jurnalistik.co.id – Inggris–Wales tengah menata ulang skema pembebasan narapidana lebih awal mulai Oktober, seiring kondisi penjara yang hampir melampaui kapasitas. Dalam skema terbaru, sebagian pelaku tidak lagi mendapat akses pembebasan dini, sementara kelompok lain bisa dibebaskan setelah menjalani sepertiga masa pidana.
Pemerintah menyatakan perubahan ini dilakukan untuk menciptakan ruang di lembaga pemasyarakatan yang saat ini berada pada tingkat penggunaan sangat tinggi. BBC Verify juga menelusuri sejumlah alasan yang membuat kebijakan pelepasan lebih cepat kembali menjadi opsi yang ditempuh.
Pengecualian pembebasan dini mulai Oktober
Mulai Oktober, pelaku yang dijatuhi hukuman untuk kasus pemerkosaan, tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tergolong serius, serta kejahatan grooming tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan lebih awal. Artinya, kelompok ini terkena pembatasan yang baru, berbeda dari mekanisme pelepasan dini yang sebelumnya tersedia.
Sementara itu, narapidana yang tidak termasuk dalam pengecualian tetap berpeluang mendapat pembebasan lebih cepat. Namun, standar waktunya bergeser: mereka dapat dilepaskan setelah menjalani sepertiga dari total masa pidana, bukan setelah 40% atau 50% dari hukuman.
Kapasitas penjara nyaris penuh
Per 3 Agustus, jumlah narapidana di Inggris dan Wales tercatat 86.495 orang, setara dengan 97% dari kapasitas yang dapat digunakan. Kementerian Kehakiman (MoJ) memperingatkan bahwa populasi tahanan diproyeksikan akan melampaui kapasitas sejak November mendatang.
Dalam proyeksi jangka panjang, MoJ menyebut kapasitas seluruh penjara diperkirakan naik hingga sekitar 99.000 pada 2032, antara lain karena rencana pembangunan penjara oleh pemerintahan saat ini. Meski demikian, MoJ juga memproyeksikan populasi narapidana bisa mencapai sekitar 104.000 pada 2032 apabila Sentencing Act 2026 tidak diberlakukan.
Senada dengan itu, Menteri Kehakiman, Alex Norris, menyebut adanya krisis kapasitas penjara. Menurutnya, pemerintah perlu menjalankan skema pelepasan dini terbaru agar sistem tetap berjalan. Norris juga menyampaikan bahwa sekitar 5.000 narapidana dijadwalkan akan dibebaskan mulai Oktober, turun dari proyeksi 6.000 sebelumnya setelah adanya pengecualian baru.
MoJ menyatakan penerapan Sentencing Act akan menjaga populasi narapidana tetap berada di bawah kapasitas sistem penjara, dengan angka yang diperkirakan mencapai sekitar 96.000 pada 2032.
Vonis lebih lama membuat tahanan bertambah
Salah satu penyebab tekanan pada kapasitas adalah perubahan tren lamanya hukuman penjara. Populasi penjara di Inggris dan Wales meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dengan lonjakan yang signifikan mulai pada era 1990-an hingga mencapai rekor pada tahun 2024.
Institute for Government (IFG) menilai sebagian peningkatan terjadi karena hukuman yang semakin panjang. Pada 2023, rata-rata masa hukuman di Crown Courts untuk perkara yang tergolong serius tercatat lebih dari 25% lebih lama dibandingkan pada 2012.
Untuk beberapa jenis kejahatan, kenaikannya bahkan lebih besar. Misalnya, vonis untuk tindak perampokan pada 2023 rata-rata 13 bulan lebih lama dibanding 2012, atau naik sekitar 36%.
Hukuman yang lebih panjang berakibat pada lebih lamanya orang berada di balik penjara. Kondisi ini membuat jumlah orang yang ditahan pada satu waktu tertentu ikut meningkat.
David Gauke, mantan Menteri Kehakiman dari kubu Konservatif yang memimpin peninjauan independen soal pemidanaan pada pemerintahan Keir Starmer, berpendapat situasi ini merupakan dampak dari “bidding war” antarpartai politik sejak 1990-an. Gagasan yang ia sampaikan adalah persaingan politik untuk menetapkan hukuman yang lebih lama.
Berita Terkait
Gauke juga menyoroti bahwa populasi penjara terus naik ketika angka kejahatan secara keseluruhan justru menurun, berdasarkan Crime Survey resmi. Dengan demikian, meski kejahatan turun, lebih banyak orang masuk penjara dan untuk durasi yang lebih lama.
Lebih banyak pencabutan izin karena pelanggaran syarat
Tekanan lain berasal dari meningkatnya jumlah orang yang kembali ke penjara setelah melanggar syarat pembebasan. Dalam tahun yang berakhir pada Maret 2026, terdapat 51.419 “licence recalls” di Inggris dan Wales, naik dari 40.259 pada tahun sebelumnya—setara kenaikan 28%.
Menurut Cassia Rowland dari IFG, sebagian besar pencabutan izin terjadi karena pelanggaran syarat lisensi, seperti tidak memenuhi janji. Ia menekankan bahwa ini tidak selalu berarti pelaku melakukan tindak pidana baru atau menunjukkan risiko serius bagi publik.
Rowland juga mengutip bahwa layanan probation berada dalam kondisi kewalahan, dengan beban kasus yang tinggi serta banyak kekosongan posisi. Kondisi itu, menurutnya, menekan staf yang sering kali masih kurang berpengalaman.
Pembangunan penjara melambat
Selain faktor vonis dan pemulangan kembali ke penjara, lambatnya penambahan kapasitas turut memperpanjang tekanan. Pemerintahan berturut-turut pernah berjanji menambah tempat penahanan, tetapi realisasi sering tidak sejalan dengan target.
Antara 2010 hingga 2024, saat Konservatif berkuasa, sekitar 13.000 tempat penjara baru diciptakan. Namun, sekitar 12.500 tempat—termasuk sejumlah yang dibangun pada era Victoria—ditutup setelah mengalami kerusakan hingga tidak layak.
Dari perhitungan tersebut, penambahan bersih hanya sekitar 500 tempat selama 14 tahun.
Laporan National Audit Office (NAO) pada 2024 menyebut MoJ memiliki “unrealistic timelines”, sementara badan-badan pemerintah tidak bekerja bersama untuk memprioritaskan pelaksanaan. Alhasil, proses penambahan kapasitas berjalan lebih lambat dari yang dibayangkan.
Dalam empat tahun terakhir, tiga penjara baru telah dibuka dan menambah kira-kira 5.000 tempat. Meski begitu, rencana ekspansi lanjutan tertunda akibat pemasok utama yang masuk ke administrasi, menurut Prison Reform Trust.
Prison Reform Trust juga menyinggung bahwa peningkatan kapasitas tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Pia Sinha dari organisasi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah kesulitan menambah kapasitas penjara karena penjara baru membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk direncanakan dan dibangun, selain menghadapi hambatan perencanaan serta penolakan dari komunitas setempat.
Pemerintahan Partai Buruh menargetkan pembangunan 14.000 tempat penjara baru pada 2031. Sementara itu, MoJ menyatakan telah menyelesaikan sekitar 3.200 tempat per Juli, tetapi belum merinci berapa sel yang dinonaktifkan. Karena itu, sulit menentukan apakah terjadi keuntungan bersih atau justru kerugian bersih kapasitas.
Alasan pemerintah beralih ke pembebasan dini
Para analis menilai tanpa perubahan besar dalam cara memandang penjara sebagai bentuk hukuman, atau tanpa peningkatan pembangunan yang signifikan dalam jangka panjang, sistem penahanan di Inggris dan Wales akan tetap dekat dengan batas kapasitas.
Jika itu terjadi, pemerintah diperkirakan akan terus menghadapi tekanan untuk menerapkan skema pembebasan lebih awal. Langkah tersebut menjadi upaya untuk mencegah krisis kapasitas semakin nyata sebelum solusi struktural benar-benar memberi dampak.
