jurnalistik.co.id – Arab Saudi terus menguatkan kedekatannya dengan Amerika Serikat (AS) melalui sejumlah kesepakatan pertahanan yang menunjukkan eskalasi kerja sama militer. Langkah ini mengarah pada penguatan kemampuan, sekaligus memperluas keterhubungan operasional Riyadh dengan standar pertahanan AS.
Dalam kabar terbaru, AS dan Arab Saudi menyetujui potensi penjualan 48 unit jet tempur F-35 Lightning II kepada Riyadh. Nilai paket yang dibahas mencapai US$24,3 miliar atau sekitar Rp 430,8 triliun, dengan kurs US$1 setara Rp 17.730.
Jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang mengoperasikan F-35. Riyadh juga akan menjadi operator kedua di kawasan Timur Tengah setelah Israel.
Paket F-35 yang disebutkan mencakup 48 unit pesawat buatan Lockheed Martin. Selain itu, kesepakatan ini juga memuat 49 mesin dari Pratt & Whitney, beserta berbagai peralatan dan komponen pendukung yang diperlukan untuk operasional.
Pihak Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penjualan itu ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Arab Saudi. Fokusnya mencakup kemampuan udara-ke-udara maupun udara-ke-darat, sekaligus meningkatkan interoperabilitas militer Riyadh dengan AS.
F-35 sendiri merupakan pesawat tempur generasi kelima yang memanfaatkan teknologi stealth. Karakter ini dirancang untuk membuat pesawat lebih sulit terdeteksi radar, sehingga dapat menjalankan beragam misi tempur sesuai kebutuhan operasi.
Bukan hanya F-35
Kesepakatan F-35 juga datang dalam rangkaian transaksi besar lainnya terkait pengadaan senjata dari AS. Mengutip Defense Security Cooperation Agency (DSCA), pada 4 September 2026 Washington menyetujui potensi penjualan lebih dari 10.000 bom konvensional beserta kit ekor Joint Direct Attack Munition (JDAM) senilai sekitar US$5 miliar.
Transaksi serupa juga pernah disepakati pada periode berbeda. Pada 30 Januari 2026, AS menyetujui kemungkinan penjualan rudal PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) beserta peralatan terkait senilai sekitar US$9 miliar.
Berita Terkait
Kemudian, pada 3 Februari 2026, Washington menyetujui kemungkinan penjualan dukungan pemeliharaan F-15 dan peralatan terkait senilai sekitar US$3 miliar. Meski demikian, persetujuan yang disampaikan masih membuka ruang bagi kedua negara untuk melanjutkan negosiasi kontrak.
Setiap kesepakatan yang mencakup paket-paket tersebut juga berada dalam tahapan pengawasan di AS. Kongres disebut memiliki waktu 30 hari untuk meninjau kesepakatan yang diajukan.
Kekhawatiran teknologi dan kepentingan regional
Salah satu fokus AS dalam pembahasan penjualan F-35 adalah keamanan teknologi pesawat. AS disebut khawatir teknologi sensitif F-35 dapat bocor ke China, mengingat Arab Saudi memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Beijing dan juga menjalankan kerja sama pertahanan.
Selain isu tersebut, penjualan F-35 juga bersinggungan dengan kepentingan Israel. AS selama ini berkomitmen mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel di Timur Tengah, sementara Israel dinyatakan menjadi satu-satunya operator F-35 di kawasan tersebut.
Tekanan keamanan di sekitar Arab Saudi
Persetujuan penjualan juga hadir saat Arab Saudi menghadapi peningkatan tekanan keamanan. Negara itu disebut menghadapi serangan rudal dan drone yang dikaitkan dengan konflik Iran, gangguan ekspor minyak akibat situasi di Selat Hormuz, serta ancaman dari kelompok Houthi di Yaman.
Jika kontrak F-35 akhirnya ditandatangani, Arab Saudi masih membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum pesawat tersebut diterima dan dapat dioperasikan sepenuhnya. Dengan nilai total US$24,3 miliar hanya untuk paket F-35, transaksi ini disebut menjadi salah satu rangkaian alutsista terbesar dalam hubungan pertahanan Washington dan Riyadh.
Secara keseluruhan, rangkaian persetujuan tersebut memperlihatkan arah penguatan kemampuan pertahanan Arab Saudi melalui kombinasi platform tempur modern, dukungan logistik, hingga persenjataan presisi dan sistem pertahanan udara. Namun, prosesnya tetap bergantung pada tahap negosiasi kontrak lanjutan serta evaluasi yang dilakukan pihak berwenang di AS.
