Pendidikan

Guru SMAN 1 Pinogu Minta Tunjangan Transportasi, Gusnar Ismail Kaji Aturannya

×

Guru SMAN 1 Pinogu Minta Tunjangan Transportasi, Gusnar Ismail Kaji Aturannya

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Guru SMAN 1 Pinogu Curhat Soal Tunjangan Transportasi Guru Terpencil

jurnalistik.co.id – Kunjungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ke Kabupaten Bone Bolango dimanfaatkan para guru SMA Negeri 1 Pinogu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang selama ini mereka hadapi di wilayah terpencil. Salah satu isu yang paling menonjol adalah permintaan penganggaran tunjangan transportasi untuk guru-guru.

Wakepsek SMAN 1 Pinogu, Nian Didipu, mengungkapkan bahwa kebutuhan transportasi mereka tidak dapat dipandang ringan, terutama karena akses menuju dan dari Pinogu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ia mencontohkan, guru SD dan SMP di daerah lain dapat memperoleh tunjangan transportasi, lalu mempertanyakan apakah skema serupa juga bisa diterapkan untuk guru SMA di Pinogu.

Dalam kesempatan itu, Nian Didipu menyampaikan kekhawatiran sekaligus permohonan langsung kepada Gubernur. Ia menilai, jarak dan kondisi perjalanan yang ditempuh tenaga pendidik memerlukan dukungan yang lebih jelas agar beban mobilitas tidak semakin berat.

Permintaan tunjangan transportasi

Nian Didipu menjelaskan bahwa perjalanan ojek dari Tulabolo hingga Pinogu pulang-pergi umumnya dibanderol Rp800 hingga Rp1 juta setiap orangnya. Ia kemudian menyampaikan pertanyaan yang mewakili kegelisahan para guru di sekolahnya.

“Teman-teman daerah terpencil dari kabupaten SD, SMP itu dapat transportasi untuk guru-guru. Apakah bisa kami dari SMA yang khususnya di Pinogu mendapatkan hal itu?” tanya Wakepsek SMAN 1 Pinogu Nian Didipu saat diwawancarai bersama Gubernur Gusnar, Selasa (22/9/2026).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Gusnar mengatakan ia setuju, tetapi meminta agar penelusuran dilakukan terlebih dahulu terkait regulasi yang mengatur kemungkinan pemberian tunjangan untuk guru di wilayah terpencil. Menurutnya, persetujuan harus diikuti dengan kepastian aturan agar pelaksanaannya tidak keliru.

“Insyaallah, insyaallah. Sambil diingatkan terus ke kepala dinasnya. Kalau gubernur lupa berarti kepala dinas yang lupa. Kalau saya setuju sekarang, cuma jangan sampai lupa karena kita harus masukkan lagi di aturan. Ya kan? Biar kita tidak salah,” tegas Gubernur Gusnar.

Pernyataan Gubernur itu sekaligus menegaskan bahwa tindak lanjut tidak berhenti pada respons di tempat. Gusnar menekankan pentingnya memasukkan usulan tersebut ke dalam aturan agar tidak berhenti pada komitmen sesaat, melainkan memiliki dasar yang kuat untuk dijalankan.

Para guru juga menyampaikan bahwa persoalan transportasi di Pinogu berkaitan erat dengan dukungan yang seharusnya diterima tenaga pendidik. Dengan kondisi perjalanan seperti yang disebutkan, kebutuhan mobilitas menjadi bagian dari tantangan harian yang berdampak pada pekerjaan mereka.

Kebutuhan sekolah lainnya

Selain pembahasan tunjangan transportasi, guru-guru di SMAN 1 Pinogu turut mengemukakan kebutuhan lain yang dianggap mendesak. Salah satunya adalah tersedianya air bersih di lingkungan sekolah.

Mereka juga meminta perhatian terhadap ketersediaan fasilitas komputer serta akses internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Usulan tersebut disampaikan sebagai kebutuhan yang dinilai berpengaruh pada kegiatan pendidikan di sekolah.

Dalam penjelasan para guru, kondisi dukungan fasilitas ikut bersinggungan dengan aktivitas siswa yang memerlukan perjalanan ke luar lokasi sekolah. Siswa biasanya mengikuti Tes Kompetensi Akademik di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Rangkaian penyampaian dari pihak sekolah memperlihatkan bahwa kebutuhan yang disampaikan bukan hanya soal satu aspek, tetapi menyatu dengan gambaran tantangan layanan pendidikan di wilayah Pinogu. Dari sisi transportasi guru, hingga kebutuhan air bersih, komputer, dan internet, semuanya mengarah pada harapan agar fasilitas dan dukungan yang diterima lebih sesuai dengan kondisi nyata di daerah terpencil.

Melalui respons Gubernur Gusnar, pembahasan tersebut kembali menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dan koordinasi dengan dinas terkait. Di saat yang sama, sekolah memperoleh sinyal bahwa aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada aturan yang berlaku.