak penundaan terhadap korban.
Trauma-informed, pintu masuk privat, dan jadwal tetap
Rangkaian reformasi yang dijelaskan pemerintah juga menekankan pemisahan fisik di area pengadilan. Korban akan memperoleh jalur masuk yang privat dan ruang tunggu khusus agar tidak berpapasan dengan terdakwa selama proses persidangan berlangsung.
Di sisi administratif, pengaturan “fixed dates for trials” berangkat dari kritik panjang soal praktik persidangan yang semula tidak memiliki kepastian waktu. Pemerintah menempatkan kepastian tanggal sebagai bagian dari upaya menata ulang pengalaman korban dalam sistem peradilan pidana.
Burnham juga mengaitkan kebijakan ini dengan catatan bahwa perkara pemerkosaan selama ini kerap terkendala. Ia menyatakan, “For too long, victims of rape and serious sexual offences have felt let down by our justice system. Prosecution rates for rape remain shamefully low, with many victims waiting years for justice. This is not good enough.”
Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut memang “long overdue” dan akan membawa “significant difference”, namun fokus semata pada tingkat penuntutan tidak cukup. “So as well as ensuring victims get justice, we will step up action to prevent these horrific crimes from happening in the first place,” kata Burnham.
Berita Terkait
- Aleema Khanum Ditangkap, Adik Mantan Perdana Menteri Imran Khan Terkait Aksi Protes Nasional
- Sussex Police Menyimpulkan Tidak Ada Indikasi Kriminalitas dalam Kematian Tiga Saudari di Laut Brighton
- Sussex Police Menyatakan Tak Ada Bukti Kriminalitas dalam Kematian Tiga Bersaudara yang Tenggelam di Lepas Pantai Brighton
Burnham mengaitkan pengumuman ini dengan kesaksian yang disampaikan Charlotte Nichols sebagai anggota parlemen. Pemerintah menyebut Nichols menunjukkan “immense strength and bravery” setelah ia berbicara secara terbuka tentang pengalamannya sebagai korban pemerkosaan.
Nichols menyatakan bahwa ia memilih melepaskan hak otomatis untuk anonimitas pada bulan Maret saat menyampaikan pidato di Commons, setelah menggambarkan harus menunggu lebih dari 1.000 hari untuk bisa menjalani proses pengadilan.
Nichols juga bicara mengenai reformasi tata cara persidangan yang sedang diperdebatkan. Ia mengkritik rencana dalam Courts and Tribunals Bill yang berupaya membatasi juri pada perkara dengan peluang hukuman penjara minimal tiga tahun. Ia mengatakan ia telah menunggu 1.088 hari untuk ke pengadilan, dan ia menggambarkan setiap hari sebagai “agony”, dengan “trauma” yang menurutnya diperparah oleh perannya di ruang publik.
Dalam pernyataannya, Nichols juga menuduh mantan Menteri Kehakiman David Lammy menggunakan korban kejahatan sebagai “cudgel” untuk mendorong reformasi sistem hukum. Ia menyebut penyerangnya dibebaskan di crown court, namun kemudian diperintahkan membayar kompensasi setelah ia memenangkan gugatan perdata.
“It is because I have been raped that I am as passionate as I am about what it means for a justice system to be truly victim-focused,” ujar Nichols. “It is because I have endured every indignity that our broken criminal justice system could mete out that I care what kind of reform will actually deliver justice for survivors and victims of crime more widely.”
Tanggapan kubu oposisi dan kisah dampak penundaan
Sementara itu, kubu Konservatif menanggapi kabar pengadilan khusus ini dengan menilai penanganan penundaan persidangan pemerkosaan dalam ranah kriminal adalah sesuatu yang “long overdue”. Mereka mendorong Partai Buruh agar berkomitmen untuk menghapus rencana yang membatasi persidangan oleh juri.
Nick Timothy, shadow justice secretary, menyatakan, “The fact that victims have been withdrawing their cases because they have taken too long has been a disgrace.” Ia menambahkan, “Labour need to get courts sitting throughout the year, end the delays and clear the backlog – not undermine our right to a trial by jury.”
Tahun lalu, Salford Survivor Project juga menyampaikan bahwa korban pemerkosaan dan kekerasan seksual “failed by the system”, ketika penumpukan perkara di pengadilan mencapai rekor tertinggi. Mereka menilai penundaan panjang hingga perkara masuk persidangan berdampak serius pada kesehatan mental para korban.
BBC juga memuat kisah seorang perempuan yang mengatakan mengalami kekerasan seksual oleh sopir taksi pada ulang tahun ke-21. Ia menyatakan menjatuhkan perkara karena penundaan di proses pengadilan. Ia melaporkan dugaan insiden pada awal 2022, memberi keterangan di pengadilan pada Desember 2023, namun persidangan kemudian ditunda hingga September 2024 ketika hakim sakit.
Perempuan tersebut mengatakan, “I made the decision, even though I hate the statement, to drop the case,” lalu menambahkan, “I couldn’t let this hurt me further.” Sementara itu, Crown Prosecution Service menyatakan bahwa tanpa kesaksiannya, perkara tersebut dijatuhkan karena bukti dinilai tidak cukup.
