jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham memerintahkan tinjauan mendesak untuk memastikan apakah ada anggota kelompok grooming yang berpotensi mendapat pembebasan lebih cepat dari penjara. Langkah ini muncul setelah peringatan dari pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, yang menilai pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa keluar lebih cepat dari akhir masa hukumannya.
Burnham meminta Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice/MoJ) melakukan kajian mendalam agar kasus-kasus grooming bisa teridentifikasi dengan tepat. Juru bicara Burnham menyatakan pekerjaan tersebut sedang berjalan secara āsangat mendesakā dan menjadi perhatian serius bagi perdana menteri.
Menurut keterangan yang dipaparkan, fokus tinjauan pada tahap awal adalah memetakan narapidana yang mungkin memenuhi syarat pembebasan dini. Belum ada kepastian apakah hasil kajian akan berujung pada pencegahan pembebasan dini bagi pelaku yang selama ini diputus bersalah dalam perkara terkait grooming.
Perintah ini juga berkaitan dengan persoalan daftar pengecualian dalam skema pembebasan dini. Badenoch menegaskan bahwa āindecent assaultā tidak dimasukkan dalam jenis tindak pidana yang disebut dikecualikan dari skema tersebut, sehingga beberapa narapidana berpotensi tetap dapat memperoleh pembebasan lebih cepat.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, lima pria yang sebelumnya dihukum atas āindecent assaultā sebagai bagian dari kasus grooming bersejarah di Bradford termasuk dalam kelompok narapidana yang dakwaan/kejahatannya tidak tercantum sebagai pengecualian. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pemicu kekhawatiran publik.
Juru bicara Burnham mengatakan bahwa permintaan tersebut menargetkan proses verifikasi agar ākasus-kasus groomingā benar-benar teridentifikasi. Ia menambahkan bahwa perdana menteri turut campur secara langsung untuk memastikan upaya maksimal dilakukan dalam menangani pelaku.
Badenoch merespons intervensi tersebut dengan kritik tajam. Ia menyebutnya sebagai āanother U-turn securedā dan āanother review from Burnham following my letterā, merujuk pada surat yang sebelumnya ia kirimkan terkait kebijakan pembebasan dini.
Dalam surat tersebut, Badenoch menyoroti bahwa pengumuman yang menyatakan pelaku grooming akan dikecualikan ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan dokumen kebijakan yang kemudian ditulis ulang. Ia menekankan bahwa sebagian jenis perkara pelecehan terhadap anak bisa tetap memenuhi syarat untuk pembebasan lebih cepat.
Ia juga menyatakan bahwa sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi sebelum tahun 2004 ditangani melalui mekanisme āchargedā dengan kategori āindecent assaultā. Badenoch mencontohkan rujukan ke kasus Rotherham dan Rochdale, sambil menilai situasi ini sebagai pengkhianatan terhadap para korban.
Selain mempertanyakan konsistensi kebijakan, Badenoch juga meminta Burnham mempublikasikan daftar lengkap jenis tindak pidana yang masih tetap memenuhi syarat pembebasan dini. Ia berargumen bahwa kejelasan daftar tersebut penting agar publik dapat menilai sejauh mana pengecualian benar-benar mencakup kasus-kasus grooming.
Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan pembebasan dini dalam upaya menciptakan ruang di penjara yang mengalami kepadatan. Rencana tersebut menargetkan sekitar 5.000 narapidana di Inggris dan Wales untuk dibebaskan lebih cepat, dengan pelaksanaan dibagi menjadi 10 kelompok mulai Oktober.
Jumlah tersebut turun dari proyeksi sekitar 6.000 sebelum revisi kebijakan. Perubahan juga akan diterapkan bertahap: dimulai dari narapidana yang menjalani hukuman dengan durasi kurang dari 575 hari, lalu meningkat hingga mereka yang dipenjara selama 12 tahun atau lebih berpotensi memenuhi syarat pembebasan dini pada Juni 2027.
Dalam skema yang telah disesuaikan, Burnham menyatakan bahwa sejak Oktober, orang yang dijatuhi hukuman untuk pemerkosaan, tindak pidana seksual terhadap anak yang serius, serta kejahatan terkait grooming tidak akan memenuhi syarat pembebasan dini. Namun, masih ada kelompok narapidana lain yang tidak masuk pengecualian sehingga berpotensi memperoleh pembebasan setelah menjalani sepertiga dari masa hukuman penahanan.
Berita Terkait
Langkah itu berbeda dari proporsi yang sebelumnya dipatok sebesar 40% atau 50% dari masa hukuman, yang kini tidak berlaku bagi kelompok tertentu setelah perubahan. Pemerintah menilai penjadwalan dan syarat pembebasan sangat bergantung pada dinamika kepadatan penjara, sehingga jumlah individu yang dilepaskan pada tiap gelombang bisa berubah.
Burnham sebelumnya menjelaskan bahwa ia ingin memperluas pengecualian bagi lebih banyak pelaku, tetapi hambatan utama datang dari problem overcrowding atau kepadatan penjara. Ia mengatakan bahwa mengecualikan lebih banyak narapidana tidak mungkin dilakukan tanpa berisiko membebani sistem penjara dan meningkatkan ancaman terhadap keselamatan publik.
Data yang disebutkan menunjukkan populasi penjara di Inggris dan Wales pada 3 Agustus mencapai 86.495 orang, atau sekitar 97% dari kapasitas yang tersedia. Pemerintah juga menilai jumlah tempat penahanan tidak bergerak seiring kenaikan populasi penjara dalam beberapa dekade terakhir di bawah pemerintahan berturut-turut.
Dalam konteks daftar pengecualian, disebutkan adanya perkara āindecent assaultā yang dijatuhi berdasarkan bagian 14 dan 15 dari Sexual Offences Act 1956. Kedua bagian tersebut tidak dimasukkan dalam daftar pengecualian yang diumumkan pemerintah, sehingga muncul dugaan bahwa narapidana dengan kategori kejahatan tersebut dapat memenuhi syarat skema pembebasan dini.
BBC juga menyebut bahwa lima pria yang dijatuhi hukuman penjara pada Oktober 2005āsetelah dinyatakan bersalah atas āindecent assaultā terhadap seorang remaja perempuan di Bradford pada awal 2000-anāberpotensi memenuhi syarat pembebasan dini. Kasus-kasus seperti ini kemudian memperkuat kekhawatiran bahwa sejumlah tindak pidana terkait pelecehan seksual bisa luput dari pembatasan.
Contoh lain yang dikemukakan adalah Ajaz Karim, yang pada Desember 2024 dijatuhi hukuman 21 bulan. Ia dihukum setelah dinyatakan bersalah melakukan āindecent assaultā karena secara seksual menyalahgunakan seorang gadis berusia 13 tahun di sekolah tempat ia menjadi pelatih olahraga.
Kasus berikutnya adalah Shahid Hussain, yang pada September 2024 dijatuhi hukuman delapan tahun setelah dinyatakan bersalah melakukan āindecently assaultingā terhadap seorang gadis berusia 14 tahun di Rotherham pada tahun 2003. Rangkaian contoh tersebut dipakai untuk menilai dampak nyata dari celah daftar pengecualian dalam skema pembebasan dini.
Pemerintah, sejauh pemberitaan yang tersedia, belum mengonfirmasi secara rinci siapa saja yang pada akhirnya akan dibebaskan. Di sisi lain, keluarga korban juga menyuarakan kekecewaan dan rasa terdampak.
Ibu dari PC Andrew Harper menyatakan bahwa ia āsangat terpukulā setelah mengetahui dua pria yang dipenjara setelah kematian putranya tetap bisa masuk skema pembebasan dini. PC Harper berusia 28 tahun dan meninggal pada 2019 ketika ia diseret mobil di sebuah jalan desa setelah tiga remaja kabur dari lokasi pencurian quad bike di Berkshire.
Keluarga sebelumnya menyebut bahwa mereka menerima surat dari Kementerian Kehakiman yang menegaskan dua pelaku dapat dimasukkan dalam skema pembebasan dini. Informasi itu kemudian menjadi bagian dari keresahan karena keluarga merasa kebijakan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelompok tertentu.
Pekan ini, Menteri Kehakiman Alex Norris juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga-keluarga yang terdampak skema pembebasan dini. Ia mengatakan bahwa mereka āmenanggung konsekuensiā dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, sebuah pernyataan yang menggambarkan adanya kontinuitas persoalan kebijakan.
Norris menjelaskan bahwa sekitar 5.000 pelepasan tambahan akan berlangsung dalam 10 gelombang mulai Oktober, menurun dari kisaran sekitar 6.000 sebelum revisi. Perubahan ini, menurut penjelasan pemerintah, akan diproses secara bertahap mengikuti kondisi kepadatan penjara serta proyeksi pergeseran hingga waktu implementasi.
Dalam situasi yang masih menunggu hasil tinjauan, Burnham kini mengambil langkah untuk memastikan kategorisasi kasus grooming lebih akurat. Apabila kajian mendalam tersebut menemukan narapidana yang seharusnya dikecualikan, maka keputusan berikutnya akan menentukan apakah daftar pengecualian perlu diperketat atau format skema pembebasan dini perlu kembali disesuaikan.
