Gedung Putih: Lebih dari 40 Negara Bantu China Menghindari Tarif Trump

jurnalistik.co.id – Laporan Gedung Putih menyebut lebih dari 40 negara membantu China menghindari tarif impor AS dengan cara mengalihkan arus ekspor melalui negara lain yang dikenai tarif lebih rendah. Dalam laporan itu, AS menilai skema tersebut mengakibatkan penerapan tarif pada perusahaan importir tidak lagi mencerminkan asal barang yang sebenarnya.

Negara yang disebut mencakup Kanada, India, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan. Gedung Putih menyatakan langkah pengalihan ini membantu China menyingkirkan beban tarif bernilai puluhan miliar dolar yang dikenakan kepada perusahaan yang mengimpor barang.

Penasehat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, mengatakan upaya tersebut merugikan “American jobs and billions in revenue”. Pernyataan itu menempatkan isu penghindaran tarif sebagai bagian dari dampak langsung kebijakan perdagangan AS terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Pihak Kedutaan Besar China di Washington menolak narasi AS tersebut. Juru bicara kedutaan menyampaikan, “trade wars have no winners”, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap langkah tarif AS dan penggunaan kekuatan negara untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China.

Menurut juru bicara itu, “Any unilateral actions or agreements concerning transshipped goods must not target or harm the interests of third parties”. Dengan demikian, kritik China tidak hanya diarahkan pada tarif, tetapi juga pada cara kesepakatan atau tindakan sepihak dapat mempengaruhi kepentingan pihak ketiga.

Laporan itu juga mengaitkan isu pengalihan barang lintas negara dengan konteks hubungan AS–China yang sedang mengalami eskalasi sanksi. Gedung Putih menyebut proses yang terjadi dikenal sebagai transshipping, yaitu praktik memindahkan kargo lewat negara lain selama perjalanan menuju tujuan akhir.

AS menuduh China “taking advantage” dari praktik tersebut dengan memindahkan barang melalui negara yang memiliki tarif impor lebih rendah. Gedung Putih menambahkan bahwa China menggunakan negara ketiga sebagai tempat singgah dan melakukan repacking untuk menyamarkan asal barang agar tarif yang lebih rendah dapat diperoleh.

Dalam laporan tersebut, Gedung Putih menggambarkan praktik itu sebagai “fraud cloaked in paperwork”. Narasi AS juga menyatakan bahwa perubahan terbesar bukan hanya soal kecepatan dan skala, melainkan peningkatan cara kerja jaringan pengalihan yang dianggap makin terstruktur.

Gedung Putih menulis, “What has changed in today’s Great Transshipment Scam is not merely the speed and scale of this modern form of smuggling, but the breadth, depth, and sophistication of the global Shadow Transshipment Network through which China’s tariff evasion now moves,”. Laporan itu juga menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi upaya transshipment.

Estimasi yang dikutip dalam laporan menyebut nilai barang yang dialihkan berada di kisaran antara $30bn (£22bn) dan roughly $300bn. Angka tersebut berasal dari perkiraan pemerintah dan pihak swasta, dan dipakai untuk menggambarkan skala perpindahan dari negara yang menerapkan tarif lebih tinggi ke negara dengan tarif lebih rendah.

Laporan ini diperkirakan akan menambah poin-poin perundingan yang sulit antara kedua pihak menjelang pertemuan Trump dan Xi di Washington pada September. Chang Pao Li, profesor ekonomi di Singapore Management University, menilai laporan tersebut dapat digunakan AS untuk memperkuat posisi tawar dalam pembicaraan dagang.

Chang mengatakan, “Washington can argue that China has preserved access to the US market indirectly and that any broader trade settlement must therefore address not only direct Chinese exports but also third-country routing,” kepada BBC. Ia menambahkan bahwa meskipun pola aliran perdagangan dapat mencerminkan relokasi produksi yang sah dan penataan ulang rantai pasok, implikasinya tetap bahwa ekonomi yang lebih terintegrasi dalam rantai pasok China berisiko menghadapi beban tambahan dan biaya baru.

Meski sebagian besar tarif sempat mengalami jeda setelah pembicaraan pada Mei 2025, AS dan China tetap saling menukar sanksi. Di antaranya, ada pembatasan pengiriman humanoid robots ke AS serta langkah yang lebih ketat dari China terhadap ekspor drone.

Pada April 2025, Trump memperkenalkan levies luas terhadap puluhan mitra dagang AS berdasarkan keyakinan lama bahwa tarif dapat mendorong pekerjaan dan ekonomi di dalam negeri. Namun, langkah-langkah itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, sementara Trump terus memperkenalkan tarif baru dengan menggunakan dasar hukum alternatif.

Dalam situasi seperti ini, laporan Gedung Putih tentang transshipping berfungsi sebagai sinyal bahwa isu tarif tidak hanya dipandang dari ekspor langsung, melainkan juga dari bagaimana barang dialirkan melalui negara ketiga. Bagi AS, skema tersebut diposisikan sebagai celah yang memerlukan penegakan lebih kuat; bagi China, keberatan diarahkan pada praktik tarif yang dianggap menekan dan memengaruhi pihak lain.