jurnalistik.co.id – Seorang ibu yang menuduh mantan pasangannya melakukan pemerkosaan berhasil memenangkan proses banding atas keputusan seorang hakim Family Court. Keputusan itu sebelumnya membolehkan ayah dari tiga anak kecil mereka menjalin kontak menginap dengan anak-anak tersebut.
Banding tersebut menghasilkan pembatalan atas pertimbangan hakim Family Court Robin Tolson KC. Menurut putusan di tingkat High Court, hakim Tolson keliru ketika menolak tuduhan serius dengan begitu saja.
Pada Senin, hakim High Court Michael Keehan menyatakan bahwa hakim Tolson salah karena “dismissed out of hand so serious an allegation that it was being investigated by the police”. Dengan putusan itu, perkara kini akan disidangkan ulang.
Perkara ini bermula dari sidang Family Court yang dijalankan hakim Tolson pada Maret 2025, di Reading. Dalam persidangan tersebut, ibu—yang dalam dokumen disebut Anna—meminta agar kontak ayah dengan ketiga anak mereka dibatasi secara ketat, yakni hanya dalam bentuk pengawasan yang sangat terbatas.
Anna berargumen bahwa selama beberapa tahun ayah telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya, disertai pelecehan emosional dan verbal. Ia juga menyampaikan tuduhan percobaan pembekapan/cekik terhadap dirinya.
Di saat yang sama, Anna menegaskan bahwa polisi sedang menyelidiki ayah terkait dugaan pemerkosaan. Meski penyelidikan masih berjalan, hakim Tolson mengambil sikap bahwa pengadilan keluarga tidak perlu menunggu hasil penyelidikan kepolisian, maupun melakukan penyelidikan versi pengadilan sendiri.
Kuasa hukum Anna, Elisabeth Traugott, meminta hakim agar menarik diri dari perkara tersebut. Permintaan itu disampaikan dengan alasan bahwa pernyataan hakim Tolson dinilai “aligned” dengan komentar-komentar yang ia pernah sampaikan sebelumnya.
Hakim Tolson menolak kritik itu. Ia menyatakan, “I was criticised in that decision for my approach to the question of consent. I do not accept that criticism.”
Berita Terkait
- Micheal Ward bantah tuduhan pemerkosaan, sebut pertemuan di mobil konsensual dan ‘having a great time’
- Interpol: Lebih dari 1.000 Ditangkap dalam Operasi Penindakan Perdagangan Manusia di 59 Negara
- Empat anggota keluar dari komite perizinan Highland setelah putuskan David Brown tetap pegang izin operator
Dalam proses banding ini, sidang juga menyoroti soal kepercayaan publik terhadap kemampuan hakim menangani perkara-perkara dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Charlotte Proudman menyampaikan bahwa perilaku hakim Tolson “warrants urgent consideration” oleh Judicial Conduct Investigations Office dan Lady Chief Justice.
Proudman juga menyebut pengalaman pengamatannya terhadap perkara-perkara yang melibatkan perempuan di hadapan Tolson. Menurutnya, “many have lost confidence in his ability to fairly deal with cases involving serious allegations of domestic abuse”.
Selain membahas sidang terbaru, High Court turut meninjau catatan banding yang berkali-kali membatalkan keputusan hakim Tolson dalam periode enam tahun terakhir. Sejumlah hakim senior bahkan menilai pendekatannya terhadap pembuktian “seriously flawed”.
Pada 2021, tiga hakim dengan kedudukan sangat tinggi menemukan bahwa cara hakim Tolson menilai alat bukti dalam suatu perkara yang melibatkan tuduhan pemerkosaan dan kekerasan adalah “seriously flawed”. Dalam putusan itu, hakim Tolson sempat menggambarkan ibu sebagai “deeply troubled” dan “with mental health difficulties” alih-alih memandangnya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
Pada 2024, hakim Tolson kembali dikritik oleh Court of Appeal dalam kasus lain yang memuat tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu, Tolson menyatakan ayah seharusnya dapat memperoleh kontak tanpa pengawasan dengan anak-anak mereka, meski ada tuduhan-tuduhan tersebut.
Selanjutnya, pada 2025, Mrs Justice Judd membatalkan keputusan hakim Tolson yang mengizinkan ayah melakukan kontak video tanpa pengawasan terhadap anak-anak. Pembatalan itu terjadi setelah ayah mengaku bersalah atas tindakan penyerangan terhadap ibu serta anggota keluarga ibu.
Persoalan di balik rangkaian banding ini menjadi perhatian karena banyak perkara keluarga memang menyangkut tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan terbaru, Domestic Abuse Commissioner—berdasarkan sampel yang terbatas—menyebut tuduhan kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai isu dalam hampir 90% perkara.
Pemerintah menanggapi pembahasan tersebut pada awal bulan ini. Pemerintah menyatakan telah memutuskan untuk mengambil langkah guna memperbaiki pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum privat ketika orang tua saling berselisih soal hak atas anak, termasuk dalam kasus yang melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kejahatan serius lainnya.
Dengan keputusan High Court pada Senin, sidang atas perkara Anna akan kembali digelar. Pembatalan itu sekaligus menegaskan bahwa tuduhan serius yang sedang diselidiki kepolisian tidak dapat disingkirkan begitu saja oleh pengadilan keluarga.
