jurnalistik.co.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penanganan cepat terhadap sejumlah ruas jalan yang putus serta rawan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Upaya itu ditujukan agar akses warga, termasuk untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi, dapat kembali berjalan normal.
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) Satgas PRR pada Senin (10/8/2026) menunjukkan ada lima titik kerusakan yang membutuhkan penanganan segera. Secara keseluruhan, dampak yang ditimbulkan mencapai sekitar 300 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 1.000 jiwa.
Rinciannya, empat titik berada di ruas Jalan Batu Basa–Batas Sei Pingai yang menjadi penghubung antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Sementara satu titik lainnya ditemukan di Jalan Kelok Dama, Kampung Tanjuang, Nagari Kudu Gantiang.
Kondisi paling mendesak terjadi pada salah satu titik di ruas Batu Basa–Batas Sei Pingai yang putus akibat banjir pada 3 Agustus 2026. Pada situasi itu, warga—termasuk pelajar—terpaksa tetap beraktivitas dengan melintasi sungai ketika debit air rendah atau menggunakan kendaraan roda dua.
Begitu volume air meningkat, akses masyarakat praktis terhenti. Alhasil, berbagai kegiatan harian ikut terganggu, karena jalur yang seharusnya digunakan tidak lagi dapat dilalui secara aman dan berkelanjutan.
Ketua Tim Monev Sumatera Barat (Sumbar) Satgas PRR, Yopie Indra Sepang, menilai kondisi tersebut perlu segera dicari jalan keluarnya. Ia menyebut dampak banjir membuat mobilitas warga berubah dan meningkatkan risiko saat sungai meluap.
“Dampak banjir 3 Agustus 2026 menyebabkan jalan putus. Aktivitas masyarakat, termasuk anak sekolah, harus melalui sungai yang kering,” ujar Yopie Indra Sepang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/8/2026).
Berita Terkait
Yopie juga menekankan bahwa kesulitan tidak hanya muncul saat akses jalan sudah terputus, tetapi juga ketika debit air sungai terus naik. Dalam kondisi air tinggi, masyarakat tidak bisa beraktivitas dan anak-anak tidak dapat bersekolah, sehingga gangguan layanan berlangsung lebih lama dan lebih berat.
“Satgas PRR menemukan di lapangan agar segera dicarikan solusi supaya masyarakat bisa tertolong,” katanya. Pernyataan itu menegaskan bahwa penanganan tidak semata-mata menunggu perbaikan fisik, melainkan harus menjawab kebutuhan mendesak warga di lokasi terdampak.
Selain titik jalan yang putus, ditemukan pula kerusakan lain di Durian Taba, Korong Sungai Pingai. Di area tersebut, lebar badan jalan berkurang sekitar 50 persen akibat gerusan dan longsor yang menyertai aliran air saat banjir.
Kerusakan serupa juga teridentifikasi di Simpang Tiga Padang Gantiang Sungai Pingai. Sebagian badan jalan di lokasi itu dilaporkan hilang akibat banjir, sehingga jalur yang sebelumnya menghubungkan area warga mengalami penyempitan hingga kehilangan bagian di lapangan.
Satgas PRR mencatat dua kerusakan baru tersebut belum masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta belum memiliki dukungan anggaran penanganan. Dengan status itu, perbaikan berpotensi tertunda bila tidak ada percepatan proses perencanaan maupun penganggaran.
Lebih jauh, Satgas menilai pemulihan tidak cukup dilakukan dengan sekadar memperbaiki badan jalan. Menurut pendekatan monev, penanganan perlu mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan agar peristiwa serupa tidak terus berulang dan akses warga benar-benar pulih dengan lebih tahan terhadap kondisi lapangan.
Dari temuan tersebut, fokus upaya diarahkan pada penanganan terpadu jalan dan sungai. Harapannya, perbaikan yang dilakukan dapat sekaligus mengurangi kerentanan pada ruas-ruas yang selama ini terdampak, sekaligus memulihkan fungsi akses bagi warga Padang Pariaman yang saat ini masih menghadapi hambatan mobilitas.
