jurnalistik.co.id – Menjelang tenggat penerapan skema pembebasan penjara dini, pihak keluarga korban kembali menyoroti dampak aturan baru itu. Debbie Adlam, ibu dari PC Andrew Harper, menyatakan bahwa keputusan tersebut akan terasa sama bagi para korban.
Adlam menegaskan putranya tidak memperoleh “proper justice”, sembari menyebut, “every victim will be feeling the same.” Pernyataan itu disampaikan ketika sengketa soal Undang-Undang Pemidanaan (Sentencing Act) menjelang September mengemuka lagi di Inggris.
PC Harper, 28, meninggal pada 2019 setelah diseret mobil di sebuah jalan pedesaan. Ia menjadi korban ketika tiga remaja melarikan diri dari insiden pencurian skuter quad di Berkshire.
Menurut kerangka Sentencing Act yang dijadwalkan berlaku pada September, dua di antara terpidana yang terlibat dapat dibebaskan lebih cepat. Debbie Adlam menyebut pembebasan Jessie Cole dan Albert Bowers—dua penumpang di mobil yang digunakan untuk kabur dan menewaskan Harper—sebagai “sprung” bagi keluarganya.
Cole dan Bowers masing-masing berusia 17 tahun saat peristiwa terjadi. Mereka dijatuhi hukuman 13 tahun penjara untuk kasus pembunuhan tidak sengaja (manslaughter), namun berpotensi dilepas setelah menjalani enam tahun sesuai aturan dalam undang-undang tersebut.
Sementara itu, Henry Long—pengemudi mobil—berusia 18 tahun. Long dijatuhi hukuman 16 tahun untuk manslaughter, dan tidak memenuhi syarat untuk pembebasan lebih awal.
Adlam menyampaikan perasaan keluarganya kepada BBC Radio 4 melalui program Today. Ia mengatakan, “It just feels like another let down for Andrew really, when you look at the horrific way he was killed, we have to live with that,” serta menambahkan bahwa penilaian “Andrew hasn’t been given proper justice” bersifat sangat personal, “it is very personal obviously… every victim will be feeling the same.”
Pada saat yang sama, BBC melaporkan bahwa dua staf penjara menyampaikan kepada media ini adanya instruksi agar penghuni lembaga (governors) menghentikan pekerjaan persiapan penerapan Sentencing Act dua minggu sebelum penetapan. Pemerintah, menurut laporan tersebut, menyatakan tidak ada keputusan untuk menunda pengenalan aturan.
Berita Terkait
- Beny Saswin Nasrun Jadi Tahanan Kota Usai Jaminan Hinca Panjaitan untuk Kasus Dugaan Korupsi Rp 34 Miliar di Padang
- AS (49) Pria Bekasi Diduga Cabuli Anak 12 Tahun di Hotel Cibitung, Dijanjikan Bakso dan Uang Rp300 Ribu
- Pramono Anung Soroti Dugaan Kekeliruan Konstruksi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dari Renovasi 2011
Di tengah perdebatan yang kembali memanas, perdana menteri Andy Burnham disebut memicu ulang sengketa setelah berjanji meninjau rencana terkait kebijakan itu. Burnham menyatakan ia tidak dapat berkomitmen untuk mengubah kebijakan secara penuh, namun akan “look at it in detail before we go further forward.” Ia juga mengakui adanya “pressure on prison places” dan kegagalan berinvestasi pada sistem yang menciptakan “an unacceptable situation”.
Bagi Adlam, pesan yang ingin disampaikan kepada Burnham adalah agar melihat gambaran besar bagi negara. Ia menilai, “As a country you cannot have a justice system that works that way, just because it’s full doesn’t mean it’s good enough to let people go, you need to find ways and i’d like to know what’s being considered,” dan menambahkan bahwa sistem peradilan dinilai sudah kekurangan pembenahan dalam waktu lama sehingga membutuhkan perubahan yang menyeluruh.
Ketika ditanya apakah skema itu akan tetap berjalan, Emma Reynolds—Chief Secretary to the Treasury—mengatakan kepada BBC bahwa hal tersebut akan dijelaskan oleh Burnham dan menteri kehakiman dalam beberapa minggu ke depan.
Selain kasus PC Harper, artikel ini juga memuat tanggapan dari korban kekerasan seksual yang menggunakan nama samaran. Seorang perempuan yang mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual selama empat tahun, sejak usia 11 tahun, mendesak Burnham agar tidak membiarkan pelaku keluar lebih cepat. Ia mengaku menerima surat dari Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice) yang menyebut pelaku bisa dibebaskan lebih awal.
Katy, nama samaran korban, mengatakan kepada BBC Newsnight bahwa korban adalah “the people that suffer.” Ia menyatakan pelaku—yang dipenjara setelah dijatuhi hukuman 18 tahun pada 2019—berpotensi bebas pada bulan September. Katy langsung menujukan pernyataannya kepada perdana menteri dengan kalimat, “Andy, child abusers, sex offenders should not be being released early… we need your support to stop this.”
Di sisi lain, Domestic Abuse Commissioner Dame Nicole Jacobs menyatakan bahwa langkah-langkah mitigasi yang dijanjikan bagi korban sebelum aturan diberlakukan belum diterapkan. Ia menuturkan bahwa banyak korban yang tidak memiliki masa hukuman setara dengan pelaku tidak akan tahu harus menghubungi siapa, dan ketika surat diterima mereka akan memiliki pertanyaan serta kekhawatiran yang ingin disampaikan kepada probation.
Jacobs juga menyebut adanya janji terkait pusat bantuan (helpline). Ia menegaskan bahwa dirinya dijanjikan adanya helpline untuk kebutuhan manajemen risiko dan komunikasi, namun “so that risk management and the communication and the helpline are not in place for September.”
Reformasi yang tengah menunggu ini muncul saat kejahatan kekerasan dilaporkan turun ke level terendah. Homicide tercatat turun 7% menjadi yang terendah dalam lebih dari 20 tahun pada periode 12 bulan hingga Maret 2026. Penurunan itu terutama dipicu oleh turunnya 14% angka pembunuhan menggunakan pisau atau senjata tajam menjadi 176 kasus dibanding 204 pada tahun sebelumnya.
Data tersebut, menurut Office for National Statistics (ONS) yang menjalankan Crime Survey for England and Wales, juga mencatat bahwa pada tahun hingga Maret 2026, kelompok usia 16 tahun ke atas mengalami sekitar 989.000 insiden kekerasan dengan atau tanpa cedera—33% lebih rendah dibanding satu dekade lalu. Survei juga menyebut adanya pengecualian terhadap tren penurunan, termasuk laporan terkait penipuan (fraud) dan perilaku anti-sosial.
