jurnalistik.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan pada Agustus 2026 memperlihatkan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan persoalan politik, ekonomi, dan geopolitik kawasan.
Dalam pantauan satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus, terdeteksi 1.487 titik panas, dengan konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik serta Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.
Angka tersebut memang tidak bisa disetarakan langsung dengan jumlah kejadian kebakaran aktual. Namun, distribusinya menunjukkan tekanan ekologis yang terkonsentrasi di wilayah yang memiliki ekosistem gambut, hamparan hutan yang luas, aktivitas perkebunan, serta posisi geografis yang berdekatan dengan Malaysia.
Karhutla terjadi bersamaan dengan kondisi iklim yang semakin tidak menguntungkan. BMKG menyatakan El Nino sangat kuat, sementara musim kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada pekan 21–27 Agustus 2026.
Pada waktu yang sama, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terpantau terutama di Kalimantan dan Papua. Kombinasi cuaca ini memperkuat peluang kebakaran, karena kekeringan menurunkan kelembapan vegetasi sekaligus muka air gambut.
Di lapangan, keberadaan bahan organik kering membuat api lebih mudah berkembang dan lebih sulit dikendalikan ketika sudah masuk ke lapisan tanah. Dengan demikian, kebakaran tidak hanya persoalan permukaan yang dapat dipadamkan cepat, tetapi dapat berlanjut pada kondisi tanah.
Data Kementerian Kehutanan juga menunjukkan bahwa problem ini bukan kemunculan mendadak pertengahan Agustus. Sepanjang Januari–Juni 2026, luas indikatif karhutla Indonesia mencapai 107.465,47 hektare.
Angka itu meningkat 120 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019, naik 110 persen dibandingkan 2023, dan melonjak 366 persen dibandingkan 2025. Dari sini terlihat, tekanan karhutla berlangsung dalam pola yang lebih panjang dan tidak sekadar akibat cuaca singkat.
Berita Terkait
- Gadis 6 Tahun Meninggal setelah Insiden Laut di Shoreham yang Menewaskan Tiga Anggota Keluarga
- Balita & ibu hamil diminta hindari telur setengah matang saat makan di luar akibat risiko salmonella
- Posko Pengungsian Reok di Manggarai Kewalahan Tangani Lonjakan Diare dan ISPA Usai Gempa NTT Magnitudo 7,7
Di Kalimantan, luas karhutla Januari–Juni juga menegaskan adanya titik-titik kerentanan. Kalimantan Barat menjadi salah satu episentrum terpenting, dengan luas karhutla pada periode tersebut mencapai 68.422,03 hektare.
Karena itu, kebakaran perlu dibaca bukan hanya sebagai konsekuensi kemarau, melainkan sebagai pertemuan antara tekanan iklim dan kerentanan tata kelola ruang.
Dalam pandangan ini, karhutla tidak berlangsung di ruang ekologis yang kosong. Kebakaran muncul dalam bentang wilayah yang telah dibentuk oleh perkebunan, pertambangan, kehutanan, permukiman, infrastruktur, dan kepentingan ekonomi lain yang mengatur cara ruang dipakai dan dikelola.
Akibatnya, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki akses terhadap lahan, bagaimana izin diberikan, bagaimana kawasan gambut dikelola, serta seberapa kuat negara melakukan pengawasan menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan mengenai curah hujan dan temperatur.
Krisis Ekologi Menuju Geopolitik Indonesia Secara geopolitik, Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis karena pulau ini bukan hanya pusat sumber daya alam Indonesia, tetapi juga ruang geografis yang berhadapan langsung dengan Malaysia melalui Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
Dengan kedudukan itu, karhutla membawa konsekuensi yang melampaui batas administratif Indonesia. Asap dapat bergerak mengikuti pola angin dan kemudian memasuki wilayah negara tetangga, termasuk Sarawak.
Fenomena lintas batas tersebut terlihat pada Agustus 2026. Asap dari titik panas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dilaporkan bergerak menuju Sarawak, sementara sejumlah wilayah di Malaysia mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat.
Peristiwa seperti ini menegaskan bahwa pengelolaan Kalimantan tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai agenda ekstraksi sumber daya. Ke depan, masa depan geopolitik Indonesia ikut dipertaruhkan bila cara mengelola ruang—terutama ekosistem gambut dan wilayah yang rentan—tidak bergeser menjadi strategi ekologis yang lebih terencana dan diawasi ketat.
