jurnalistik.co.id – Gelandang Ghana, Thomas Partey, dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Ghana pada pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 setelah pemerintah Kanada menolak permohonan visanya.
Partey yang saat ini bermain untuk klub Liga Spanyol, Villarreal, tidak dapat melakukan perjalanan dari kamp latihan timnas Ghana di Amerika Serikat menuju Toronto, lokasi laga pembuka Grup L Ghana vs Panama pada Rabu (17/6/2026).
FIFA mengonfirmasi bahwa mantan gelandang Arsenal tersebut tidak memperoleh visa dari pemerintah Kanada, sehingga dia tidak bisa tampil pada laga yang digelar di Stadion BMO Field, Toronto.
“FIFA dapat mengonfirmasi bahwa pemain Thomas Partey tidak dapat melakukan perjalanan dari kamp latihan Ghana di Boston, Amerika Serikat, ke Kanada untuk pertandingan pertama melawan Panama pada 17 Juni karena permohonan visanya ditolak pemerintah Kanada,” demikian pernyataan FIFA.
FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam proses imigrasi negara tuan rumah.
“Seperti halnya turnamen FIFA sebelumnya, pemerintah negara tuan rumah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang mendapatkan visa dan diizinkan masuk ke wilayah mereka,” lanjut pernyataan tersebut.
Kasus hukum yang masih berjalan
Penolakan visa Partey terjadi di tengah proses hukum yang masih berjalan di Inggris. Pada Juli 2025, Kepolisian Metropolitan London mendakwa Partey dengan lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan kekerasan seksual yang melibatkan tiga perempuan.
Pada September tahun yang sama, Partey menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan tersebut. Kemudian, pada Februari 2026, dia kembali didakwa atas dua tuduhan pemerkosaan tambahan, dan menyatakan tidak bersalah atas dakwaan itu pada April lalu.
Seluruh perkara akan disidangkan di Southwark Crown Court, London. Jadwal persidangan yang semula direncanakan berlangsung pada November tahun ini berpotensi mundur hingga awal 2027.
Kebijakan imigrasi Kanada
Situs resmi pemerintah Kanada menyebut bahwa seseorang yang pernah melakukan atau dihukum atas tindak pidana dapat ditolak masuk ke negara tersebut. Meski demikian, Partey saat ini masih berstatus terdakwa dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Selain itu, Kementerian Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC) menegaskan bahwa setiap permohonan visa dinilai berdasarkan aturan yang berlaku tanpa memandang kewarganegaraan maupun status individu.
“Keselamatan dan keamanan warga Kanada adalah prioritas kami saat menyambut peserta dan pengunjung Piala Dunia FIFA dari seluruh dunia,” demikian bunyi pernyataan IRCC.
Dengan keputusan penolakan visa tersebut, Partey dipastikan tidak bisa bergabung dan tidak dapat melanjutkan rencana perjalanan dari Boston menuju Kanada untuk laga Ghana vs Panama pada 17 Juni mendatang.
Penolakan visa ini sekaligus memengaruhi rencana skuad Ghana dalam menyusun komposisi untuk pertandingan pembuka Grup L. Thomas Partey yang sedang berada di kamp latihan di Boston tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Kanada, sehingga keterlibatannya di laga melawan Panama di Toronto pada 17 Juni menjadi tidak memungkinkan.
Dalam pernyataannya, FIFA menempatkan proses tersebut pada ranah imigrasi negara tuan rumah. Federasi hanya dapat menyampaikan bahwa pemain tidak memperoleh izin perjalanan, sementara otoritas Kanada memiliki kewenangan penuh dalam menentukan apakah seseorang dapat masuk dan diizinkan berada di wilayahnya untuk mengikuti ajang di Kanada.
Kasus ini juga berjalan beriringan dengan proses hukum yang masih berlangsung di Inggris. Setelah dakwaan awal pada 2025 dan munculnya dakwaan tambahan pada 2026, seluruh perkara akan disidangkan di Southwark Crown Court. Dengan kemungkinan jadwal persidangan yang mundur, kondisi hukum Partey tetap menjadi faktor yang membatasi ketersediaannya untuk kegiatan sepak bola di luar negeri.
Dari sisi kebijakan imigrasi Kanada, aturan yang disebut pemerintah Kanada membuka ruang penolakan bagi individu yang pernah melakukan atau pernah dihukum atas tindak pidana. Di sisi lain, IRCC menekankan bahwa setiap permohonan visa dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan kewarganegaraan maupun status individu, dengan keselamatan dan keamanan warga Kanada sebagai prioritas utama.
