jurnalistik.co.id – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri yang mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa pada Jumat (12/6/2026) tidak dibekali senjata api.
Menurut Bhudi, penegasan itu disampaikan dalam arahan Kapolda Metro Jaya. “Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini,” kata Bhudi di Komples Parlemen, Jakarta, Senin.
Bhudi juga mengimbau mahasiswa pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan baik sekaligus menghormati pengguna jalan lainnya selama aksi berlangsung.
Ia meminta para peserta mewaspadai potensi provokasi di lapangan. “Juga kami mengingatkan untuk adik-adik mahasiswa ataupun komponen elemen lainnya memperhatikan, memperhatikan sekitar kiri-kanan, tidak ada kelompok-kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi-aksi penyampaian pendapat ini yang dilindungi oleh undang-undang,” kata Bhudi.
Dalam kesempatan yang sama, Bhudi menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan oleh personel gabungan TNI dan Polri berjumlah 6.088 orang. “Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sejumlah 6.088 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, ada dari Korbrimob 1.000 personel, BKO dari Korsabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel,” ujar Bhudi.
Personel tersebut, kata Bhudi, disebar di empat titik yang menjadi lokasi konsentrasi aksi. Keempat titik itu meliputi Gedung DPR, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya.
Bhudi menyatakan kehadiran petugas Polri dan TNI dimaksudkan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik. “Tadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi,” kata dia.
Lebih lanjut, Bhudi menekankan agar pengamanan berjalan dengan pendekatan yang manusiawi. Ia juga menegaskan pentingnya ketenangan petugas agar suasana tetap terjaga selama proses penyampaian pendapat.
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah menyampaikan rencana demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi dijadwalkan berlangsung pada Jumat mulai pukul 13.00 WIB.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait potensi kemacetan yang ditimbulkan oleh aksi tersebut. “Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi,” ujar Athof saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (11/6/2026).
Menurut Athof, mahasiswa membawa lima tuntutan dalam aksi. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan APBN, disusul permintaan agar harga kebutuhan pokok dan BBM diturunkan. Para mahasiswa juga meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak dilanjutkan.
Selain itu, aksi tersebut menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. Terakhir, mahasiswa meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Dengan demikian, pada hari yang sama, Polda Metro Jaya menyatakan pengamanan aksi dilakukan melalui penyebaran personel gabungan di sejumlah titik strategis, disertai penekanan agar petugas tidak membawa senjata api dan menjalankan pengamanan dengan sikap sabar serta humanis.
Bhudi menambahkan bahwa penekanan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pengamanan berjalan tertib, tanpa tindakan yang dapat memicu suasana memanas di tengah kerumunan. Ia menyebut aparat mengutamakan komunikasi dan pengendalian situasi agar penyampaian pendapat berlangsung tertib.
Terkait pelaksanaan aksi, rencana demonstrasi BEM UI diarahkan berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, dengan start pukul 13.00 WIB. Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan bahwa permohonan maaf itu disampaikan untuk mengantisipasi ketidaknyamanan warga, khususnya terkait potensi kemacetan di sekitar lokasi.
Dalam keterangan terpisah, Athof menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa mencakup sikap penolakan atas pemborosan APBN, sekaligus permintaan agar harga kebutuhan pokok dan BBM diturunkan. Selain itu, mahasiswa meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis, penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ranah sipil, serta permohonan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
