jurnalistik.co.id – Dua puluh lima tahun setelah 11 September 2001, serangkaian pelajaran dari serangan terhadap Amerika Serikat terus diuji dalam kebijakan luar negeri, keamanan, dan kerja intelijen. Sebagian pelajaran itu sudah diterapkan, namun catatan kegagalan—termasuk yang berulang—masih menghantui.
Frank Gardner, koresponden keamanan BBC, mengingat saat peristiwa itu terjadi. Ia baru menyelesaikan penugasan di biro Timur Tengah ketika seorang pengemudi taksi Palestina membicarakan kabar besar yang menimpa Amerika Serikat melalui radio.
Pada hari itu, pesawat-pesawat yang dibajak al-Qaeda menabrak gedung World Trade Centre. Sejumlah 2,977 korban meninggal dunia, dan dampaknya kemudian membentuk respons keamanan selama dua dekade berikutnya.
Serangan 9/11, seperti ditekankan dalam berbagai evaluasi, tidak muncul dari ruang hampa. CIA diketahui sudah menyadari jejaring al-Qaeda dan pemimpin utamanya di pengasingan, Osama Bin Laden, bertahun-tahun sebelum 2001, termasuk memiliki satuan tugas untuk memburunya.
Sembilan hari setelah serangan 11 September, Presiden AS George W Bush menyatakan “War on Terror”. Dalam rentang 25 tahun berikutnya, baik di Atlantik Barat maupun sebaliknya, sejumlah keberhasilan intelijen juga tercatat—mulai dari plot yang digagalkan hingga tersangka yang ditangkap, diadili, serta dijatuhi hukuman.
Kegagalan imajinasi: ketika informasi tidak tersambung
Tetap sulit untuk membantah bahwa 9/11 merupakan bencana besar dalam ranah intelijen. Lebih tepatnya, ia dipandang sebagai kegagalan membayangkan skenario terburuk di dalam komunitas intelijen AS.
Menurut laporan 9/11 Commission Report, kegagalan itu merangkum “failures of imagination, policy, capabilities and management” dari pemerintahan AS. Laporan tersebut juga menyimpulkan CIA dan FBI tidak menilai intelijen dengan benar, tidak berbagi informasi secara memadai, serta tidak mengambil langkah yang cukup untuk mengganggu rencana serangan.
Sejak itu, pelajaran dasar ini—meski tidak sepenuhnya selesai—telah lebih banyak dipelajari. Dalam praktik berbagi intelijen antarlembaga Barat, kondisi dinilai jauh lebih baik dibanding tahun 2001.
Di Inggris, persaingan lama antarunit—misalnya MI5 dan Police Counter Terrorism—bergeser melalui pembentukan pusat-pusat “fusion centres”. Lebih lanjut, muncul Counter Terrorism Operations Centre di London yang berfokus pada keamanan berlapis.
Di tempat seperti itu, petugas intelijen MI5 dapat bekerja berdampingan dengan polisi yang bertugas mengambil tindakan eksekutif untuk menghentikan plot teror. Dalam praktiknya, mereka juga bisa duduk dekat dengan agen federal AS dari FBI, atau spesialis bahasa dari GCHQ.
Dari sisi AS, restrukturisasi besar intelijen berlangsung setelah 9/11. Dibentuk National Counter Terrorism Center di luar Washington DC dan posisi Director of National Intelligence untuk memastikan informasi mengalir sesuai kebutuhan di antara 18 lembaga intelijen AS yang terpisah.
Hubungan CIA dengan mitranya di Inggris—Secret Intelligence Service atau MI6—bahkan disebut sebagai salah satu yang paling dekat di dunia. Kerja sama ini juga diperkuat lewat aliansi Five Eyes yang menghimpun intelijen antara AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Kegagalan tetap terjadi: dari Irak hingga 7/7
Meskipun mekanisme koordinasi membaik, kegagalan intelijen, penilaian, dan perencanaan strategis tetap muncul setelah pesawat menabrak menara kembar. Pada persiapan invasi pimpinan AS ke Irak tahun 2003, MI6 disebut pernah “unwisely” membiarkan intelijennya terpolitisasi.
Tekanan politik dari Washington mendorong MI6 untuk menyediakan bukti bahwa Irak—di bawah Presiden Saddam Hussein—masih memiliki “Weapons of Mass Destruction (WMDs)”. Intelijen yang diserahkan kemudian terbukti keliru: Irak memang pernah memiliki WMD, tetapi semuanya telah dihancurkan setelah Perang Teluk tahun 1991.
Setelah invasi Irak 2003, MI6 melakukan perombakan dalam cara menilai intelijen mentah yang masuk dari lapangan, yang dikenal sebagai CX. Saat ini terdapat pemisahan yang jelas antara pengumpul intelijen lapangan dan tim laporan yang bertugas memeriksa, menantang, serta mengirim kembali temuan untuk meminta substansi lebih kuat.
“The [2003] Iraq war was based on deeply flawed intelligence,” kata General Sir Richard Shirreff, yang pernah bertugas di Irak sebagai komandan divisi. Ia menambahkan, “Have we learnt from it? No, I think we’re bad at learning… It was so obvious as a Commander that we were heading for strategic failure”.
Usai invasi, dilakukan penyelidikan dan berujung pada Butler Review. Penilaian itu menyimpulkan intelijen Inggris tentang dugaan program WMD Irak “was seriously flawed and heavily reliant on unverified sources”.
MI5 juga memiliki catatan kegagalan meski berulang kali menggagalkan plot teror. Lord Jonathan Evans, yang memimpin MI5 pada 2007–2013, menyebutkan bahwa setelah 9/11, ancaman paling mendesak bagi Inggris adalah teror dari al-Qaeda dan individu serta kelompok terkait.
Namun, tantangan prioritas selalu ada. Dengan basis data lebih dari 20,000 “Subjects of Interest” dan banyak penyelidikan yang berjalan bersamaan, MI5 menghadapi pertanyaan harian: pemimpin mana yang harus didahulukan.
Berita Terkait
Kegagalan itu pernah terlihat pada serangan bom bunuh diri 7/7 London tahun 2005 yang menewaskan 52 orang. MI5 disebut mengetahui Mohammed Sidique Khan, sosok yang kemudian terbukti sebagai otak serangan, tetapi tidak memahami apa yang akan dilakukannya.
Kegagalan lain juga terjadi pada pemboman Manchester Arena tahun 2017. Meskipun demikian, Evans menilai lanskap ancaman berubah.
Ia menyatakan, “the picture has changed. Non-state terrorism remains a serious concern but state threats… have become increasingly serious and are at least as severe a national security concern as non-state terrorism”. Ancaman negara, lanjutnya, datang dalam berbagai bentuk dari Russia, Iran, para proksinya, serta China.
Kalkulasi moral dan konsekuensi setelah 9/11
Di periode awal setelah serangan 9/11, kekhawatiran meluas bahwa gelombang kedua akan terjadi. Bahkan al-Qaeda sendiri menjanjikan “a swarm of planes” untuk menyerang bangunan-bangunan lain.
Dalam upaya mencegah serangan lanjutan, berbagai pelanggaran hak asasi manusia disebut terjadi. Tersangka diburu di Afghanistan atau Pakistan berdasarkan informasi yang kerap dianggap tipuan yang sangat tipis.
Ratusan orang kemudian dibawa, diikat, ditutup matanya, dan dibalut popok, sebelum akhirnya dipindahkan setengah jalan dunia menuju penjara “cage” darurat di pangkalan angkatan laut AS di Guantanamo Bay, Kuba. Para tahanan dipenjara tanpa proses peradilan.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik praktik tersebut sebagai noda bagi nurani moral Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya, skandal pelecehan terhadap tahanan di kepemilikan AS di Irak dan Afghanistan muncul ke permukaan, dan sebagian pelaku dimintai pertanggungjawaban.
Pihak kritikus, tetap menilai, figur-figur senior tidak menghadapi konsekuensi yang sama. Meski begitu, AS disebut masih menjalankan penahanan tanpa proses peradilan di Guantanamo Bay.
Selain itu, ketika AS mendeportasi lebih dari 200 pria dari AS ke El Salvador pada 2025, tindakan itu juga diarahkan ke Terrorism Confinement Centre yang menuai kontroversi.
Catatan hak asasi manusia juga disebut memiliki “bintik” bagi Inggris pada periode setelah 9/11. Pada 2004, MI6 disebut terlibat dalam penculikan dan penyerahan Abdelhakim Belhaj—seorang Islamis Libya—beserta istrinya dari Thailand ke Libya.
Di sana, Belhaj menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan disiksa oleh rezim pimpinan Kolonel Muammar Gaddafi. Kasus itu kemudian terbongkar dan menghasilkan permintaan maaf publik yang disampaikan kepada parlemen oleh Attorney General pada 2018.
Ancaman negara dan pergulatan strategi di era baru
Hari ini, perubahan dalam organisasi juga disebut berujung pada perhatian yang lebih besar terhadap aspek legal di dalam lembaga. Sementara itu, pembacaan terhadap ancaman global turut bergeser.
Sir Alex Younger, mantan kepala MI6 pada 2014–2020, mengatakan kepada BBC, “We spent the first 20 years of this century focussing almost entirely on counter-terrorism and counter-insurgency”. Ia menambahkan, “We missed the rise of China as a military power and as a strategic challenge”.
Senada dengan itu, General Shirreff menulis thriller politik War With Russia pada 2016, di mana ia memprediksi invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Setelah 9/11 dan hadirnya “War on Terror”, sementara banyak negara Barat berperang melawan Taliban dan ISIS atau menghadapi masalah pendudukan Irak yang rumit, Rusia dan China disebut menjalankan program persenjataan besar-besaran.
Contohnya, mereka mengembangkan inovasi seperti rudal hipersonik yang dinilai telah menggerus keunggulan militer yang pernah dinikmati NATO.
Dalam pandangan yang disebutkan dalam laporan, kebijakan juga dapat kembali diuji dalam cara intelijen imajinatif menilai kemungkinan balasan. Disebut pula keputusan Presiden AS Donald Trump tahun ini untuk bergabung dengan Israel menyerang Iran sebagai contoh kegagalan “intelligence imagination”.
Para sekutu AS di kawasan Teluk, menurut teks tersebut, sudah tahu ada risiko serius bahwa Iran akan membalas dengan menutup Selat Hormuz. Peringatan-peringatan itu dikatakan sudah ada, tetapi dianggap tidak diikuti rencana penangkal yang kuat ketika Iran melakukan apa yang mereka ancam.
Hasilnya, terjadi gangguan besar pada pasar energi global.
Jika ada benang merah yang bertahan dari 25 tahun setelah 9/11, itu adalah kombinasi antara perbaikan koordinasi dan fakta bahwa kesalahan strategis dapat kembali terulang. Di sisi lain, dinamika ancaman—baik non-negara maupun negara—terus bergerak, membuat pekerjaan “mempelajari pelajaran” menjadi proses yang tidak pernah benar-benar selesai.
