jurnalistik.co.id – Departemen Pendidikan (Department for Education/DfE) di Inggris menyatakan bahwa serangan siber yang menarget institusinya berdampak pada 607.000 data.
DfE menjelaskan bahwa data yang diambil mencakup nomor telepon dan alamat email yang berkaitan dengan individu maupun organisasi. Pihaknya juga menegaskan insiden tersebut tidak mencakup rincian perbankan maupun informasi sensitif lainnya.
Menurut DfE, otoritas terkait telah dilibatkan untuk menangani insiden serta menilai dampaknya. Departemen tersebut menyebut bekerja sama dengan National Cyber Security Centre serta National Crime Agency (NCA) dalam proses penanganan dan pemulihan.
DfE menilai risiko perlindungan data bagi individu berada pada tingkat yang tidak dianggap tinggi. Pihak departemen juga mengatakan bahwa serangan berhasil dibendung dengan cepat sehingga penyebaran dampak dapat dikendalikan.
Dampak operasional juga disebut terjadi pada layanan tertentu. Portal Turing Scheme, yang merupakan program pendanaan untuk pendidikan internasional, dan help desk daring DfE disebut terdampak, namun keduanya diharapkan berfungsi normal kembali pada akhir pekan ini.
DfE menyatakan telah merujuk insiden tersebut kepada Information Commissioner’s Office. Departemen itu menambahkan bahwa pihaknya telah memiliki proses yang kuat untuk melindungi informasi dan mengambil langkah cepat untuk membatasi insiden.
“Kami memiliki proses yang kuat untuk melindungi informasi dan mengambil tindakan cepat untuk menahan insiden ini,” ujar juru bicara DfE. “Informasi yang terlibat terbatas pada detail kontak layanan pelanggan yang berkaitan dengan individu dan organisasi. Tidak ada data lain yang diakses.”
Berita Terkait
Dalam keterangan resminya, DfE menekankan bahwa angka 607.000 merujuk pada total catatan yang terdampak, bukan jumlah individu yang menjadi sasaran. Klarifikasi ini penting untuk membedakan besaran data yang terpengaruh dengan jumlah orang yang terdampak secara langsung.
Sementara itu, NCA menyampaikan pernyataan bahwa mereka telah mengetahui adanya insiden yang menimpa Departemen Pendidikan. NCA mengatakan bekerja bersama mitra untuk memahami situasi serta dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.
“Kami menyadari adanya insiden yang memengaruhi Department for Education dan bekerja dengan mitra untuk memahami keadaan serta dampaknya,” kata juru bicara NCA. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investigasi masih berlangsung untuk merapikan gambaran peristiwa secara menyeluruh.
Kasus di lingkungan pendidikan ini juga muncul di tengah tren insiden siber yang dinilai makin sering terjadi. Berdasarkan Cyber Security Breaches Survey terbaru pemerintah, sekitar seperempat lembaga pendidikan kejuruan lanjutan (further education institutions) melaporkan mengalami pelanggaran atau serangan minimal setiap minggu.
Survey yang sama juga menggarisbawahi bahwa lebih dari separuh sekolah melaporkan adanya serangan atau pelanggaran dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kondisi ini menandakan tantangan keamanan siber yang berulang dan perlunya penguatan perlindungan digital pada institusi pendidikan.
DfE juga menegaskan bahwa meski total catatan yang terdampak mencapai 607.000, fokusnya adalah pada data kontak yang berkaitan dengan individu maupun organisasi. Departemen ini menyatakan tidak ada akses ke kategori data lain yang lebih sensitif, termasuk informasi perbankan atau rincian yang biasanya dikategorikan sebagai data berisiko tinggi.
Untuk merespons insiden tersebut, DfE menyebut proses penanganan dilakukan secara bertahap melalui pelibatan otoritas terkait dan kerja sama dengan National Cyber Security Centre serta National Crime Agency. Departemen itu menggambarkan upaya penahanan dilakukan cepat agar dampak tidak melebar, sekaligus melakukan penilaian lanjutan atas ruang lingkup yang terkena. Selain itu, rujukan kepada Information Commissioner’s Office dipakai untuk memastikan tindak lanjut sesuai mekanisme pengawasan.
Di sisi operasional, DfE menyebut terdapat gangguan pada layanan tertentu, yakni Portal Turing Scheme dan help desk daring yang ditangani dalam konteks program pendanaan serta layanan bantuan. Keduanya diharapkan kembali berjalan normal pada akhir pekan, menandakan bahwa pemulihan diarahkan untuk menjaga kontinuitas layanan pendidikan dan komunikasi. Pada saat yang sama, data survei pemerintah menunjukkan pola gangguan keamanan siber yang berulang di sektor pendidikan, sehingga penguatan perlindungan digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
