jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya akan memberi calon mahasiswa informasi yang lebih jelas mengenai skema pinjaman pelajar sebelum mereka memutuskan mengambilnya. Menurut para menteri, penjelasan tersebut juga akan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah aturan pembayaran kembali, sementara pilihan karier dapat berpengaruh terhadap besaran yang harus dibayar oleh peminjam.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah merespons sejumlah rekomendasi dari anggota parlemen terkait peninjauan pinjaman pelajar. Pemerintah menyebut telah menerima sebagian rekomendasi, tetapi tidak semuanya, dan tidak memberikan jawaban apakah pembekuan ambang batas pembayaran untuk sebagian lulusan akan dicabut.
Temuan penyelidikan yang dipublikasikan BBC sebelumnya menyoroti cara penyaluran informasi pinjaman kepada pelajar di bangku sekolah. Dalam penilaian penyelidikan, penyajian pinjaman kepada remaja “berujung mis-selling”, setelah BBC mengungkap bahwa Department for Education (DfE) pernah membandingkan pembayaran kembali dengan kontrak telepon yang biayanya 30 poundsterling per bulan.
Perdebatan belakangan ini banyak menyoroti pinjaman Plan 2. Skema tersebut diterbitkan di Inggris mulai September 2012 hingga Juli 2023, dan masih diberlakukan untuk peminjam di Wales. Bagi peminjam Plan 2, tingkat bunga ditetapkan mengikuti Retail Prices Index (RPI) sebagai ukuran inflasi, ditambah hingga 3% yang bergantung pada pendapatan.
Di skema Plan 2, peminjam membayar kembali sebesar 9% dari seluruh penghasilan yang melebihi ambang batas pembayaran. Ambang batas tersebut dirancang untuk meningkat mengikuti inflasi setiap tahun, dan pinjaman kemudian dihapus setelah 30 tahun.
Sekelompok kampanye menilai skema Plan 2 masih terlalu memberatkan bagi penerima. Mereka mendorong pemerintah menurunkan tingkat bunga, menurunkan besaran tingkat pembayaran, sekaligus membatalkan keputusan tahun lalu untuk membekukan ambang batas pembayaran pada angka 29.385 poundsterling selama tiga tahun di Inggris.
Mereka berargumen bahwa pembekuan ambang batas membuat lulusan mulai membayar lebih cepat daripada bila ambang batas mengikuti inflasi. Setelah pembayaran dimulai, peminjam juga akan membayar lebih besar dibanding skenario ketika ambang batas tumbuh sesuai kenaikan harga setiap tahun.
Di sisi lain, anggota parlemen di Treasury Committee meminta pemerintah melakukan perbaikan kebijakan. Dalam rangkaian rekomendasi setelah penyelidikan musim panas ini, komite tersebut disebut menyerukan “U-turn” atas keputusan pembekuan ambang batas.
Baik Treasury maupun DfE, dalam responsnya, tidak secara spesifik menyatakan apakah menteri akan mencabut pembekuan. Namun, mereka menyampaikan: “We keep all aspects of the student finance system under review.”
Pemerintah juga menolak beberapa rekomendasi yang diajukan. Salah satu penolakan adalah permintaan untuk membagi biaya universitas secara merata antara mahasiswa dan pemerintah. Pemerintah juga menolak mengubah metode perhitungan bunga yang menggunakan RPI.
Selain itu, pemerintah tidak menerima rekomendasi agar materi promosi mematuhi Financial Conduct Authority’s Consumer Duty. Dalam penolakan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pinjaman pelajar “very different to commercial loans”.
Meski demikian, pemerintah menyatakan menyetujui langkah untuk membuat aturan tertentu lebih mudah dipahami oleh calon peminjam. Pihak pemerintah mengaku akan “making it more prominent that… regulations may be amended by government and Parliament”.
Pemerintah juga mengatakan ada ruang untuk memperbaiki pemahaman peminjam mengenai perubahan saldo pinjaman dalam jangka panjang. Dalam pernyataannya, pemerintah menambahkan bahwa “more can be done to help student loan borrowers understand how their loan balance may change over the long term”.
Berita Terkait
Namun, pemerintah menilai pendekatan berupa prediksi jangka panjang mengenai total yang mungkin harus dibayar berisiko menyesatkan. Pemerintah menyampaikan bahwa penyajian prediksi semacam itu bisa “misleading”, karena tingkat akurasinya dinilai “limited”.
Sebagai alternatif, pemerintah mengusulkan cara penyampaian yang lebih menekankan variasi skenario. Pemerintah menyebut akan “demonstrate how different life and career choices may affect repayment trajectories”, termasuk pertumbuhan gaji, program retraining, pekerjaan paruh waktu, serta jeda dalam karier.
Perubahan bagi pelajar yang masuk kampus setelah Plan 5
Bagi mahasiswa yang memulai kuliah di Inggris saat ini, skema yang berlaku adalah Plan 5. Pemerintah menyebut bahwa Plan 5 memiliki tingkat bunga yang lebih rendah, tetapi juga dibarengi ambang batas yang lebih rendah dan masa pembayaran yang lebih panjang.
Nick Hillman, direktur Higher Education Policy Institute yang ikut membantu merancang sistem Plan 2, menilai respons pemerintah tidak sejalan dengan kekhawatiran peminjam Plan 2. Ia mengatakan pemerintah “absolutely rejected” sebagian besar rekomendasi Treasury Committee, dan responsnya tidak akan memenuhi kekhawatiran para lulusan Plan 2.
Oliver Gardner, pendiri kampanye Rethink Repayment, juga menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, respons pemerintah “does not go far enough”, dan ia ingin melihat “concrete action” dalam autumn Budget.
Dame Meg Hillier, ketua Treasury Committee, menilai langkah memperjelas informasi adalah proses yang penting, tetapi tidak menyelesaikan masalah substantif yang dirasakan peminjam. Ia mengatakan pembuatan informasi menjadi lebih jelas merupakan “an important step”, namun “doesn’t help graduates who are angry that they didn’t receive the same service and are now facing punitive repayment terms on a loan which keeps growing”.
Dalam penilaiannya, Hillier juga mendesak chancellor agar membatalkan pembekuan ambang batas dalam Budget musim gugur.
Pada bulan Maret, BBC juga melaporkan temuan penyelidikan terkait cara penyampaian informasi di sekolah. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa pemerintah, selain membandingkan cicilan bulanan pinjaman pelajar dengan kontrak telepon, pernah meminta pembawa acara untuk “avoid words [or] phrases like debt” saat presentasi di sekolah-sekolah di seluruh Inggris satu dekade sebelumnya.
Di luar itu, lebih dari 120 anggota parlemen dari kalangan MP dan peers baru-baru ini menandatangani surat yang dikoordinasikan oleh kelompok Rethink Repayment. Surat itu menyerukan “urgent review” terhadap sistem pinjaman pelajar.
Salah satu penandatangan, Liberal Democrat MP Tom Gordon yang merupakan peminjam Plan 2, dijadwalkan akan memperkenalkan rancangan undang-undang untuk meminta peninjauan di parlemen pada pekan depan.
Sementara itu, Education Secretary Lucy Powell sebelumnya menyatakan bahwa tingkat bunga pada pinjaman Plan 2 “egregious”, serta isu tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kerja pribadinya (“at the top of her in-tray”).
Terakhir, Student Loans Company menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan panduan yang “provide clear, relatable and trusted guidance”.
Dengan respons ini, pemerintah berupaya mengubah cara informasi pinjaman disampaikan, khususnya lewat penekanan pada kemungkinan perubahan aturan oleh pemerintah dan Parlemen, serta bagaimana pilihan hidup dan karier dapat memengaruhi jalur pembayaran kembali dari waktu ke waktu. Namun, ketidakpastian mengenai apakah ambang batas yang dibekukan akan dicabut masih menjadi pusat perhatian para kampanye dan peminjam.
