Bisnis & Ekonomi

Satu Piring Pangan Dinilai Swasembada, Wamentan Sudaryono Akui RI Masih Impor Gandum dan Kedelai

×

Satu Piring Pangan Dinilai Swasembada, Wamentan Sudaryono Akui RI Masih Impor Gandum dan Kedelai

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Isi Piring Masyarakat Sudah Swasembada, tapi Wamentan Akui RI Masih Impor Gandum dan Kedelai

jurnalistik.co.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, Indonesia telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan nasional secara mandiri, setidaknya bila dilihat dari komposisi “satu piring” kebutuhan masyarakat.

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam Penguatan Ekosistem Industri Gula Melalui Sinergi Koperasi Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi dan PT PG Rajawali I di Hotel Novotel Semarang pada Selasa (14/7/2026).

Sudaryono mengatakan, pemenuhan karbohidrat, sayur, serta buah-buahan, termasuk protein hewani dari telur, daging ayam, dan ikan dinilai sudah bisa bersumber dari produksi dalam negeri.

“Kalau dalam satu piring kebutuhan kita, kita sudah swasembada karbohidrat, sayur, buah, dan protein dari telur, ayam, serta ikan,” ujar Sudaryono setelah membuka acara tersebut.

Menurutnya, kondisi swasembada pada banyak komponen pangan harian itu menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian ke depan, tanpa menutup mata terhadap tantangan yang masih harus dibereskan.

Ia lalu menekankan bahwa pemerintah tetap menghadapi pekerjaan rumah besar untuk mengurangi ketergantungan impor atas sejumlah komoditas pangan strategis tertentu.

“Tantangan kita adalah bagaimana memenuhi impor yang besar untuk kedelai, bawang putih, dan juga sebagian besar gandum kita,” katanya.

Sudaryono menjelaskan, ketiga komoditas tersebut masih menjadi bagian dari kebutuhan nasional yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi dari pasokan domestik, sehingga arus impor perlu dikelola secara serius agar tekanannya tidak makin membesar.

Dalam upaya menekan ketergantungan tersebut, ia menyebut pemerintah terus mengkaji berbagai opsi dan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memperkecil volume impor secara bertahap.

“Kita lagi cari cara apakah mungkin gandum bisa ditanam di Indonesia,” ujarnya, menyinggung pencarian alternatif budidaya.

Sudaryono memandang, momentum perbaikan tata kelola pangan saat ini seyogianya dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali daya dorong sektor pertanian, baik melalui peningkatan produktivitas lahan maupun penguatan kelembagaan para petani.

Ia menyebut akselerasi peran kelembagaan ekonomi di tingkat petani menjadi kunci untuk memperkuat posisi petani dalam rantai distribusi, sekaligus memperpendek jarak antara produksi dan pasar.

Menurut Sudaryono, langkah penguatan itu dapat diperkuat lewat koperasi desa serta koperasi produksi sebagai motor konsolidasi dan koordinasi.

Lembaga ekonomi mikro, katanya, diharapkan mampu memperkokoh dan memperpendek rantai bisnis distribusi hasil pertanian—mulai dari level desa hingga masuk ke pasar yang lebih besar di wilayah perkotaan.

Impor kedelai, bawang putih, dan gandum: fokus pengurangan ketergantungan

Di tengah pengakuan atas capaian swasembada pada komponen pangan sehari-hari, Sudaryono menempatkan kedelai, bawang putih, serta gandum sebagai konsentrasi utama yang perlu ditangani secara lebih terukur.

Ia menilai pengendalian impor untuk komoditas-komoditas tersebut harus menjadi bagian dari strategi pangan yang lebih luas, bukan respons jangka pendek semata.

Upaya yang sedang dijajaki mencakup kajian kemungkinan pembudidayaan dan langkah alternatif yang relevan dengan kondisi di dalam negeri.

Dengan cara itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa ketergantungan impor yang masih besar dapat ditekan sekecil mungkin, sembari memperkuat ekosistem produksi domestik.

Swasembada gula konsumsi dan arah pemanfaatan kelebihan produksi

Selain komoditas pangan harian, Sudaryono juga menyinggung pencapaian pada sektor gula konsumsi.

Ia menyebut Indonesia sudah tidak lagi mengimpor gula untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Namun, ia menambahkan bahwa impor gula masih dilakukan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan gula rafinasi bagi industri berskala besar.

“Jadi kita ini sudah swasembada gula konsumsi. Jadi tidak lagi impor untuk gula kebutuhan konsumsi. Yang masih impor adalah kebutuhan gula rafinasi, kebutuhan gula industri,” imbuh Sudaryono.

Ia kemudian menguraikan peta kebutuhan gula nasional, serta menegaskan bahwa kebijakan pemerintah diarahkan agar pasokan gula, baik untuk konsumsi maupun industri, bisa dipenuhi secara mandiri dari hasil tebu dalam negeri.

Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian terkait agar seluruh kebutuhan gula tersebut secara bertahap dapat dipenuhi tanpa bergantung pada impor.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan skema jangka panjang apabila produksi gula domestik telah melimpah melebihi batas kebutuhan domestik.

Dalam kondisi tersebut, sisa produksi akan dialihkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol.

Program tersebut, kata Sudaryono, akan mendukung penggunaan campuran bahan bakar ramah lingkungan jenis E10 dan E20.

“Kalau kelebihan produksi gula aman, kelebihannya bisa jadi bahan bakar,” pungkasnya.

Bagi Sudaryono, arah kebijakan ini menunjukkan upaya menyambungkan penguatan produksi pangan dengan pemanfaatan nilai tambah, sehingga sektor pertanian bisa memberi dampak lebih luas bagi ketahanan pangan sekaligus kebutuhan energi.