jurnalistik.co.id – Politikus oposisi Rusia, Lev Shlosberg, divonis 11 tahun dan satu bulan penjara di koloni pemasyarakatan. Ia dinyatakan bersalah karena tuduhan “discrediting” terhadap tentara Rusia serta “spreading false information” tentang angkatan bersenjata tersebut.
Pengadilan di kota Pskov menjatuhkan vonis itu pada Senin. Shlosberg berusia 63 tahun dan menilai putusan tersebut tidak lebih dari upaya menekan posisinya di ruang publik.
Dalam tanggapannya, Shlosberg mengatakan bahwa peradilan itu semestinya “punish a person for his political, public and civil position”. Menurutnya, inti perkara adalah hukuman atas pandangan politik dan aktivitas sipilnya, bukan penanganan yang substantif terhadap suatu kesalahan.
Keterangan dari partainya, Yabloko, menyebut Shlosberg adalah wakil ketua. Pihak Yabloko menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut, menyusul vonis yang menurut mereka sarat muatan politis.
Putusan pengadilan Pskov keluar hanya beberapa menit sebelum Mahkamah Agung Rusia menolak banding Yabloko terkait larangan partai itu ikut serta dalam pemilihan parlemen September. Yabloko sebelumnya dikenal sebagai satu-satunya partai yang terdaftar dan secara terbuka menentang invasi penuh skala besar Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022.
Sejak awal perang, ruang bagi oposisi di Rusia makin menyempit, terutama setelah Presiden Vladimir Putin berkuasa hampir 27 tahun. Pertunjukan ketidaksetujuan di ruang publik ditekan melalui aturan sensor pada masa perang, yang dapat berujung denda besar hingga hukuman penjara panjang.
Di persidangan Pskov, pengadilan menyatakan Shlosberg bersalah atas “public actions aimed at discrediting the use of the armed forces of the Russian Federation”. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun dan satu bulan, sehingga putusan pengadilan merupakan angka yang lebih rendah dari tuntutan tersebut.
Berita Terkait
Perkara pidana ini, menurut rangkaian dakwaan, berangkat dari komentar Shlosberg yang dipublikasikan di media sosial. Saat pembelaan penutup, ia membantah seluruh tuduhan dan menggambarkan persidangan sebagai “an imitation of an investigation” untuk “achieve an obviously illegal goal”.
Dalam pembelaan itu—sebagaimana disebutkan dalam transkrip yang dipublikasikan surat kabar Novaya Gazeta—Shlosberg kembali menolak dakwaan tersebut. Ia juga menyampaikan seruan agar ada gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina dan membuka jalan bagi “political dialogue”.
Selama proses berlangsung, hakim yang memimpin persidangan berulang kali memotong pernyataan Shlosberg. Komentar-komentar tersebut, menurut teks pemberitaan, menjadi bagian dari narasi yang ia sebut sebagai upaya mengarahkan tujuan peradilan pada hasil yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Di sisi lain, Yabloko dicoret dari surat suara pada awal bulan ini. Pencoretan dilakukan dengan dasar tuduhan bahwa partai itu secara publik mendukung “international LGBT movement”, yang ditetapkan sebagai gerakan ekstremis oleh Mahkamah Agung Rusia.
Selain tuduhan tersebut, gugatan yang diajukan oleh Partai Rodina—yang berhaluan pro-Kremlin—juga menyebut ada pelanggaran hak cipta. Yabloko menolak seluruh tuduhan itu dan menyatakan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak mencerminkan substansi keanggotaan maupun aktivitas politiknya.
Pada pemilu 18-20 September, seluruh 10 partai lain yang berpartisipasi disampaikan mendukung perang Rusia di Ukraina. Dengan konfigurasi politik seperti itu, oposisi praktis kehilangan ruang untuk menampilkan alternatif di arena elektoral.
Adapun dari sisi persepsi publik, peringkat partai penguasa United Russia disebut turun menjadi 32,1% pada awal bulan ini. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah sejak Mei menurut penilaian lembaga survei negara VCIOM.
Meskipun terjadi penurunan, pemerintahan Kremlin diyakini masih memiliki sumber daya untuk memastikan hasil yang diinginkannya pada pemilihan. Sementara itu, pengawas pemilu independen disebut kehilangan sebagian besar kemampuan untuk memantau dan menggugat jalannya proses.
