jurnalistik.co.id – Kejaksaan Agung membeberkan kronologi dugaan praktik jual beli Laporan Hasil Pemeriksaan yang disebut melibatkan eks Anggota Ombudsman 2021-2026 Yeka Hendra Fatika dan perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Laporan itu disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan lepas dari tuntutan hukum atau onslag pada perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa perkara ini bermula pada awal Februari 2022. Pada periode itu, Indonesia tengah mengalami kelangkaan sekaligus kenaikan tinggi harga minyak goreng.
Dalam penjelasannya, Syarief menuturkan bahwa Yeka sebagai anggota Ombudsman menginisiasi investigasi dengan menggerakkan tim Kepala Keasistenan Utama Tiga. Tim tersebut diminta melakukan survei di 34 provinsi di wilayah Indonesia dan melakukan pelacakan melalui media.
“YHF [Yeka] selaku anggota Ombudsman menginisiasi untuk melakukan investigasi dengan cara memerintahkan tim Kepala Keasistenan Utama Tiga melakukan survei di 34 provinsi di wilayah Indonesia dan tracking [penelusuran] melalui media,” ujar Syarief dalam konferensi pers, Senin (25/05/2026).
Hasil dari langkah itu kemudian dituangkan dalam laporan Ombudsman pada 24 Maret 2022. Laporan tersebut memuat dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan.
Rangkaian peristiwa yang diurai Kejaksaan Agung itu menjadi penting karena laporan tersebut disebut berkaitan dengan perkara CPO yang kemudian berlanjut ke proses hukum di pengadilan. Di sana, putusan lepas dari tuntutan hukum atau onslag dijatuhkan dalam perkara pidana CPO yang menyeret tiga korporasi besar, yakni PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group.
Dengan demikian, titik awal yang diuraikan penyidik adalah kondisi pasar minyak goreng pada awal Februari 2022, saat kelangkaan dan lonjakan harga menjadi latar belakang investigasi Ombudsman. Dari situ, tim melakukan survei lintas provinsi dan penelusuran melalui media sebelum hasilnya dibakukan dalam laporan resmi Ombudsman pada akhir Maret 2022.
Kejaksaan Agung menempatkan laporan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi perkara yang kini dipersoalkan. Dalam keterangan yang sama, laporan Ombudsman 24 Maret 2022 disebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan, sehingga posisinya menjadi sorotan dalam jalannya perkara.
Di sisi lain, penyebutan Yeka Hendra Fatika dalam kronologi itu menempatkan eks anggota Ombudsman tersebut sebagai figur yang diduga terlibat dalam praktik jual beli LHP ke perusahaan CPO. Namun dalam penjelasan yang disampaikan Kejaksaan Agung, fokus utama yang diuraikan adalah urutan peristiwanya, mulai dari kondisi pasar minyak goreng, inisiatif investigasi, survei di 34 provinsi, penelusuran melalui media, hingga lahirnya laporan Ombudsman pada 24 Maret 2022.
Perkara ini juga kembali menegaskan bahwa dokumen hasil pemeriksaan dapat memiliki bobot besar ketika dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam proses hukum. Dalam kasus ini, LHP yang dimaksud disebut ikut menjadi pertimbangan dalam putusan lepas perkara pidana CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri.
Karena itu, kronologi yang diuraikan Kejaksaan Agung bukan sekadar soal awal mula investigasi, tetapi juga menjelaskan bagaimana sebuah laporan resmi kemudian dikaitkan dengan proses peradilan yang lebih luas. Dari awal Februari 2022 hingga laporan Ombudsman terbit pada 24 Maret 2022, rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi bagian dari perkara yang tengah disorot aparat penegak hukum.
