jurnalistik.co.id – Pengadilan di Hong Kong menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga aktivis yang selama ini menyelenggarakan peringatan tahunan atas penumpasan Beijing pada 1989 di Tiananmen Square.
Lee Cheuk-yan, 69, divonis tujuh tahun penjara. Chow Hang-tung, 41, menerima vonis tujuh tahun tiga bulan. Sementara itu, Albert Ho, 74, yang mengaku bersalah, dijatuhi pidana lima tahun penjara.
Ketiganya dikaitkan dengan penyelenggaraan vigili tahunan untuk memperingati peristiwa Tiananmen Square. Bagi otoritas setempat, kegiatan tersebut masuk dalam lingkup tindakan yang dinilai berlawanan dengan hukum keamanan nasional. Vonis ini sekaligus menutup rangkaian proses hukum yang berawal dari penetapan tuduhan pada 2021.
Vonis berdasarkan hukum keamanan nasional
Lee dan Chow dinyatakan bersalah bulan lalu karena mendorong pihak lain melakukan tindakan guna “subvert state power” atau mengupayakan penggulingan kekuasaan negara. Putusan tersebut merujuk pada National Security Law yang menjadi payung hukum paling kontroversial di Hong Kong.
Dalam ringkasan pengadilan pada Agustus, Lee dan Chow disebut “incited other persons to organise, plan, commit or participate in acts by unlawful means with a view to subverting the state power”. Jaksa dan pengadilan memandang unsur tersebut terpenuhi dalam rangkaian aktivitas mereka.
Untuk Albert Ho, proses hukumnya mengikuti langkah berbeda. Ho sempat mengajukan pengakuan bersalah pada Januari, sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis penjara lima tahun.
Dari ruang peringatan menuju larangan
Selama bertahun-tahun, Hong Kong menjadi salah satu dari sedikit wilayah di kawasan China yang masih mengizinkan pertemuan untuk memperingati penumpasan Tiananmen Square pada 1989. Topik tersebut diketahui sangat sensitif dan mengalami sensor ketat di wilayah daratan Tiongkok.
Namun, kegiatan peringatan itu dihentikan pada 2020. Otoritas Hong Kong melarang kegiatan serupa dengan alasan kebijakan terkait Covid-19, dan pertemuan tersebut tidak pernah dilanjutkan setelah larangan tersebut diberlakukan.
Pada tahun yang sama, National Security Law secara resmi mulai berlaku. Hukum tersebut memperluas cakupan tindakan yang dinilai ilegal ketika berhubungan dengan bentuk-bentuk perbedaan pendapat. Pemerintah Hong Kong menyatakan aturan itu diperlukan untuk menjaga stabilitas, sementara para kritikus menilai undang-undang tersebut menggerus otonomi Hong Kong dan menciptakan suasana rasa takut.
Berita Terkait
Lee, Chow, dan Ho kemudian menghadapi proses hukum atas keterkaitan mereka dengan aktivitas vigili. Pengadilan akhirnya memberikan putusan pada Jumat, sesuai tahap-tahap yang berbeda antara masing-masing terdakwa.
Chow dalam persidangan pernah menyampaikan bahwa hukum itu sendiri sedang “on trial”. Sebelum penangkapannya pada 2022, Chow mengatakan kepada BBC bahwa ia “prepared to be arrested” dan juga “willing to pay the price for fighting for democracy”. Pernyataan itu memperlihatkan sikap yang diarahkan pada konflik antara ruang sipil dan penerapan hukum keamanan nasional.
Jejak organisasi dan besaran massa
Lee, Chow, dan Ho tercatat sebagai pemimpin Hong Kong Alliance, sebuah kelompok yang kemudian dibubarkan. Organisasi ini dibentuk pada Mei 1989 untuk mendukung para mahasiswa yang menggelar aksi pro-demokrasi.
Beberapa minggu setelah terbentuknya aliansi tersebut, Partai Komunis Tiongkok mengirim pasukan dan tank untuk menumpas protes pro-demokrasi di Tiananmen Square. Peristiwa itu kemudian meninggalkan catatan kelam, termasuk perbedaan angka korban; estimasi jumlah kematian disebut berkisar dari beberapa ratus hingga puluhan ribu.
Selama tiga dekade berikutnya, Hong Kong Alliance menyerukan agar otoritas menerima tanggung jawab atas penumpasan tersebut, membebaskan para pembangkang, serta memperkenalkan reformasi yang bersifat demokratis. Kelompok ini juga menyelenggarakan vigili tahunan untuk memperingati Tiananmen Square crackdown.
Menurut penyelenggara, sejumlah pertemuan pernah menarik lebih dari 100.000 orang. Namun, polisi memberikan perkiraan yang lebih rendah mengenai jumlah kehadiran.
denda bagi organisasi
Selain vonis penjara untuk para terdakwa, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar HK$1,5 juta atau setara dengan $191.000 dan £142.000 kepada Hong Kong Alliance.
Amnesty International melalui Deputy Regional Director Sarah Brooks menyatakan, “This sentencing is a triple tragedy: for the activists being unjustly punished; the survivors and victims of the Tiananmen crackdown itself; and the generations of Hongkongers denied the space to discuss one of the most consequential events in modern Chinese history”.
Putusan ini menegaskan bahwa peringatan terhadap Tiananmen Square, yang dulu bisa diselenggarakan di Hong Kong, kini berhadapan langsung dengan aturan dan pendekatan baru sejak penerapan National Security Law serta larangan kegiatan peringatan pada 2020.
