Pelonggaran aturan pernikahan Inggris–Wales: sudah sangat terlambat, atau cuma perubahan kecil? Ini pandangan soal rencana baru

jurnalistik.co.id – Rencana melonggarkan aturan pernikahan di Inggris dan Wales memunculkan pro-kontra. Bagi sebagian pasangan, perubahan ini dinanti lama karena dianggap terlalu membatasi cara orang mengucap janji. Namun ada pula yang menilai inti pernikahan justru berisiko ikut “dipoles” hingga kehilangan makna.

Sorotan awal datang dari kisah Sam dan Courtney Scholey. Ketika mereka resmi menyandang status suami-istri, momen itu tidak terasa seperti pernikahan menurut skenario umum. Tidak ada prosesi menyusuri lorong, tidak ada pertukaran cincin, tidak ada gaun pengantin, dan tidak ada musik—semua elemen itu hadir beberapa hari kemudian, lewat upacara khusus yang dipandu seorang celebrant yang mereka kenal, di sebuah venue di pedesaan Oxfordshire.

Bagi pasangan tersebut, pernikahan versi legal terjadi lebih sunyi. Pada April, mereka menghabiskan ratusan pound untuk menandatangani dokumen di sebuah perpustakaan di Buckingham. Courtney menyebut hari itu: “For us, that day was as insignificant as possible.” Ia melanjutkan, “It was just the words we had to say to make it legally binding.”

Kisah ini menggambarkan kekhawatiran yang makin sering muncul: aturan yang kaku membuat proses menikah terasa lebih stres, lebih mahal, dan kurang bermakna bagi sebagian pasangan. Pemerintah, melalui proposal yang diumumkan bulan ini, menilai rencana tersebut sebagai perubahan terbesar dalam hukum pernikahan dalam 200 tahun terakhir.

Gagasan utamanya adalah memberi ruang bagi pasangan untuk menggelar upacara pernikahan resmi di beragam lokasi yang sifatnya tidak biasa. Lokasi tersebut tetap harus disetujui oleh seorang officiant yang terdaftar. Di atas kertas, kerangka baru ini diharapkan memperluas pilihan venue, dari area terbuka seperti hutan hingga pantai.

Harapan itu, misalnya, disampaikan Nicky Brown. Ia mengatakan ingin bertukar janji di sudut Wales yang sangat bergambar, dengan saksi hanya dari pihak keluarga. “I’d be quite happy to get married in a field full of sheep,” kata Brown, perempuan berusia 57 tahun, kepada BBC.

Namun, ada kelompok yang memandang tradisi pernikahan sedang “dipaksa” bergeser ke arah yang menggerus kesakralan. Kritik semacam ini muncul bersamaan dengan penilaian bahwa hukum yang berlaku saat ini terlalu mengatur banyak aspek, mulai dari tempat hingga tata cara.

Saat ini, agar pernikahan atau kemitraan sipil di Inggris atau Wales memiliki kekuatan hukum, upacara harus digelar di venue yang disetujui. Aturan juga mengekang berbagai elemen: mulai dari isi janji, jumlah orang yang hadir, sampai musik. Ada pula batasan ketat mengenai siapa yang boleh menjadi officiant dan bagaimana perannya dijalankan.

Figur agama yang berwenang memang dapat memimpin upacara, tetapi—dengan pengecualian yang sedikit—harus dilakukan di tempat ibadah. Registrars dapat melakukan upacara, tetapi tidak boleh memuat unsur keagamaan. Sementara itu, para celebrant tidak dapat secara legal menikahkan pasangan sama sekali.

Landasan untuk reformasi juga disebut dalam laporan Law Commission pada 2022 yang menyimpulkan aturan-aturan ini “complicated, inefficient, unfair and needlessly restrictive”. Ketika David Lammy saat itu masih menjabat sebagai deputy prime minister, ia menegaskan hukum pernikahan “not kept pace with the social and cultural changes that have shaped modern Britain”. Lammy menambahkan: “Some feel forced to pay for two different ceremonies, one legal and one belief based. Some enter into a marriage that isn’t legally recognised. Others feel they have little choice but to marry in a way which doesn’t reflect their beliefs, marring what should be a joyous occasion.”

Lammy juga mengingatkan bahwa Inggris dan Wales tertinggal dibanding tempat lain. “Scotland and Northern Ireland relaxed their rules years ago.” Bahkan untuk bentuk detail perubahan, publik masih memiliki ruang konsultasi hingga September.

Secara pendekatan, aturan baru diarahkan untuk mengubah model regulasi “buildings based” menjadi model “officiant based”. Brown menyebut perubahan ini sebagai kabar yang semestinya sudah lama hadir. “The laws are now, what, 200 years out of date?” ujarnya. Ia menjelaskan dirinya menunda pernikahan karena tidak melihat opsi legal dan terjangkau yang bisa mencerminkan dirinya. Brown menegaskan ia tidak menginginkan “bells and whistles— or even a wedding dress.” Baginya yang penting adalah seseorang menikahkan mereka: “I just want somebody to marry us and in a beautiful setting that isn’t just going to cost the earth.”

Ia juga mengaku sempat khawatir ibunya yang berusia 86 tahun dan sedang sakit akan tidak bisa hadir pada hari besar itu. Namun perubahan ini memberinya harapan: “The laws are now, what, 200 years out of date?”

Miranda Allard, 66 tahun, menyatakan perubahan juga ia anggap sudah “long overdue”. Saat ia menikah 40 tahun lalu, ia harus melalui banyak proses untuk mendapatkan izin menggelar upacara antarkepercayaan di kebun orang tuanya. Ia mengatakan hal itu “finds it astounding couples today face the same obstacles.”

Allard menceritakan, “We applied for a special licence… [and] explained how we did not want to put my Jewish mother-in-law through a church wedding.” Ia menambahkan latar keluarganya: “I, on the other hand, was brought up in a Christian family and would not ‘feel married’ if doing so in a registry office.”

Menurutnya, proses itu memerlukan surat-surat dari pasangan, orang tua, hingga pihak gereja. “It took letters from the couple, their parents, the local bishop, the village vicar and more to convince authorities to allow the ceremony.” Ia juga mengungkap gabungan layanan legal Kristen dengan tradisi serta doa Yahudi, termasuk momen seperti “breaking the glass”. “Totally unheard of then and ever since,” katanya, sambil menambahkan bahwa pernikahan tersebut sampai ikut tercetak: “the nuptials even made the paper.”

Di sisi lain, ada juga respons dari tokoh agama. Father John—yang tidak mencantumkan nama belakang—menulis kepada BBC Your Voice, menyampaikan keinginannya agar ia juga dapat memimpin upacara semacam itu. Ia mengatakan: “Marriage is about the lifelong commitment made before God for me, and for some couples the setting can make that sacred moment even more personal and memorable.”

Brian Bracher, 65 tahun, dari Chichester di West Sussex, menyatakan ia sulit percaya Inggris masih membahas perubahan ini. “It is ridiculous that, in this modern era, a small minority are still trying to exert control and make decisions about what is frivolous and not acceptable. Just let people, that love each other, marry in a way that suits them.”

Isabel Sinagola, 33 tahun, menyebut proposal ini bakal menjadi kabar baik bagi komunitas Kristen dari kalangan LGBT. Ia menjelaskan hambatannya: “[They] currently cannot have the wedding they might want, as they cannot marry in the Church of England, but also cannot have religious content in the only option available to them: a civil ceremony.”

Namun, tidak semua menilai akses yang lebih luas akan otomatis menurunkan biaya. Carl Jones mengatakan dirinya dan pasangan yang telah bersama 20 tahun memilih tidak menikah karena biaya. “We want to get married but won’t, as it costs too much. It’s cheaper if we just have two witnesses, but why should our [12-year-old] daughter not be allowed to attend… It’s wrong.”

Sementara itu, skeptisisme juga datang dari perhitungan biaya yang menurut informasi dari aplikasi perencana pernikahan Hitched rata-rata naik menjadi £21,990. Reverend Tom Kennar menilai masalahnya bukan pada pernikahan sebagai konsep, melainkan “the extras most modern couples like to add.” Ia berkata: “[It] is the costs of the reception, vehicles, booze, photographers, clothing, food, cars etc,”.

Di antara kritik lain, ada yang khawatir perubahan akan membuat pernikahan menjadi kurang penting. Donald Tosh dari Glasgow menulis kepada BBC Your Voice dengan nada yang menolak: “Marriage is a gift from God to secure society. Not an opportunity to set new standards and styles,”. Oliver dari Kent juga menyampaikan kekhawatirannya: “It’s now not a life decision, it’s a temporary decision. And now with this, a very temporary frivolous decision,”.

Begitu pula celebrant Zadie Ward yang memandang perubahan bisa justru memperkuat makna. Ia mempertanyakan logika penolakan: “[Critics] are saying it’s a solemn promise and it’s about the serious commitment, but how can you ask someone to make a serious commitment in words that mean nothing to them and ways that are meaningless to them?”

Menurut Ward, perubahan tidak dimaksudkan untuk menghapus pernikahan tradisional. “She says the changes won’t take anything from those who still want traditional weddings – it simply gives couples who don’t more options.” Ia juga menekankan bahwa dinamika hubungan modern menuntut bentuk upacara yang relevan: “You’ve got blended families, mixed cultures, traditions that are changing even within those cultures.” Lalu ia merangkum sikapnya: “Modern relationships deserve modern ceremonies.”

Pemerintah menegaskan akan ada perlindungan untuk menjaga martabat pernikahan. Upacara yang dinilai sebagai “gimmicks” dan berisiko meremehkan tindakan legal pernikahan tidak akan diizinkan. Aktivitas seperti “skydiving, white-water rafting, roller coasters or other amusement rides” dinilai “would fall short of the standard”.

Dalam pernyataannya, Lammy menulis: “Every couple deserves to start their journey together with an unforgettable day that reflects their beliefs, their personalities and the lives they plan to build together,” dan menutup dengan keyakinan bahwa reformasi membawa hukum pernikahan lebih sesuai zaman: “This Government’s changes will bring weddings law into the twenty-first century.”