jurnalistik.co.id – Trades Union Congress (TUC) meminta pemerintah Inggris memajaki bank dengan skema yang dapat memberi sebagian rumah tangga potongan tagihan energi. Seruan itu disampaikan menjelang kongres tahunan TUC di Brighton pekan depan, dalam wawancara luas dengan BBC.
Ketua TUC Paul Nowak mengatakan pemerintah perlu memperkenalkan apa yang ia sebut “social tariff” untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah menanggung biaya energi. Skema tersebut pada dasarnya berupa diskon tagihan yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan rumah tangga, dan TUC menilai sekitar dua pertiga rumah tangga bisa mendapatkan manfaat.
Menurut TUC, sumber pendanaan “social tariff” berasal dari tambahan pungutan kepada bank. Nowak menilai pungutan bank yang pada 2023 sempat diturunkan dari 8% menjadi 3% seharusnya dibalik, sehingga bisa menyediakan dana yang diperkirakan mencapai £9bn selama empat tahun.
Nowak menyebut kebijakan itu akan mudah dipahami publik karena dampaknya langsung terasa. Ia mengatakan, “I think it will appeal to the prime minister. These are policies that make a difference in the real world and people can see a value in them.”
Dalam wawancara tersebut, Nowak juga menilai anggaran negara bulan depan harus menunjukkan bahwa pemerintah “back in the service of the British people”. Ia mengakui Burnham telah memulai dengan baik sebagai perdana menteri, namun menegaskan ada sejumlah “asks” yang harus dipenuhi oleh perdana menteri dan menteri keuangan baru, John Healey.
Poin teratas dalam daftar tuntutan itu adalah bantuan yang lebih besar bagi biaya energi. Nowak menyatakan, “We need to drive down inflation – those energy bills are fuelling inflation.” Ia menambahkan kekhawatiran keluarga di seluruh negeri tentang musim dingin, dengan kalimat, “And millions of families up and down the country are worried about turning on their heating this winter.”
Pemerintah sebelumnya telah menawarkan “breathing space” terkait biaya hidup dengan menghapus sementara PPN (VAT) untuk tagihan listrik mulai Oktober. Namun TUC mendorong pendekatan yang lebih luas lewat social tariff, dan Nowak menyebut usul tersebut berpotensi mendapat dukungan dari anggota parlemen Partai Buruh.
Nowak juga menyampaikan bahwa Partai Liberal Demokrat dan Partai Hijau di Inggris serta Wales telah menyerukan pajak “windfall” terhadap bank. Sementara itu, UK Finance yang mewakili bank dan pemberi pinjaman, menurut TUC, memperingatkan bahwa beban pungutan yang lebih berat dapat merusak ambisi pemerintah untuk menghadirkan “growth in every postcode” sekaligus mengganggu daya saing internasional.
Organisasi tersebut juga berargumen bahwa bank-bank di Inggris menghadapi beban pajak yang lebih berat dibandingkan di Amerika Serikat. TUC kemudian menilai pertanyaan apakah langkah kenaikan pungutan justru kontraproduktif bagi sektor keuangan dan lapangan kerja perlu dijawab dengan skeptis oleh pihak yang berpengaruh dalam kebijakan tersebut.
Nowak menilai bank tidak akan meninggalkan Inggris hanya karena kebijakan mengembalikan pungutan ke level 2023. Ia mengatakan, “I can’t believe banks would leave the UK just because we are restoring the surcharge to where it was in 2023. Bank share prices have risen faster here than in New York,”.
Selain isu pungutan bank, TUC juga menaruh perhatian pada arah kebijakan pajak yang menurutnya belum mampu menangkap kekayaan dengan memadai. Nowak berpendapat Inggris memiliki “a tax system that’s good at taxing income but not good at capturing wealth”.
Berita Terkait
Dalam gagasan itu, Nowak menyarankan adanya pajak “windfall” pada perusahaan media sosial. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyamakan tarif Capital Gains Tax dengan pajak penghasilan (income tax).
Seruan itu mendapat respons dari pihak yang lebih kritis terhadap pajak kekayaan. Nowak mengutip pernyataan Lord O’Neill, seorang ekonom dan mantan menteri yang menasihati Burnham, yang pernah menyebut pajak atas kekayaan sebagai “the last thing that should be happening if we want to see more growth”.
Namun Nowak menolak pandangan tersebut dan menyatakan secara tegas bahwa tujuan kebijakan harus lebih luas. Ia berkata, “With respect, I think he is wrong. I’m interested in a growing economy but a growing economy that works for everybody. It is right to ask those with broader shoulders to pay a fairer share.”
Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan mampu mendorong re-industrialisation dan target perumahan tanpa mempermudah akses pinjaman untuk investasi. Dalam konteks pemerintahan, Nowak menyoroti perubahan “fiscal rules” terkait utang dan pinjaman yang dilakukan Rachel Reeves, namun ia menilai ruang tambahan investasi itu belum dimaksimalkan.
Nowak menambahkan, “John Healey should leave no stone unturned in allowing us to invest in our economy, in our public services and in our national security,”. Ia juga meminta agar Healey memikirkan kelenturan aturan dalam kerangka jangka panjang, dengan kalimat, “He should think about the flexibility he has got within those rules to make investments in the long term.”
Tuntutan TUC tidak berhenti di sektor energi maupun pajak. Nowak menyebut adanya perubahan kebijakan yang diumumkan menteri dalam negeri (home secretary), yang menurut rencana membuat sebagian besar migran yang berada di Inggris harus menunggu 10 tahun sebelum bisa menetap secara permanen, berbeda dari aturan sebelumnya yang mencantumkan 5 tahun.
Ia juga menyatakan beberapa pekerja perawatan (care workers) dapat menghadapi masa tunggu hingga 15 tahun. Nowak, yang mengaku sebagai cucu dari migran dari Poland dan Hong Kong, mengatakan konsultasi terkait langkah-langkah tersebut telah ditutup enam bulan lalu, namun pemerintah belum menghasilkan respons resminya.
Nowak menilai aturan tidak seharusnya diubah secara sewenang-wenang terhadap mereka yang sudah bekerja. Ia menyampaikan, “We should think again not just for care workers but for workers right across the board.” Ia mengaitkan penilaian itu dengan kondisi di sektor perawatan sosial, menyebut angka “111,000 staff vacancies in social care at the moment”.
Ia berharap perubahan itu menjadi awal dialog yang lebih matang, dengan kalimat, “It’s important the rules aren’t changed arbitrarily. I would hope and expect this and it needs to be the beginning of a grown-up conversation on immigration.”
Delegasi TUC dijadwalkan membahas isu imigrasi pada pekan berikutnya, dan menurut Nowak, mereka kemungkinan akan menggemakan seruan agar pemerintah melunakkan perubahan bagi migran yang sudah ada. Ia juga menyebut pihaknya merasa tepat jika Partai Buruh mengganti kepemimpinan setelah hasil pemilihan lokal yang buruk pada Mei, serta mengaku senang melihat adanya kenaikan dukungan dalam survei yang ia sebut “a bit of a ‘Burnham bounce’”.
Di bagian penutup, Nowak memperingatkan perdana menteri bahwa ia harus memberikan “meaningful change” bila ingin menghindari ancaman elektoral dari kelompok sayap kanan populis. Ia menegaskan, “The onus is on Andy Burnham to show he can deliver what he promised.” Ia menambahkan, “If he fails to do it, there are people with glib answers who will turn this country into a more divisive place.”
