Hukum & Kriminal

Perusahaan perawatan didenda karena menjalankan panti anak ilegal: perkara pertama yang berujung proses hukum

×

Perusahaan perawatan didenda karena menjalankan panti anak ilegal: perkara pertama yang berujung proses hukum

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Care company fined for running illegal children's homes in legal first

jurnalistik.co.id – Ofsted menjatuhkan sanksi denda kepada sebuah perusahaan perawatan karena menjalankan panti anak ilegal, dalam perkara yang disebut sebagai “first case of its kind”. Keputusan ini berawal dari kegagalan mendaftarkan tiga rumah yang beroperasi di Kent pada rentang 2022–2025.

Catalyst Care Limited menjadi penyedia “unregistered children’s homes” pertama yang berhasil diproses secara hukum oleh Ofsted. Dalam persidangan, para direkturnya mengaku bersalah terkait pelanggaran kewajiban registrasi panti anak.

Di Croydon Magistrates’ Court, kedua direktur tersebut mengajukan plea guilty dan dijatuhi denda total sebesar £92,400. Ofsted menyatakan perusahaan tersebut mengoperasikan tiga rumah perawatan yang menampung hingga sembilan anak selama periode 2022–2025.

Selama masa operasional itu, ketiga rumah tersebut menerima lebih dari £1.7 juta pembayaran dari otoritas setempat. Ofsted menilai praktik tersebut tetap berlangsung meski regulator berulang kali memberi peringatan bahwa para direkturnya melanggar hukum.

Menurut aturan di Inggris, seluruh panti anak wajib terdaftar di Ofsted. Mengelola sebuah rumah tanpa registrasi merupakan tindak pidana, sehingga pelanggaran tersebut membawa konsekuensi hukum bagi pelaku yang menjalankan usaha.

Vonis dan disqualifikasi para direktur

Dua nama yang disebut dalam perkara ini adalah Miriam Ekhator dan Davidson Lynch-Shyllon. Keduanya dijatuhi disqualifikasi dari kegiatan menjalankan atau mengelola, serta dari keterlibatan kepentingan finansial dalam sebuah children’s home.

Selain denda, pengadilan juga memerintahkan pembayaran victim surcharges yang berjumlah total £2,960. Perusahaan turut diperintahkan menanggung biaya sebesar £17,250.

Hakim Sushil Kumar menyampaikan “great concern” karena terdakwa tidak mendaftarkan rumah-rumah tersebut meski menerima beberapa surat peringatan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengakuan bersalah datang setelah proses yang sebelumnya sudah diberi sinyal risiko pelanggaran.

Di pihak regulator, Daisy Wrigley mengatakan jumlah panti anak ilegal di Inggris tidak diketahui, yang menurutnya “highlights the importance of registering”. Ofsted memandang registrasi sebagai mekanisme penting untuk memastikan pengawasan dan kepatuhan sejak awal.

Ofsted juga menilai bahwa panti anak yang tidak terdaftar berjalan tanpa oversight, sehingga anak yang ditempatkan di sana tidak memperoleh jaminan “safe or suitable care”. Dalam pandangan Ofsted, tidak ada cek staf atau kondisi tempat tinggal yang dijamin, sekaligus minim akuntabilitas saat terjadi kegagalan penanganan.

Regulator menyebut kekurangan tempat pada pengaturan yang sah telah mendorong munculnya “shadow market of illegal care homes”. Dalam konteks itu, pengawasan hukum dinilai menjadi pintu untuk menekan praktik yang berkembang di luar kerangka pengendalian.

Ofsted memperkirakan sekitar 900 “illegal children’s homes” beroperasi di Inggris, meski jumlah pastinya tidak disebutkan. Pada 2024, laporan dari Children’s Commissioner for England menemukan bahwa pada setiap waktu tertentu, ratusan anak rentan ditempatkan di rumah yang tidak terdaftar selama rata-rata enam bulan.

Sejumlah dewan menyatakan mereka sering terpaksa beralih ke panti yang tidak terdaftar karena kurangnya rumah terdaftar di lokasi yang tepat. Selain itu, dewan juga mengaku tak semua panti bersedia menerima anak dengan kebutuhan yang sangat kompleks.

“Fokus pada anak di depan mereka” tapi gagal urus dokumen

Musa Raji, mewakili Catalyst Care Limited, menjelaskan bahwa para terdakwa “focus was on the children in front of them and sadly not on the paperwork”. Ia juga menyatakan, “they ‘made mistakes, but did not act out of malice or greed’.”

Dengan kata lain, pihak perusahaan menekankan bahwa kegagalan pendaftaran dipandang sebagai kesalahan administrasi, bukan motif untuk bertindak secara jahat atau mencari keuntungan. Namun, persidangan tetap memandang kewajiban registrasi sebagai syarat hukum yang tidak dapat diabaikan.

Ofsted menegaskan, ketiadaan registrasi berarti anak tidak berada dalam kerangka standar pengawasan yang seharusnya berlaku. Karena itu, tindakan regulator diarahkan untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang aman dan sesuai kebutuhan.

Sir Martyn Oliver, chief inspector Ofsted, menyatakan bahwa penuntutan ini “marks an important milestone in our efforts to tackle illegal children’s homes and sends a clear message that operating outside the law will have consequences”. Ia menambahkan bahwa Ofsted sedang berkonsultasi mengenai usulan untuk “downgrade local authorities who commission these illegal homes”.

Sementara itu, Josh MacAlister selaku children and families minister yang memimpin peninjauan terhadap social care, menyebut vonis ini sebagai “welcome start to our wider crackdown”. Ia juga menegaskan, “Vulnerable children deserve to be safe and properly cared for, and I want to see more action of this kind,”.

Dalam upaya penindakan, Ofsted menyatakan peningkatan pendanaan akan membantu regulator mengidentifikasi dan menyelidiki penyedia yang tidak terdaftar. Regulator juga menyinggung kekuatan baru yang diberikan melalui Children’s Wellbeing and Schools Act untuk memungkinkan denda bagi pelanggar.

Dengan demikian, perkara Catalyst Care Limited tidak hanya berakhir pada denda, tetapi juga membawa efek berupa disqualifikasi terhadap para direkturnya. Bagi Ofsted, langkah ini menjadi sinyal bahwa pelanggaran registrasi tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.