jurnalistik.co.id – Komisi Kepolisian Nasional menilai operasi pemberantasan narkoba di wilayah berisiko tinggi, seperti Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, perlu diperkuat dari sisi kemampuan reserse serta dukungan satuan khusus bila situasinya menuntut. Penilaian ini disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam sebagai bagian dari evaluasi atas tragedi yang menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan.
Menurut Choirul Anam, peristiwa yang merenggut nyawa anggota polisi tersebut harus menjadi bahan pembelajaran agar operasi serupa tidak kembali menelan korban. Ia menekankan bahwa peningkatan kemampuan res narkoba tidak cukup hanya sebatas prosedur, melainkan juga harus didukung daya dukung di lapangan.
“Karena kejadian seperti ini enggak hanya sekali ini saja. Nah, itu harus ditingkatkan kemampuan res narkobanya,” kata Anam, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (6/7/2026).
Dalam pandangannya, penguatan personel reserse narkoba perlu berjalan beriringan dengan kemungkinan penambahan kekuatan lain. Anam menyebut Brimob maupun Densus sebagai opsi dukungan, terutama ketika operasi berada pada kategori operasi-operasi khusus.
“Termasuk daya dukung kalau perlu ya sama teman-teman Brimob atau sama teman-teman Densus misalnya dalam operasi-operasi khusus,” sambung dia.
Ia menambahkan, penguatan ini diharapkan membuat proses pemberantasan narkoba—termasuk upaya menangkap jaringan atau gembong—dapat berlangsung lebih maksimal. Fokusnya bukan hanya pada hasil penangkapan, tetapi juga pada perlindungan petugas ketika berhadapan dengan ancaman nyata di lokasi.
“Yang pertama memang setiap operasi harus dilapisi dengan informasi yang sangat akurat. Terus harus dilakukan dengan proteksi terhadap anggota,” ujar Anam.
Kompolnas memandang bahwa prosedur operasi standar (SOP) untuk penggerebekan narkoba pada dasarnya sudah tersedia. SOP tersebut mencakup penggunaan perlengkapan keamanan seperti rompi antipeluru hingga persenjataan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi di lapangan.
Namun, Anam juga menyoroti bahwa penerapan SOP tidak bisa dilepaskan dari karakter wilayah. Tantangan di daerah pedalaman dapat berbeda jauh dibandingkan konteks perkotaan yang memiliki pola aktivitas lebih mudah dipetakan.
“Tapi, kan memang di banyak konteks, ya tergantung pelakunya, tergantung wilayahnya. Kalau wilayah pedalaman begini memang cukup menyulitkan. Beda dengan kalau di Jakarta, dulu ada kampung narkoba, ya itu kan perkampungan,” kata dia.
Ia menilai persoalan paling menentukan justru berada pada kualitas persiapan sebelum operasi dilakukan. Karena itu, Kompolnas berencana mengecek apakah prosedur khusus yang telah diatur selama ini benar-benar didukung sumber daya yang memadai, sesuai kebutuhan riil saat operasi berlangsung.
Berita Terkait
Menurut Anam, setiap operasi harus berangkat dari informasi intelijen yang akurat. Informasi tersebut mencakup kondisi wilayah, kekuatan pelaku, hingga potensi ancaman terhadap anggota polisi yang dikerahkan.
“Yang pertama memang setiap operasi harus dilapisi dengan informasi yang sangat akurat. Terus harus dilakukan dengan proteksi terhadap anggota,” kata Anam kembali menegaskan inti langkah persiapan tersebut.
Ia menekankan bahwa proteksi terhadap anggota tidak hanya berhenti pada perlengkapan keamanan. Ada aspek lain yang sama pentingnya, yakni kemampuan membaca situasi di lapangan agar langkah antisipasi tidak tertinggal oleh dinamika yang terjadi saat operasi berjalan.
Dalam penilaian Anam, akurasi pemetaan situasi dan pemetaan wilayah menjadi penentu apakah perlindungan petugas dapat bekerja secara optimal. Jika pemetaan keliru, risiko bagi anggota bisa meningkat dan perlindungan tidak lagi sesuai kebutuhan.
“Kalau mapping situasinya, mapping wilayahnya enggak akurat, perlindungan terhadap anggota juga kurang maksimal. Nah, ini yang menjadi perhatian agar tidak berulang kembali,” ujar dia.
Tragedi tiga polisi yang gugur saat penggerebekan bandar narkoba menjadi sorotan karena terjadi di konteks wilayah pedalaman. Penggerebekan tersebut berlangsung di Desa Tumbang Kalemei, Katingan, Kalteng, pada Kamis (2/7/2026), dan menjadi pemicu evaluasi menyeluruh atas kesiapan operasi.
“Karena kejadian seperti ini enggak hanya sekali ini saja,” demikian Anam menggarisbawahi bahwa kejadian serupa tidak boleh diperlakukan sebagai insiden yang datang sekali waktu. Evaluasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan perbaikan yang dapat diukur, mulai dari kualitas sumber daya hingga ketepatan informasi intelijen.
Evaluasi untuk mencegah operasi berisiko tinggi kembali memakan korban
Bagi Kompolnas, arah evaluasi tersebut adalah memastikan bahwa operasi berlevel ancaman tinggi dilakukan dengan standar persiapan yang benar-benar siap pakai. Ini mencakup dukungan personel yang sesuai, termasuk kemungkinan melibatkan satuan khusus ketika kondisi menuntut.
Di saat yang sama, perhatian juga diarahkan pada tahap pemetaan sebelum operasi. Proses pengumpulan informasi intelijen yang akurat diharapkan membuat rencana operasi lebih presisi, sehingga tindakan pengamanan dapat berjalan lebih terkendali.
Dengan kombinasi penguatan kemampuan res narkoba, kesiapan proteksi terhadap anggota, serta kualitas mapping situasi dan wilayah, Kompolnas mendorong agar operasi pemberantasan narkoba tetap bisa berjalan efektif tanpa mengabaikan keselamatan petugas.
Kompolnas menilai, perbaikan tidak cukup berhenti pada dokumen SOP. Pelaksanaan di lapangan harus selaras dengan kebutuhan konteks wilayah, terutama di pedalaman seperti Katingan, agar operasi tidak kembali menghadapi situasi yang mengurangi maksimalnya perlindungan bagi anggota.
