jurnalistik.co.id – Sistem pemasyarakatan Inggris dan Wales sedang menghadapi tekanan serius karena hunian mendekati kapasitas maksimum. Dalam situasi itu, pemerintah mengarahkan upaya untuk menambah ruang tahanan agar kelebihan kapasitas dapat ditekan.
Pemerintah menyatakan akan menggelontorkan £110 juta untuk mempercepat pembangunan sel di penjara yang sudah beroperasi. Dana tersebut, menurut Kementerian Kehakiman, merupakan percepatan dari anggaran yang sudah ada.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan ratusan tempat penahanan. Pemerintah menyebut bahwa ruang yang saat ini tidak dipakai secara optimal di dalam penjara—seperti kantor yang kosong, ruang laundry, serta area penyimpanan—akan dialihfungsikan menjadi sel.
Pengumuman tersebut muncul di tengah kritik terhadap penanganan skema pelepasan lebih awal (early release) yang dinilai tidak memadai. Kondisi ini membuat otoritas penegak hukum dan kebijakan pidana berada di bawah sorotan publik.
Lord Chancellor dan Menteri Kehakiman Alex Norris mengatakan pemerintah akan mempercepat proses pembangunan. Ia menyebut rencana itu akan membuat pemerintah “getting spades in the ground quicker to deliver thousands more places to lock up dangerous criminals and keep the public safe”.
Dalam keterangan yang sama, Norris juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengadaan tempat penahanan. Ia menyampaikan: “This government is serious about fixing the broken prison system we inherited, which is why we’ve already delivered more than 3,200 prison places in just two years.” Ia menambahkan, “We’re now investing to boost these efforts further.”
Pemerintah menempatkan investasi tambahan ini dalam kerangka tinjauan belanja 2025. Tinjauan tersebut mencakup periode 2024‑25 hingga 2029‑30 dan mengalokasikan investasi modal sebesar £7 miliar untuk menciptakan 14.000 tempat penahanan pada tahun 2031.
Menurut pemerintah, £110 juta yang diumumkan pada Senin bukanlah investasi baru. Dana itu diambil dari uang yang sebelumnya sudah diberitakan, tetapi kini dipercepat untuk menjawab kebutuhan jangka pendek.
Perubahan kebijakan terkait vonis dan pelepasan lebih awal
Lord Chancellor dijadwalkan memperbarui Parlemen pada Selasa. Pembaruan tersebut memuat perubahan dalam rencana reformasi pemidanaan yang akan menghalangi ratusan pelaku berbahaya agar tidak mendapat pelepasan lebih awal.
Pemerintah juga menguraikan sejumlah langkah lain. Di antaranya adalah rencana untuk mempercepat pemulangan atau deportasi terhadap narapidana warga negara asing, serta upaya mengakhiri ketidakadilan historis terkait hukuman Imprisonment for Public Protection (IPP).
Menurut pemerintah, pengakhiran IPP akan dilakukan dengan cara yang “balances fairness and public safety”. Tujuannya adalah memastikan kebijakan penahanan tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, tetapi juga keadilan.
Berita Terkait
Dari pihak oposisi, shadow justice secretary Nick Timothy menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan narasi pembangunan penjara. Ia menyatakan: “It is absurd for Labour to talk about a ‘prison building boom’ when there are 700 fewer prison places than a year ago”.
Timothy juga mengkritik risiko pelepasan lebih awal. Ia mengatakan: “In a matter of weeks thousands of dangerous criminals will be released onto our streets thanks to Andy Burnham, including perpetrators of some of the most vile crimes”.
Ia menyinggung bahwa pemerintah menyiapkan pengumuman mengenai layanan penting bagi korban. Selain itu, akan ada tambahan investasi £18,9 juta untuk layanan tersebut yang akan disampaikan kepada Parlemen.
Kementerian Kehakiman (MoJ) menyebut layanan itu akan mencakup dukungan emosional dan bantuan praktis yang bersifat spesialis. Dana ini, kata MoJ, akan diprioritaskan ulang dari anggaran yang sudah ada dan diberikan di luar £550 juta yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah untuk dukungan serupa.
MoJ juga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak untuk memulai pembangunan penjara baru dengan kapasitas 1.700 narapidana di Lancashire. Proyek ini melengkapi strategi penambahan tempat penahanan melalui berbagai jalur.
Catatan terkait skema pelepasan lebih awal
Pada Senin, Partai Konservatif memperingatkan adanya potensi narapidana berbahaya dibebaskan melalui skema pelepasan lebih awal. Skema tersebut diklaim bertujuan mengurangi overkapasitas penjara di Inggris dan Wales.
Perdana Menteri Andy Burnham menyampaikan pada akhir pekan bahwa mereka yang dihukum karena manslaughter akan dikecualikan dari skema pelepasan lebih awal. Keputusan itu dihubungkan dengan kampanye keluarga PC Andrew Harper yang menolak pelepasan dua orang yang dinyatakan bersalah terkait pembunuhan Harper pada 2019.
Burnham juga menyatakan ruang penahanan akan dicari melalui dua cara. Pertama, dengan membebaskan sebagian narapidana yang menjalani hukuman IPP. Kedua, dengan mendeportasi narapidana warga negara asing.
MoJ menyebut kini ada perkiraan sekitar 4.500 narapidana akan mulai dibebaskan dalam beberapa tahap mulai Oktober. Namun, jumlah yang akan dilepas berkurang setelah pemerintah menyatakan kelompok tertentu tidak akan masuk skema.
Dalam penyesuaian itu, pemerintah menyebut bahwa pelaku pemerkosaan (rapists), mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana seksual anak yang serius, kasus grooming, serta—setelah pembaruan—mereka yang dihukum manslaughter, tidak termasuk dalam skema pelepasan lebih awal.
Timothy mengatakan kepada BBC bahwa untuk mencegah satu kelompok pelaku berbahaya dilepaskan lebih awal, Burnham “looking at releasing a different group of dangerous prisoners”. Pernyataan itu memperlihatkan perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi sasaran perubahan kebijakan pelepasan.
Sementara itu, Menteri Korban Alex Davies‑Jones menegaskan sikap pemerintah terkait keselamatan publik. Ia berkata: “We will do nothing that would risk the public or put the public at danger”.
