jurnalistik.co.id – Rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dari Rusia kini memasuki tahap implementasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kontrak impor minyak dari Rusia telah diteken, dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Menurut Bahlil, Lemigas yang ditugaskan adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM. Pemerintah, kata dia, tetap melakukan pengecekan perkembangan teknis pelaksanaan impor, termasuk jadwal kedatangan minyak pertama ke Indonesia.
Bahlil mengatakan, “Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan, dilakukan Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” ujar Bahlil di Jakarta pada Kamis (25/6/2026). Pernyataan itu disampaikan menyusul pemberitaan sebelumnya terkait langkah yang telah disepakati dalam kerja sama energi Indonesia dan Rusia.
Bahlil juga memastikan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan Rusia di Moskwa dan sekitarnya tidak akan memengaruhi komitmen ekspor minyak ke Indonesia. Ia menegaskan kerja sama tersebut merupakan hasil kesepakatan antarpemerintah atau government to government (G2G) yang dibangun melalui komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin.
Bahlil menyatakan, “Kita kan sudah ada deal antara G-to-G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” katanya. Dengan demikian, pembatasan yang terjadi di wilayah tersebut tidak menjadi faktor yang mengubah arah komitmen pengiriman minyak.
Di tengah dinamika perdagangan minyak global, langkah Indonesia tersebut juga tidak lepas dari perubahan arus pasokan. Ketika perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mengganggu pasokan energi dari Timur Tengah, Rusia justru muncul sebagai salah satu negara yang memperoleh keuntungan dari bergesernya perdagangan minyak ke Asia.
Dikutip dari OilPrice pada Jumat (26/6/2026), Rusia disebut menjadi salah satu penerima manfaat komersial terbesar dari krisis tersebut. Gambaran itu memperlihatkan bahwa kebutuhan pasar di Asia semakin membuka ruang bagi pasokan dari Rusia.
Sebelum Maret 2026, pembelian minyak Rusia masih dipandang sebagai aktivitas berisiko karena sanksi Barat. Karena itu, sebagian besar pembelian dilakukan oleh perusahaan di China dan sebagian India.
Situasi mulai berubah setelah pemerintah AS mengeluarkan kebijakan waiver terhadap pembelian minyak Rusia pada 12 Maret 2026. Kebijakan tersebut, dalam konteks pasokan yang terganggu dari Timur Tengah, menunjukkan bahwa pasar Asia masih membutuhkan minyak Rusia untuk menjaga keseimbangan pasokan.
Perubahan kebijakan tersebut kemudian mendorong semakin banyak negara Asia memandang minyak Rusia bukan lagi sekadar pasokan darurat, melainkan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergerak ke arah itu melalui skema impor yang terstruktur.
Kontrak, jadwal teknis, dan peran Lemigas
Bahlil menegaskan kontrak impor minyak Rusia telah ditandatangani Lemigas. Penugasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaturan yang memungkinkan BLU sektor energi menjalankan impor, serta sebagai lanjutan dari komitmen yang lebih luas dalam hubungan antarpemerintah.
Meski demikian, pemerintah masih mengecek tahapan teknis pelaksanaan. Fokus pengecekan mencakup kesiapan dan jadwal kedatangan minyak pertama ke Indonesia, sehingga implementasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga memastikan kelayakan teknis di lapangan.
Dalam penjelasan yang sama, Bahlil mengaitkan langkah impor dengan mekanisme G2G. Ia menyebut komunikasi dengan pihak Rusia dilakukan melalui kanal kerja sama antarpemerintah, termasuk pembahasan di level kementerian terkait sektor energi.
Payung hukum dan skema pengadaan
Realisasi impor minyak Rusia tidak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan LPG untuk Ketahanan Energi Nasional. Aturan tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 April 2026.
Perpres itu membuka peluang bagi BLU sektor energi melakukan impor minyak. Dengan payung hukum tersebut, impor minyak yang merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah dapat dilaksanakan oleh BLU maupun BUMN.
Sebelumnya, pada pertengahan April 2026, Presiden Prabowo bersama Bahlil melakukan kunjungan ke Rusia. Komitmen pembelian minyak kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional hingga akhir 2026.
Pada 8 Juni 2026, Bahlil kemudian menyatakan Lemigas akan ditugaskan mengimpor minyak mentah Rusia sebagai tindak lanjut komitmen pembelian hingga 150 juta barrel minyak dari Rusia. Menurut Bahlil, penggunaan Lemigas dapat memangkas rantai birokrasi pengadaan apabila transaksi dilakukan melalui skema G2G.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa penggunaan BLU dipilih karena lebih fleksibel dibandingkan BUMN. Ia menambahkan, BUMN harus menjalankan proses pengadaan melalui mekanisme tender, sehingga fleksibilitas menjadi salah satu pertimbangan operasional dalam penugasan impor.
Yuliot juga menegaskan pemerintah tetap membuka opsi impor dari negara lain, seperti Nigeria dan Angola. Dengan pilihan tersebut, Indonesia tidak bergantung pada satu sumber pasokan saja, melainkan memiliki alternatif yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan dinamika pasar.
Alasan strategis kebutuhan impor
Di balik kerja sama tersebut, terdapat persoalan mendasar yang dihadapi sektor energi nasional. Produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan selama beberapa dekade terakhir.
Karena itu, langkah impor menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan energi. Melalui kontrak yang telah ditandatangani, penugasan kepada Lemigas, serta payung hukum dalam Perpres 26 Tahun 2026, Indonesia berupaya memastikan rencana impor minyak Rusia dapat berjalan dari tahap persiapan menuju implementasi.
