jurnalistik.co.id – Kesepakatan minyak antara Amerika Serikat dan Venezuela yang ditandatangani di Caracas menuai dua respons yang saling bertolak belakang: Washington memujinya sebagai capaian besar, sementara banyak warga Venezuela justru memandangnya sebagai kemunduran.
Di masa jabatan Presiden Donald Trump, tujuan mengamankan kendali atas sumber daya minyak Venezuela disebut sebagai salah satu sasaran utama pemerintahnya. Bahkan setelah Januari lalu pasukan AS masuk ke kompleks Nicolás Maduro untuk menyingkirkannya dari kekuasaan, Trump menegaskan Amerika Serikat akan “run” Venezuela dan mengatur penjualan minyak Venezuela untuk masa mendatang.
Rencana tersebut kemudian diwujudkan melalui perjanjian besar yang memberi konsesi 100 tahun kepada perusahaan yang dipimpin AS atas 17 ladang minyak di Venezuela. Kesepakatan itu disebut setara dengan 65 miliar barel minyak mentah, atau lebih dari seperlima cadangan minyak terbukti negara tersebut.
Trump menyebut kesepakatan ini “the biggest oil deal in world history”. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela Delcy Rodríguez menggambarkannya sebagai “historic”, serta menyatakan kesepakatan tersebut akan menghasilkan investasi sebesar $100bn (£74bn) dan lebih dari $200bn pendapatan pajak.
Namun, narasi kemenangan dari kedua pihak tak diterima oleh banyak pengamat dan pihak dalam negeri Venezuela. Elliott Abrams, mantan perwakilan khusus Trump untuk Venezuela dan Iran, menyebut: “This is a terrible deal. [Rodríguez] has given away 20% of the national patrimony for nothing.” Ia menambahkan bahwa Rodríguez “I think she is simply complying with the demands she’s getting from Washington.”
Beberapa rincian tata kelola juga menjadi sorotan. Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih, pemerintah AS akan bekerja bersama perusahaan swasta di Venezuela bernama North American Blue Energy Partners (Nabep), yang disebut sebagai produsen minyak swasta terbesar kedua di Venezuela setelah Chevron. Salah satu ketentuan yang dianggap tidak biasa adalah adanya “veto power” bagi pemerintah AS atas penunjukan anggota dewan direksi, serta syarat bahwa mayoritas anggota dewan Nabep harus warga negara AS.
Dalam konteks harga energi, Sekretaris Dalam Negeri Doug Burgum menyatakan perjanjian ini “shifting the geopolitical centre of the global energy markets” menjauh dari yang ia sebut “choke points in the Middle East” dan kembali ke Belahan Barat. Ia seakan menempatkan peluang peningkatan produksi minyak di luar kawasan Timur Tengah sebagai faktor yang dapat ikut memengaruhi konsumen.
Walau Abrams mengakui ada logika di balik kemitraan AS dan Venezuela karena pasokan minyak Teluk dinilai tidak selalu dapat diandalkan, ia tetap menilai syaratnya terlalu timpang. Menurutnya, perjanjian itu adalah “a kind of fever dream of what colonialism looks like”.
White House, dalam pembelaannya, juga mengatakan kesepakatan ini “re-established the Monroe Doctrine”, sebuah prinsip abad ke-18 tentang kekuatan AS di Amerika Selatan. Dalam kutipan yang disampaikan, gagasannya adalah “purging foreign malign influence from our backyard and ensuring American dominance in our hemisphere is never again questioned”.
Berita Terkait
Selain pertanyaan soal arah strategis, waktu yang diproyeksikan untuk hasil turut dipermasalahkan. Trump menyatakan perjanjian akan menghasilkan keuntungan dalam dua atau tiga tahun, tetapi para ahli energi mengingatkan bahwa kondisi sektor minyak Venezuela membuat target tersebut lebih realistis bila dihitung setidaknya dalam satu dekade.
Luis Pacheco dari Baker Institute di Rice University, Houston, mengatakan Venezuela perlu berinvestasi sekitar $100bn selama delapan tahun untuk mengembalikan tingkat produksi ke level seperti 30 tahun sebelumnya. Ia juga menyoroti aspek manajemen sumber daya: “It’s important to know who will manage those resources and for what purpose,” dan mempertanyakan, “Are they going to put the same people in charge of managing that money who already squandered the biggest oil boom of the century?”
Dari sisi politik, kubu oposisi menilai kesepakatan ini memperdalam relasi Trump dengan Delcy Rodríguez, yang mereka tuduh berada dalam garis rezim yang sama dengan Maduro. Kecepatan Washington beralih bekerja sama dengan mantan wakil presiden Maduro, menurut oposisi, semakin membuat mereka marah, terutama karena AS juga disebut telah mengerahkan “the biggest armada of the modern era” mengelilingi Venezuela.
Penerima Penghargaan Nobel Perdamaian dan kandidat presiden María Corina Machado, menurut laporan tersebut, mungkin memilih tidak mengkritik Trump secara terbuka karena ia membutuhkan dukungan presiden AS bila ingin memenangi pemilihan. Namun, sejumlah pihak lain lebih tegas. Ricardo Hausmann, ekonom Venezuela, mengkritik Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio lewat media sosial dengan menyatakan, “You chose to use the power of the United States not to liberate Venezuelans, but to ally yourself with our oppressors,” serta menambahkan, “You opted to push through an asset seizure, an unconstitutional agreement with an illegitimate and oppressive government, instead of using the leadership of the United States to first restore constitutional order and democracy.”
Banyak penentang juga menganggap tidak adanya rencana pemilihan yang segera di Venezuela, atau bahkan cetak biru yang jelas menuju proses politik, sebagai bentuk pengkhianatan. Bagi mereka, kesepakatan minyak tidak berjalan beriringan dengan pemulihan tatanan konstitusional atau langkah menuju demokrasi.
Di kubu ideologis yang berbeda, kritik juga muncul. Partai sosialis yang berkuasa PSUV disebut mendukung Rodríguez dalam kesepakatan tersebut, tetapi banyak sosialis memandangnya sebagai bentuk penyerahan. Mereka menyatakan bahwa setelah hampir tiga dekade menentang pengaruh Washington di kawasan, Rodríguez dianggap “gifted the country’s most valuable asset” kepada musuh lama.
Rafael Ramírez, yang pernah memimpin perusahaan energi milik negara PDVSA dan menjadi menteri minyak pada masa Presiden Hugo Chávez, menyebut perjanjian itu “hands over [the oil] and opens the doors to a new colonialism of the United States”.
Ucapan Ramírez mengingatkan pada narasi Chávez pada 2008. Dalam program televisi mingguan “Aló Presidente” pada awal 2008, Chávez menyampaikan dari wilayah ladang minyak Orinoco River Belt yang sebelumnya terkait ExxonMobil. Setelah melakukan pengambilalihan atas sebagian aset perusahaan minyak tersebut, ia berbicara dalam nada penuh tantangan, mengatakan bahwa “We have the reins in our hands and we won’t ever let them go again,” sekaligus mengecam bagaimana pemerintahan yang lebih ramah AS pernah menjadikan Venezuela sebagai “a nation of gringos.”
Chávez juga mengklaim, “It was a theft of our nation but the Bolivarian Revolution has put a stop to it,” dan menutup pidatonya dengan sorakan dari pekerja PDVSA. Namun kini, dalam gambaran yang disampaikan, salah satu penerus yang dipilihnya dan kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan justru menandatangani kesepakatan yang dinilai buram dengan Washington serta memuji perjanjian tersebut sebagai kemenangan bagi Venezuela.
