jurnalistik.co.id – Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang selama ini identik dengan citra sebagai “pulau penjara”, kini menunjukkan wajah baru lewat program produksi pangan. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengubah lahan-lahan tidak terpakai di kawasan tersebut menjadi area produktif untuk pertanian dan peternakan.
Dalam kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, perubahan itu terlihat langsung. Titiek menyebut dirinya diundang untuk melihat bagaimana lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan diolah menjadi kegiatan produksi yang lebih bermanfaat.
“Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap oleh Pak Agus ini dengan jajarannya menjadi lahan-lahan produktif,” kata Titiek saat kunjungan, Sabtu (20/6/2026).
Sejumlah jenis produksi dijalankan di Nusakambangan, mulai dari sawah padi, budidaya udang, sidat, ikan, hingga produksi telur ayam. Di sisi peternakan, program juga melibatkan ternak domba dan sapi, sehingga aktivitas ekonomi tidak berhenti pada satu jenis komoditas saja.
Selain melihat hasil, Titiek juga meninjau beberapa lokasi produksi yang berbeda. Ia mengamati peternakan ayam petelur di Lapas Terbuka, kambing di Lapas Kembangkuning, budidaya udang di Pantai Bantarpanjang, hingga sidat di Lapas Batu.
Perubahan yang paling disorot Titiek bukan hanya pada bentuk lahan, tetapi juga pada perubahan cara pandang terhadap Nusakambangan. Ia mengatakan, selama ini tempat tersebut kerap dibayangkan dengan kesan menakutkan, seolah “Alcatraz” dalam versi lokal.
“Nusakambangan yang kita lihat, dengar selalu serem, kita bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Komisi IV ini juga menyampaikan bahwa kunjungannya membawa nuansa nostalgia. Ia pernah beberapa kali datang ke Nusakambangan sebelumnya, sehingga perbandingan yang ia lihat terasa lebih nyata.
Seluruh aktivitas produksi di kawasan tersebut melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam praktiknya, WBP tidak hanya bekerja di area produksi, tetapi juga memperoleh insentif. Sebagian dari insentif itu ditabung sebagai bekal setelah mereka bebas.
“Jadi sebelum mereka bebas, mereka sudah dibekali ilmu agar nanti kembali ke masyarakat sudah punya keterampilan khusus. Kemudian mereka dapat insentif, dapat uang premi,” kata Titiek.
Dukungan ketahanan pangan dan optimasi lahan
Program yang dijalankan Nusakambangan merupakan bagian dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri menyebut seluruh lapas dan rutan di Indonesia diminta mengoptimalkan lahan tidak terpakai untuk mendukung program ketahanan pangan.
Tujuannya, produksi kebutuhan pokok dapat membantu menjaga pasokan tetap stabil sekaligus mencegah terjadinya inflasi. Karena itu, pengembangan produksi diarahkan tidak hanya pada kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan dengan target komoditas yang konkret.
Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, program ketahanan pangan di Nusakambangan mencakup sawah padi seluas 11,61 hektar. Di sektor perairan, terdapat tambak sidat 25 hektar dengan target 840 kolam, sementara tambak udang mencapai lebih dari 6 hektar.
Di bidang perkebunan, program juga menyasar perkebunan kelapa genjah hingga 500 hektar. Adapun untuk usaha peternakan dan perikanan, Nusakambangan menyiapkan peternakan sapi, kerbau, domba, serta budidaya ikan.
Pengelolaan lingkungan produksi turut diperkuat melalui produksi pupuk organik terpadu. Dengan pengaturan dari hulu hingga penguatan pupuk, aktivitas budidaya diharapkan lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan lahan.
Transformasi Nusakambangan menjadi sentra produksi pangan ini, menurut Titiek, memberi gambaran bahwa ruang yang dahulu hanya dipandang sebagai tempat hukuman kini dapat dipakai untuk kegiatan produktif. Bagi Titiek, perubahan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Nusakambangan dapat menghadirkan manfaat nyata melalui produksi dan pembekalan keterampilan bagi WBP.
