jurnalistik.co.id – Pemerintah menargetkan penurunan angka kekerasan terhadap anak sebagai indikator utama keberhasilan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas Rana).
Menko Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan hal itu dalam konferensi seusai acara Media Gathering Gernas Rana di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Ia menyebut, angka kekerasan masih tergolong tinggi dan penurunan menjadi tolok ukur yang dapat dilihat langsung.
“Angka kekerasan masih cukup tinggi. Sekitar 2.000 sekian ya, Bu ya? 21.000-an. Dan tentu saja indikator kita adalah menurunnya angka kekerasan. Jadi itu indikator yang paling mudah untuk dilihat,” kata Pratikno.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah, menurut Pratikno, mengandalkan sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) serta penguatan aparat di tingkat lapangan melalui koordinasi.
Pratikno menegaskan, koordinasi yang dilakukan dilakukan lewat memanfaatkan koordinasi rutin mingguan, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan pengawalan dari berbagai unsur.
Ia menjelaskan keterlibatan instansi yang sudah memiliki jangkauan sampai ke daerah dan desa.
“Misalnya Kemendikdasmen juga punya aparat sampai ke daerah, Kemendes PDTT juga punya lapangan sampai ke desa, punya kader-kader sampai ke desa ya. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan Kemendagri,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dilakukan tanpa perlu menerbitkan edaran baru.
“Ia menjelaskan, konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan tanpa harus menerbitkan edaran baru, melainkan menumpangi forum koordinasi daerah yang sudah berjalan,” kata Pratikno.
Berita Terkait
Lebih jauh, Pratikno menempatkan penyediaan ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai bagian yang fundamental dalam pembangunan manusia.
“Jangan boleh ada kekerasan terhadap anak, karena kekerasan itu punya dampak yang luar biasa, bukan hanya secara fisik, secara psikis, secara kognitif,” kata Pratikno.
Pada kesempatan itu, pemerintah menekankan bahwa fokus Gernas Rana tidak berhenti pada penanganan, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang membuat anak berada dalam ruang yang aman dan nyaman.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan penguatan aparat di lapangan diarahkan agar indikator penurunan angka kekerasan terhadap anak bisa tercapai sesuai target Gernas Rana.
Prinsip yang ditekankan pemerintah adalah menjadikan penurunan kekerasan terhadap anak sebagai ukuran yang paling jelas untuk menilai efektivitas program Gernas Rana. Dengan indikator yang dapat dipantau, pelaksanaan di berbagai tingkatan diharapkan lebih terarah dan konsisten.
Di lapangan, koordinasi tidak hanya dilakukan secara sesekali, tetapi memanfaatkan pola pengawalan melalui agenda koordinasi rutin mingguan. Cara ini membuat program berjalan lebih terkontrol, sementara keterlibatan berbagai unsur dapat diarahkan untuk memastikan upaya perlindungan anak terlaksana dengan baik.
Pemerintah juga menegaskan kerja lintas kementerian yang telah memiliki jangkauan hingga daerah dan desa. Kemendikdasmen dan Kemendes PDTT disebut mempunyai aparatur serta dukungan sampai tingkat desa, sehingga sinergi dapat lebih cepat sampai kepada aktor yang berperan dalam penguatan ruang aman dan nyaman bagi anak.
Dalam penegasan yang disampaikan, pemerintah memandang perlindungan anak bukan hanya soal merespons ketika kekerasan terjadi, melainkan juga tentang membangun kondisi agar anak tumbuh di lingkungan yang aman. Kekerasan dinilai memiliki dampak luas, baik secara fisik, psikis, maupun kognitif, sehingga penciptaan ruang aman dan nyaman menjadi bagian yang fundamental dalam pembangunan manusia.
Pemerintah juga menempatkan penurunan angka kekerasan terhadap anak sebagai ukuran kinerja yang dapat diamati secara langsung, sehingga menjadi acuan bersama dalam menilai apakah program Gernas Rana berjalan sesuai harapan. Dengan indikator yang jelas, arah pelaksanaan di pusat maupun daerah diupayakan tetap selaras dan tidak melebar.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan bahwa pencapaian target dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas pihak yang sudah terhubung sampai ke level pemda serta desa. Koordinasi dimanfaatkan lewat pola pengawalan yang rutin, termasuk memanfaatkan forum koordinasi daerah yang sudah berjalan, agar konsolidasi tetap efektif tanpa perlu memunculkan kebijakan edaran baru.
