jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan Wales tengah menyiapkan perubahan besar aturan pernikahan dan kemitraan sipil yang dinilai “ketinggalan zaman”. Rencana ini membuka lebih banyak pilihan tempat untuk mengucap akad, sembari tetap menetapkan batasan agar prosesi tidak mereduksi makna pernikahan sebagai tindakan hukum.
Dalam kondisi yang berlaku saat ini, upacara pernikahan atau kemitraan sipil harus berlangsung di lokasi yang disetujui agar statusnya sah secara hukum. Pemerintah mengatakan pembaruan diperlukan supaya pernikahan dapat diselenggarakan dengan biaya lebih terjangkau dan memberikan kendali yang lebih luas bagi pasangan dalam menentukan tempat “I do”.
Menurut draf yang diajukan, pasangan di Inggris dan Wales bisa menikah di hampir mana saja—mulai dari kastel, balon udara panas, pantai, hingga kapal pesiar di perairan internasional. Opsi lokasi tersebut tetap mensyaratkan bahwa tempat upacara harus disetujui oleh petugas yang terdaftar.
Meski memperluas ruang pilihan, proposal juga memuat kerangka “dignity framework” untuk menolak prosesi yang dinilai berisiko meremehkan tindakan hukum pernikahan. Aktivitas yang disebut pemerintah seperti skydiving, white-water rafting, rollercoaster, atau wahana permainan lainnya dinilai “tidak memenuhi standar” yang diinginkan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa unsur yang ringan dan menghibur tidak otomatis dilarang. Elemen seperti pembacaan karya Shakespeare, ikut menyanyikan lagu “Sweet Caroline”, atau kontribusi sejenis tetap dapat dimasukkan selama berada dalam batas martabat dan tidak berubah menjadi pertunjukan yang berlebihan atau tidak pantas.
Aturan lain yang diusulkan berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman selama upacara. Pemerintah menyatakan makanan dan minuman, termasuk alkohol, tidak boleh dikonsumsi secara “casual/recreational” selama prosesi.
Di sisi konten, pembatasan terhadap unsur keagamaan dalam upacara sipil yang kini ada juga berpotensi dilonggarkan. Dalam proposal disebutkan pasangan dapat memasukkan elemen seperti pembacaan kitab Bible, serta memberi ruang lebih luas bagi organisasi kepercayaan non-agama, termasuk kelompok Humanists, untuk menyelenggarakan pernikahan yang mengikat secara hukum.
Berita Terkait
Untuk syarat hukum utama pada upacara sipil, proposal menempatkan dua hal sebagai kebutuhan pokok: penandatanganan dokumen dan pemberian persetujuan pernikahan di hadapan petugas yang bertugas. Dengan demikian, unsur legalitas tetap dipusatkan pada proses persetujuan dan penyerahan dokumen.
Sekretaris Negara Kehakiman sekaligus Wakil Perdana Menteri David Lammy mengatakan aturan pernikahan di Inggris dan Wales belum mengikuti perubahan sosial dan budaya yang membentuk Inggris modern. Ia menyoroti bahwa biaya pernikahan sering kali membuat komitmen itu sulit dijangkau, sehingga aturan yang “ketinggalan zaman” perlu direformasi agar pasangan punya lebih banyak kebebasan menentukan “I do” dengan cara mereka sendiri, sekaligus memperkuat pengaman untuk menjaga makna dan keabadian pernikahan.
Detail reformasi yang tepat akan diumumkan setelah masa konsultasi berakhir pada 24 September. Pemerintah juga perlu mengesahkan peraturan baru melalui legislasi, sehingga perubahan kemungkinan besar baru efektif pada tahun berikutnya.
Rencana ini juga menempatkan konteks perbandingan antarwilayah di Britania Raya. Outdoor weddings telah dilegalkan di Inggris dan Wales pada 2021, tetapi upacara tetap harus berlangsung di lokasi berlisensi. Sementara itu, Skotlandia sejak lama memberi kelonggaran yang lebih besar bagi pasangan untuk memilih tempat pernikahan, dengan upacara sipil atau keagamaan yang dapat dilakukan hampir di mana saja.
Untuk Irlandia Utara, tidak ada pembatasan lokasi untuk pernikahan keagamaan, namun upacara sipil hanya dapat dilakukan di tempat yang disetujui. Pemerintah juga menyatakan komitmen reformasi aturan pernikahan di Inggris dan Wales sudah dipasang tahun lalu, dan kini tengah berkonsultasi terhadap usulan yang didasarkan pada rekomendasi Law Commission pada 2022.
Dalam laporan Law Commission 2022, disebutkan bahwa aturan pernikahan—yang berasal dari abad ke-18 dan ke-19—dinilai “rumit, tidak efisien, tidak adil, dan terlalu membatasi secara tidak perlu”. Menjelang reformasi, studi dari Hitched menyebutkan biaya rata-rata pernikahan di Inggris kini mencapai £21.990, dengan pernikahan paling mahal terjadi di London dan wilayah tenggara Inggris.
Di sisi industri, Hobbs of Henley yang menyediakan resepsi pernikahan di atas kapal di Sungai Thames menyambut perubahan ini. Perusahaan itu mengatakan bisnisnya menurun selama dua puluh tahun terakhir karena penyelenggara sebelumnya cenderung menginginkan “one-stop shop venue” sebagai satu lokasi serba guna.
Dengan konsultasi yang berakhir pada 24 September, pasangan di Inggris dan Wales kini menunggu langkah berikutnya: apakah legislasi baru nantinya benar-benar membuat aturan pernikahan lebih fleksibel, tanpa mengurangi batasan yang menjaga martabat prosesi pernikahan sebagai tindakan hukum.
