jurnalistik.co.id – Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, menjelaskan bahwa penurunan alokasi dana desa yang ramai dipersoalkan warga tidak bersumber dari pemangkasan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan itu terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Elvis menyampaikan penjelasan tersebut menyusul terjadinya aksi pembakaran terhadap sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (11/8/2026). Ia mengatakan, isu mengenai dana desa kemudian ikut berkembang dan memicu kemarahan massa di tengah situasi yang semakin tidak terkendali.
Penjelasan bupati soal perbedaan alokasi 2025 dan 2026
Elvis menyebutkan bahwa dana kampung pada tahun-tahun sebelumnya memiliki perbedaan dengan tahun 2026. “Jadi saya mau sampaikan bahwa dana kampung tahun tahun 2025 berbeda dengan tahun 2026,” ucap Elvis, Rabu (12/8/2026).
Ia merinci, anggaran dana desa pada 2025 mencapai Rp 154.743.813.800. Sementara pada 2026, alokasinya tercatat sebesar Rp 103.161.395.000, sehingga terjadi penurunan sekitar Rp 51,58 miliar atau 33,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Elvis menegaskan bahwa pengurangan tersebut bukan berasal dari pemerintah daerah Puncak maupun pihak tertentu di wilayah. “Jadi saya tegaskan bahwa pengurangan dana desa bukan dari pemerintah daerah Puncak, tapi itu dari pemerintah pusat. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam penuturannya, bupati dan Forkopimda telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penurunan alokasi tersebut. Namun, menurut Elvis, penjelasan yang disampaikan tidak diterima sepenuhnya oleh massa.
Situasi memanas hingga aksi pelemparan dan pembakaran
Elvis mengatakan, ketidaksepahaman yang berlarut membuat situasi kemudian memanas. “Penjelasan tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi pelemparan batu, pembakaran, perusakan, dan penjarahan sejumlah fasilitas pemerintahan,” tuturnya.
Berita Terkait
Ia menambahkan bahwa pada tahap berikutnya, tindakan kekerasan tidak hanya berhenti pada tindakan demonstratif, melainkan berkembang menjadi kerusakan fisik terhadap fasilitas pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, aparat keamanan dan unsur pemerintahan berupaya menjaga agar pemerintahan tetap berjalan.
Elvis menyatakan, pemerintah bersama aparat keamanan telah mengambil langkah untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Koordinasi dilakukan bersama jajaran TNI dan Polri, termasuk Kodim, Koramil, Polsek, dan Polres Puncak.
“Pemerintahan tetap berjalan dan kami tidak akan mundur satu langkah pun dalam menjalankan amanat undang-undang,” tegas Elvis.
Jumlah kantor terdampak: tidak semuanya habis terbakar
Selain menjelaskan isu dana desa, Elvis juga meluruskan informasi yang beredar mengenai jumlah kantor pemerintah yang terdampak dalam insiden tersebut. Menurutnya, tidak seluruh kantor yang mengalami gangguan terbakar hingga habis seperti yang sebelumnya diinformasikan.
Elvis menyebutkan beberapa fasilitas pemerintah terbakar hingga rata dengan tanah. Di antaranya adalah Kantor Dinas Kesehatan, Gudang BNPB, ruang kerja DPRK, serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian bangunan mengalami kebakaran pada tingkat tertentu, tidak sampai seluruhnya hangus. Sejumlah kantor yang disebut terdampak sebagian adalah Kantor PMK, Kantor Bupati dan Wakil Bupati, serta Kantor Keuangan.
Menurut Elvis, api pada beberapa bagian sempat dipadamkan. Kendati demikian, di tempat lain terdapat bagian yang mengalami penjarahan, sehingga kerusakan tidak hanya disebabkan oleh kebakaran.
Di luar bangunan, Elvis menyampaikan bahwa satu unit kendaraan roda empat milik Bagian Umum Sekretariat Daerah serta pagar Kantor Dinas Pendidikan juga ikut terdampak. Ia menambahkan bahwa fasilitas lain mengalami perusakan dan/atau penjarahan, termasuk Kantor Diskominfo, Kesbangpol, Inspektorat, Dinas Sosial, PTSP, BKD, serta Perindagkop.
Uraian bupati ini menjadi penegasan bahwa selain membahas persoalan dana desa, kejadian di lapangan juga memiliki variasi tingkat kerusakan pada tiap fasilitas. Dengan rincian tersebut, Elvis berharap masyarakat memahami kronologi dan akar persoalan yang memicu keributan pada hari kejadian.
