jurnalistik.co.id – Wali Kota London, Sir Sadiq Khan, divonis bersalah dalam pengadilan dengan prosedur cepat dan dikenai denda setelah dituduh tidak membayar pajak untuk sebuah Nissan Micra berusia 24 tahun.
Dalam putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya, Khan juga diperintahkan menanggung biaya perkara serta kewajiban pajak yang belum dibayar terkait kendaraan tersebut.
Khan dinyatakan bersalah oleh seorang hakim pengadilan magistrates pada bulan lalu melalui mekanisme Single Justice Procedure di Herefordshire.
Menurut dokumen perkara, proses ini merupakan perkara pidana yang dibawa oleh DVLA, lembaga yang mengelola pendaftaran kendaraan dan pajak kendaraan bermotor.
Pengadilan memerintahkan Khan membayar denda sebesar £220, biaya sebesar £85, serta melunasi tagihan pajak yang tertunggak untuk Micra senilai £35,84.
Selain itu, pada tahap surat putusan, pengadilan juga menyatakan bahwa terdapat konsekuensi apabila pembayaran tidak dilakukan dalam batas waktu, termasuk kemungkinan peningkatan denda, penggunaan juru sita, hingga surat perintah untuk menghadirkan terdakwa ke pengadilan.
DVLA menyatakan bahwa surat-surat yang ditujukan kepada wali kota terkait tagihan pajak yang belum dibayar justru terkirim ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud.
Dalam berkas yang diajukan, DVLA menyebutkan bahwa surat yang dialamatkan kepada Khan dikirim ke restoran Gordon Ramsay di London timur, bukan ke kantor Transport for London (TfL) yang berada di dekat lokasi yang relevan.
Pejabat dari City Hall menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak merupakan milik Khan maupun TfL.
Dengan penjelasan itu, posisi pihak City Hall adalah bahwa tuduhan berkaitan dengan kendaraan yang tidak berada dalam kepemilikan wali kota ataupun TfL.
Perkara bermula ketika pajak tahunan untuk Nissan Micra berwarna biru, yang pertama kali didaftarkan pada 2002, dinilai telah habis masa berlakunya pada bulan September tahun lalu.
DVLA kemudian mengatakan kendaraan tersebut terdeteksi tanpa status pajak pada 24 Januari, dan pihaknya membawa temuan tersebut ke pengadilan.
Berita Terkait
DVLA juga menyampaikan bahwa nama Khan beserta tanggal lahirnya tercantum terhadap kendaraan tersebut dalam catatan resmi yang dikelola pemerintah.
Namun, DVLA menyatakan ada surat yang dikirim untuk meminta konfirmasi identitas pemilik kendaraan, dan surat tersebut dikirim ke alamat yang keliru pada bulan Januari.
DVLA menambahkan bahwa surat permintaan konfirmasi itu tidak mendapat tanggapan, sehingga proses penuntutan pidana diajukan pada 18 Agustus setelah tidak ada pengakuan atas dakwaan (tidak ada plea) dimasukkan.
Pada saat putusan tercatat, pengadilan juga mengirimkan rekaman vonis kepada alamat restoran Gordon Ramsay tersebut.
Pengadilan memerintahkan Khan membayar total biaya perkara di angka £340,84 dalam waktu 28 hari, dengan ancaman konsekuensi lanjutan bila tidak dipenuhi.
Kasus ini mencuat di tengah situasi protes yang muncul setelah perluasan Ultra Low Emission Zone (Ulez) mencakup seluruh London.
DVLA menyebut bahwa dalam gelombang protes, sejumlah pengemudi menyampaikan rencana untuk mendaftarkan kendaraan atas nama Khan, dengan anggapan langkah tersebut dapat membuat Khan bertanggung jawab atas biaya harian Ulez sebesar £12,50.
DVLA menyatakan pihaknya sedang meninjau perkara tersebut dan menyelidiki keadaan seputar proses penuntutan.
Dalam sistem hukum, terdakwa yang merasa divonis keliru karena perkara diproses tanpa kehadirannya dapat mengajukan agar kasus dibuka kembali.
Jika Khan memilih jalur tersebut, ia dapat mengemukakan bahwa ia tidak mengetahui keberlangsungan proses pidana karena surat-surat ditujukan ke gedung yang salah.
Setelah kasus dibuka kembali, Khan memiliki opsi untuk meminta DVLA menarik penuntutan bila terbukti bahwa ia salah dituduh, atau memasukkan pleidoi tidak bersalah.
Alternatifnya, DVLA juga dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali perkara ke pengadilan apabila dipandang perlu berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan atas keadaan yang menyertai kasus.
Sejauh ini, fokus peninjauan DVLA diarahkan pada bagaimana surat-surat yang relevan dapat berujung pada proses pidana meski ada perbedaan alamat yang dikemukakan dalam dokumen perkara.
