jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk memperkuat pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026).
Suahasil menyampaikan penjelasannya berangkat dari penindakan terhadap dugaan impor ilegal. Penindakan tersebut melibatkan berbagai komoditas, mulai dari beras, garam, hingga pakaian bekas atau balpres.
Dalam kesempatan itu, Suahasil menegaskan penguatan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kerja di lapangan. Menurutnya, DJBC perlu memanfaatkan seluruh elemen yang tersedia agar proses pengawasan berjalan lebih efektif.
Namun, ia menempatkan integritas aparat sebagai faktor utama dalam pengawasan bea dan cukai. Ia meminta seluruh aparat menjalankan tugas dengan tertib, disiplin, dan berintegritas.
“Nomor satu, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih,” kata Suahasil.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa Suahasil memandang pengawasan sebagai pekerjaan yang membutuhkan kualitas individu, bukan sekadar prosedur. Ia menilai penguatan sistem pengawasan tetap akan pincang apabila integritas pelaksana di lapangan tidak terjaga.
Selain aspek sumber daya manusia, Suahasil juga menggarisbawahi pentingnya penguatan teknologi dalam aktivitas pengawasan DJBC. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan pengawasan semakin luas seiring bertambahnya skala pekerjaan yang harus ditangani.
Dengan kondisi tersebut, teknologi dipandang menjadi perangkat yang dapat membantu pelaksanaan pengawasan menjadi lebih terukur. Suahasil menyebut penggunaan teknologi diperlukan karena proses pengawasan harus mampu menjangkau kompleksitas yang terus berkembang.
Dalam paparan itu, Suahasil tidak hanya berbicara pada level prinsip, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks penindakan yang sedang dilakukan. Ia menyampaikan bahwa pengawasan diarahkan untuk menangani dugaan pelanggaran, termasuk pada komoditas yang disebut dalam penindakan saat konferensi pers.
Berita Terkait
Komoditas yang disebut meliputi beras, garam, serta pakaian bekas atau balpres. Penyebutan beragam jenis barang itu sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan DJBC mencakup spektrum yang tidak tunggal.
Suahasil lantas menegaskan bahwa upaya pengawasan dilakukan dengan memadukan pendekatan dari sisi manusia dan sistem. Ia menilai langkah yang ditempuh perlu konsisten: memastikan integritas aparat sekaligus meningkatkan kemampuan melalui teknologi.
Dalam kerangka itu, ia meminta aparat bekerja secara tertib dan disiplin saat menjalankan fungsi pengawasan. Ia juga menekankan bahwa aspek berintegritas harus hadir dalam setiap tahap, dari pelaksanaan di lapangan hingga pengambilan keputusan.
Dari sudut pandang penguatan kapasitas, Suahasil menggambarkan bahwa tantangan di bidang bea dan cukai tidak berhenti pada penindakan sesaat. Pengawasan perlu ditingkatkan agar mampu merespons perubahan skala pekerjaan, sekaligus menjaga efektivitas penanganan dugaan impor ilegal.
Dengan demikian, konferensi pers DJBC pada Selasa (22/9/2026) menjadi panggung bagi Menteri Keuangan untuk memaparkan arah kebijakan pengawasan. Suahasil menempatkan integritas sumber daya manusia sebagai fondasi utama, sementara teknologi diposisikan sebagai pengungkit agar pengawasan bisa berjalan lebih luas dan lebih siap menghadapi tantangan.
Paparan tersebut juga memberi gambaran bahwa fokus pengawasan tidak hanya pada tindakan penindakan, tetapi juga pada perbaikan cara kerja. Penguatan teknologi diharapkan mampu membantu DJBC menghadapi besarnya skala pengawasan, tanpa mengabaikan tuntutan integritas yang ia tekankan sejak awal.
Secara keseluruhan, langkah yang disampaikan Suahasil mengarah pada dua hal yang saling melengkapi. Pengawasan diperkuat melalui integritas aparat dalam praktik di lapangan, sekaligus melalui penguatan teknologi karena pekerjaan pengawasan semakin besar.
Suahasil juga menggarisbawahi bahwa pengawasan yang diperkuat tidak berhenti pada saat penindakan terjadi, melainkan perlu berlanjut dalam pola kerja yang tertata. Ia menilai, ketika pengawasan diarahkan dengan disiplin, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pengamanan penerimaan negara.
Dalam konteks komoditas yang disebut dalam konferensi pers, ia menempatkan beras, garam, serta pakaian bekas atau balpres sebagai contoh bahwa pengawasan harus mampu mengantisipasi jenis pelanggaran yang beragam. Karena itu, pendekatan yang memadukan kesiapan individu di lapangan dan dukungan sistem diharapkan membuat pengawasan lebih menyeluruh.
Dengan menempatkan integritas dan teknologi sebagai dua pilar, paparan tersebut menekankan pentingnya keterukuran dalam menjalankan tugas. Ia menganggap teknologi menjadi sarana agar proses pengawasan dapat menjangkau skala pekerjaan yang semakin luas, sementara aparat tetap wajib menjaga sikap dan standar perilaku dalam setiap tahapan pelaksanaan.
