jurnalistik.co.id – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mulai diposisikan bukan sekadar tempat mencari ijazah. Kini, PKBM didorong menjadi ruang pemberdayaan ekonomi yang menumbuhkan keterampilan sekaligus kemandirian usaha warga belajar.
Penggiat PKBM Budaya, Jakarta Pusat, Vemmi Kesuma Dewi, menekankan bahwa orientasi PKBM perlu bergeser ke produksi dan penguatan kemampuan praktis. Menurut Dewi, PKBM harus menghadirkan aktivitas yang berujung pada kemandirian, bukan hanya layanan pendidikan formal atau kesetaraan.
” PKBM ini harus punya produk UMKM untuk kemandiriannya. Jadi, warga belajar, selain belajar pendidikan formal atau kesetaraan juga mendapatkan skill,” ucap Dewi saat diwawancarai Kompas.com di Kopi Klotok, Tangerang Selatan, Rabu (5/8/2026).
Dalam praktiknya, Dewi mencontohkan sejumlah PKBM di sekitar Bogor yang memanfaatkan ubi dan singkong menjadi makanan bernilai jual lebih tinggi. Produk semacam itu menunjukkan bahwa pengembangan usaha bisa berjalan jika warga belajar diberi ruang belajar sekaligus memproses bahan menjadi barang yang siap dipasarkan.
Namun, penguatan usaha tidak berhenti pada aspek keterampilan produksi. Untuk mengembangkan produk UMKM, PKBM tetap membutuhkan modal, baik yang berasal dari pemerintah, bank, BUMN, maupun perusahaan swasta.
Di sinilah tantangan yang kerap muncul. Dewi menyebut tidak semua pengelola PKBM memahami cara menyusun proposal serta mengajukan pinjaman modal usaha yang dibutuhkan.
“Banyak PKBM yang masih melakukan pengelolaan manajemen keuangan secara sederhana, seperti catatan kas masuk dan kas keluar saja. Laporan keuangannya pun masih sangat sederhana, bahkan belum banyak yang melakukan laporan keuangan secara benar,” sambung Dewi.
Berita Terkait
Bagi Dewi, persoalan pengelolaan keuangan yang masih sederhana berpengaruh pada kemampuan PKBM untuk memenuhi kebutuhan administrasi program dan mendukung keberlanjutan usaha. Tanpa pencatatan dan pelaporan yang lebih rapi, akses pendanaan maupun komunikasi kebutuhan program bisa menjadi lebih sulit.
Karena itu, Dewi menyambut baik pelatihan yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Pada Rabu (5/8/2026), FEB UI menggelar pelatihan tata kelola keuangan untuk 40 pengelola PKBM di Tangerang Selatan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Dewi, pelatihan tersebut bermanfaat untuk mendorong pengelola PKBM mulai membuat laporan keuangan secara profesional. Pelatihan juga diharapkan membantu pengelola memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional (BOS) dari pemerintah secara lebih tertata.
Selain aspek pelaporan dan tata kelola, Dewi menilai pelatihan juga menyentuh kebutuhan pemasaran. “Kemudian, pelatihan ini juga sangat membantu dalam hal marketing. PKBM ini kan penting sekali dipromosikan supaya warga belajar yang mendaftar itu banyak. Untuk keberlanjutannya, PKBM membutuhkan banyak pemasukan dari swadaya masyarakat, maka butuh sekali warga belajar yang datang,” pungkas dia.
Dengan demikian, dorongan agar PKBM menjadi pusat pemberdayaan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan produk UMKM, tetapi juga kapasitas manajerial yang diperlukan agar usaha dapat tumbuh. Ketika pengelolaan keuangan dan kemampuan pemasaran berjalan lebih baik, PKBM memiliki peluang lebih besar untuk terus menarik warga belajar sekaligus membangun kemandirian ekonomi.
Perubahan orientasi tersebut menuntut PKBM tidak hanya mengandalkan kegiatan belajar, tetapi juga menyiapkan ekosistem yang mendukung proses produksi hingga penjualan. Ketika warga belajar terlibat dalam pembuatan produk, mereka memperoleh keterampilan yang dapat dipakai untuk menjalankan usaha sendiri. Pada saat yang sama, PKBM perlu memastikan bahwa pengembangan usaha tetap berjalan melalui perencanaan yang jelas, termasuk cara pengelolaan dana dan administrasi program.
Pelatihan yang disampaikan FEB UI juga menjadi salah satu jawaban atas hambatan yang selama ini dirasakan di lapangan, terutama pada bagian proposal serta pengelolaan laporan keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih tertata, PKBM akan lebih mudah merapikan dokumen pendukung kegiatan dan menyusun kebutuhan program secara lebih terarah. Hal ini turut memperkecil kesenjangan antara rencana program dan kemampuan pengelola dalam menjalankan pencatatan yang benar, sehingga dukungan pendanaan dapat dikomunikasikan dengan lebih baik.
Di sisi pemasaran, PKBM perlu mendorong praktik promosi agar jumlah warga belajar yang mendaftar terus bertambah. Dewi menegaskan bahwa keberlanjutan PKBM juga bertumpu pada pemasukan dari swadaya masyarakat, sehingga promosi menjadi elemen penting dalam menjaga aliran dukungan tersebut. Ketika kemampuan marketing berjalan seiring perbaikan tata kelola dan pelaporan, PKBM berpeluang lebih besar untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi warga belajar.
