jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa situasi keamanan di dalam negeri dinilai tetap terkendali, meski isu demonstrasi pada Agustus 2026 ramai beredar di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu cemas menghadapi informasi yang berseliweran.
Pernyataan itu disampaikan setelah Djamari mengumpulkan para petinggi penegak hukum, pertahanan, dan intelijen di kantornya pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perbincangan publik terkait beredarnya video demonstrasi dan isu gelombang massa di media sosial.
Djamari menyebutkan bahwa yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia menyatakan, langkah koordinasi itu dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan informasi yang menimbulkan keresahan dapat ditangani dengan baik.
Usai pertemuan, Djamari menyampaikan penilaian pemerintah tentang kondisi dalam negeri. “Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua,” kata Djamari.
Meskipun demikian, Djamari mengakui ada sejumlah informasi yang disebarkan beberapa hari terakhir dan berdampak pada kekhawatiran masyarakat. Ia menekankan, keresahan tersebut dipicu oleh konten yang dinilai tidak benar serta memunculkan persepsi yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Dalam penjelasannya, Djamari menyebut bahwa informasi yang beredar di media sosial meliputi hoaks, disinformasi, fitnah, hingga kebencian. Ia lalu meminta publik agar tidak terpengaruh oleh unggahan-unggahan yang berpotensi menyesatkan.
“Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu,” kata purnawirawan jenderal TNI itu. Dengan kalimat itu, Djamari ingin menegaskan bahwa kondisi sosial yang sebenarnya tidak seburuk atau sedramatis narasi yang beredar.
Video demonstrasi yang beredar dinilai hoaks
Berita Terkait
Djamari juga menanggapi video-video demonstrasi yang kembali beredar di platform media sosial. Menko Polkam menyatakan bahwa video-video tersebut merupakan hoaks, bukan gambaran situasi saat ini.
Ia menjelaskan bahwa rekaman yang dibagikan masyarakat tersebut adalah dokumentasi lama. “Saya jawab ya, satu ini. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di Tanah Air kita, ada hoaks – hoaks yang seperti itu,” kata Djamari.
Lebih lanjut, Djamari menuturkan bahwa kemungkinan konten seperti itu pernah terjadi pada masa sebelumnya, namun tidak berlaku pada periode yang sedang dibahas. “Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada,” ujar dia.
Menurut Djamari, pemerintah telah memantau informasi yang beredar di media sosial. Dalam hasil pemantauan tersebut, ia menyatakan tidak ditemukan adanya aksi unjuk rasa seperti yang ditampilkan dalam video-video yang viral.
“Itu sama sekali tidak ada (demo saat ini), sama sekali tidak kita temukan itu,” ujar Djamari. Pernyataan ini, menurutnya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada demonstrasi besar yang sedang berlangsung seperti yang dikabarkan di ruang publik.
Dalam konteks itu, Djamari kembali menekankan bahwa pemerintah menilai situasi keamanan domestik berjalan baik. Ia juga menyampaikan bahwa informasi yang menimbulkan keresahan akan menjadi perhatian, sekaligus diminta agar masyarakat tidak terpancing penyebaran konten yang meresahkan.
Dengan demikian, rangkaian komunikasi Djamari setelah pertemuan dengan unsur penegak hukum, pertahanan, dan intelijen menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, kondisi di dalam negeri dinyatakan stabil dan masih dalam kendali pemerintah. Kedua, narasi demonstrasi yang beredar di media sosial dinilai tidak sesuai fakta—baik karena merupakan hoaks maupun karena merupakan rekaman lama yang dipakai untuk membangun kepanikan.
Pada akhirnya, Menko Polkam meminta publik untuk menahan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, menurut Djamari, telah melakukan pemantauan dan tidak menemukan aksi unjuk rasa besar sebagaimana digambarkan dalam video yang beredar.
