jurnalistik.co.id – JERUSALEM Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan proses hukum terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Haaretz, menyusul laporan surat kabar itu yang menyebut adanya peringatan dari Abu Dhabi menjelang serangan 7 Oktober 2023.
Langkah itu muncul setelah Haaretz mempublikasikan petikan buku yang, menurut laporan tersebut, berisi detail percakapan antara Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Netanyahu pada September 2023.
Dalam laporannya, Haaretz mengaitkan panggilan telepon itu dengan peringatan mengenai rencana operasi Hamas beberapa hari sebelum serangan mematikan pada 7 Oktober 2023.
Menurut pemberitaan Haaretz, dalam percakapan tersebut Netanyahu diberi tahu bahwa Yahya Sinwar—yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Hamas di Gaza—sedang merencanakan operasi besar.
Netanyahu melalui kantor resminya membantah klaim itu secara tegas. Kantor Netanyahu menyatakan “no warning was given to the prime minister from the United Arab Emirates before 7 October” dan menilai laporan tersebut merupakan bagian dari “sinister plot”.
Haaretz, yang selama ini kerap menjadi pengkritik vokal Netanyahu, menyatakan tetap berdiri di belakang laporan yang mereka terbitkan. Media itu juga menolak gugatan pencemaran nama baik dengan argumentasi bahwa “sole purpose is to silence journalistic criticism”.
Konflik versi ini berkembang di tengah memanasnya kampanye pemilihan umum Israel, ketika jajak pendapat pada 27 Oktober dipandang luas sebagai semacam referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu.
Peristiwa 7 Oktober 2023 bermula ketika ribuan penyerang yang dipimpin Hamas menerobos pagar perbatasan Gaza dan menyerang wilayah-wilayah di sekitar Israel, termasuk pangkalan militer serta sebuah festival musik besar.
Akibat serangan itu, sekitar 1.200 orang dilaporkan tewas, sementara 251 lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.
Israel kemudian melancarkan kampanye militer di Gaza. Dalam proses tersebut, setidaknya 73.670 orang disebut meninggal dunia menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, dengan catatan angka-angka tersebut dinilai kredibel oleh PBB.
Sejak 7 Oktober, Netanyahu menghadapi berbagai tuduhan bahwa ia tidak merespons dengan cukup cepat setelah serangan dimulai. Ia juga menolak penyelidikan publik independen mengenai apa yang terjadi, sehingga laporan terbaru Haaretz berpotensi memperkuat kecurigaan para pengkritiknya.
Isi laporan Haaretz dan sanggahan Netanyahu
Haaretz menulis bahwa laporan mereka diterbitkan pada Selasa dan mengutip tiga “foreign senior sources” serta seorang penasihat Palestina untuk Sheikh Mohammed.
Menurut Haaretz, pada akhir-akhir September 2023 seorang perwakilan dari kedutaan UEA datang ke kantor perdana menteri Israel membawa telepon khusus, dengan tujuan percakapan tetap rahasia.
Dalam panggilan itu, Haaretz menyebut Netanyahu menerima peringatan langsung dari Sheikh Mohammed, yang dikatakan memperkuat klaim bahwa Sinwar telah memberi tahu pejabat Palestina sebelumnya tentang persiapan operasi Hamas.
Haaretz juga menuliskan bahwa Sinwar menggambarkan rencana tersebut sebagai “earthquake”.
Laporan itu menyatakan Sheikh Mohammed menyampaikan kekhawatiran bahwa peristiwa yang dimaksud bukan hanya akan menimbulkan pertumpahan darah, tetapi juga “destabilise the entire region”.
Haaretz menambahkan bahwa informasi dalam laporan tersebut merupakan hasil riset ekstensif terhadap puluhan sumber, dokumen, dan korespondensi yang disusun untuk sebuah buku berjudul Hostages: 843 Days of Abandonment, yang ditulis oleh Shlomi Eldar dan Ruth Yuval.
Di bagian lain, Haaretz mengklaim bahwa Netanyahu—menurut laporan mereka—bereaksi dengan relatif tenang setelah menerima peringatan itu.
Berita Terkait
Haaretz menulis Netanyahu mengatakan dalam penilaiannya Hamas berniat melakukan operasi di wilayah Tepi Barat, dan menyatakan kepada bin Zayed bahwa Israel siap menghadapi skenario apa pun.
Laporan Haaretz juga menyebut bahwa Sheikh Mohammed meneruskan percakapan itu kepada William J Burns yang saat itu menjabat sebagai direktur CIA.
Selain itu, Haaretz menyatakan Netanyahu tidak memberi pengarahan kepada kepala Shin Bet, Mossad, maupun kepala staf angkatan bersenjata Israel mengenai percakapan tersebut.
Laporan Haaretz terbit pada hari yang sama ketika Inggris mengumumkan sanksi terkait permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Keputusan itu memicu kemarahan pihak pemerintah Israel, yang kemudian mengumumkan sejumlah langkah balasan, termasuk memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki.
Meskipun isu sanksi Inggris menjadi perhatian internasional, di Israel cerita Haaretz justru ikut menentukan percakapan publik menjelang pemilihan.
Partai Likud menuduh Haaretz melakukan “blatant foreign interference in Israel’s elections”. Sementara itu, Netanyahu menyebut pada akun X bahwa cerita tersebut memiliki “clear political timing, as part of the left’s election campaign”.
Ketika merespons rencana gugatan Netanyahu, kuasa hukum Haaretz menyatakan mereka tidak akan gentar dengan upaya yang diyakini sebagai upaya menekan kritik jurnalistik.
Dalam suratnya, pengacara Haaretz menuliskan laporan itu merupakan produk dari “an in-depth journalistic investigations” dan didasarkan pada sumber-sumber yang berkaitan dengan isu yang dinilai sangat penting bagi publik.
Surat itu juga menegaskan bahwa, tanpa akuntabilitas penuh kepada publik dari pihak yang digugat, pers menjalankan perannya dengan memaparkan informasi langkah demi langkah kepada masyarakat.
Respons UEA dan seruan investigasi dari kubu oposisi
UEA tidak membahas percakapan itu secara spesifik, namun tidak pula membantah secara langsung menurut laporan yang dikutip.
UEA melalui pernyataan kementerian luar negerinya menekankan bahwa, sejak serangan Hamas, mereka bekerja untuk meredakan eskalasi, menjaga stabilitas kawasan, serta mencegah kekerasan.
UEA menyebut bahwa “UAE and Israeli government entities have maintained open and direct lines of communication since the inception of the relationship more than five years ago”.
Dalam pernyataan lanjutan, UEA menegaskan bahwa “When necessary, all relevant intelligence has been and continues to be communicated between the relevant entities.”
Sementara itu, empat pemimpin utama oposisi Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak adanya penyelidikan atas apa yang terjadi.
Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan menyatakan bahwa Netanyahu dan mitra-mitranya dalam pemerintahan yang muncul setelah 7 Oktober “are unfit to continue in office”.
Mereka menyampaikan bahwa ke depan, mereka akan bekerja dengan koordinasi dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Gugatan pencemaran nama baik yang kini dipersiapkan Netanyahu berpotensi menjadi sorotan baru dalam persaingan politik Israel, terutama ketika tuduhan tentang respons pada jam-jam awal setelah serangan 7 Oktober tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam perdebatan publik.
