jurnalistik.co.id – Rencana perombakan besar tata kelola pemerintah daerah ditunda menyusul peluncuran peninjauan oleh pemerintah setelah menerima nasihat hukum baru. Sebagai dampaknya, usulan penggabungan sejumlah dewan kecil untuk membentuk otoritas yang lebih besar di sejumlah wilayah telah dicabut.
Langkah penundaan ini mencakup rencana penggabungan yang sebelumnya diarahkan untuk Essex, Hampshire, Norfolk, dan Suffolk. Pemerintah menyatakan proposal tersebut ditarik, sementara bagian dari paket restrukturisasi lainnya akan tetap diperlakukan dengan status ditunda sambil menunggu hasil tinjauan.
Selain wilayah-wilayah yang proposalnya dicabut, rencana untuk 14 area lain juga akan menjalani penilaian ulang dan diberhentikan sementara selama proses review berlangsung. Dengan begitu, tidak semua agenda reorganisasi lokal bergerak pada waktu yang sama.
Di sisi lain, reorganisasi di Surrey disebut tidak terdampak oleh tinjauan tersebut. Wilayah itu telah memiliki proses pemilihan anggota untuk dua otoritas kesatuan baru yang berlangsung pada Mei, dan status tersebut dinyatakan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pemilihan lokal pada Mei 2027 tetap akan digelar sesuai batas wilayah dewan yang berlaku saat ini. Artinya, penundaan reorganisasi tidak langsung memengaruhi jadwal pemilu yang telah ditetapkan di kalender politik lokal.
Menteri Urusan Komunitas, Angela Rayner, dijadwalkan mengumumkan keberlanjutan tinjauan di Parlemen. Ia diperkirakan menyampaikan bahwa penundaan dilakukan untuk memastikan proses yang ditempuh benar dan sesuai ketentuan hukum.
Rayner disebut akan menekankan, “in light of legal advice, I want to satisfy myself firstly that the right process is in place, that it is robust, and of course complies with the law”. Dalam pernyataan lanjutan, ia juga akan menambahkan, “And secondly, I want to fully test whether our proposals for local government reorganisation meet the priorities of a new administration and a new prime minister and any additional considerations,”.
Berita Terkait
Asal usulan reorganisasi ini disebut muncul pada masa pemerintahan Sir Keir Starmer. Pada periode tersebut, Rayner juga menjabat sebagai sekretaris pemerintah untuk urusan pemerintahan daerah sebelum kemudian digantikan oleh Steve Reed.
Sementara itu, 14 area yang rencananya dipause selama review mencakup: Derby dan Derbyshire; Devon, Plymouth dan Torbay; East Sussex dan Brighton; Gloucestershire; Hertfordshire; Kent dan Medway; Lancashire, Blackburn dengan Darwen dan Blackpool; Leicester, Leicestershire dan Rutland; Lincolnshire, North Lincolnshire dan North East Lincolnshire; Nottingham dan Nottinghamshire; Oxfordshire dan West Berkshire; Staffordshire dan Stoke-on-Trent; Warwickshire; serta Worcestershire.
Pemerintah menyatakan keputusan belum diambil untuk Cambridgeshire dan Peterborough, serta West Sussex. Dua wilayah itu akan ikut dipertimbangkan bersamaan dengan tinjauan yang lebih luas, sehingga keputusan akhir masih berada pada tahap proses penilaian.
Dengan penundaan yang sekarang berlaku, pemerintah menempatkan fokus pada kepastian prosedural serta keselarasan usulan dengan prioritas administrasi dan perdana menteri baru. Pengumuman Rayner di Parlemen diharapkan memberi gambaran lebih jelas mengenai tahapan review dan arah kebijakan setelah nasihat hukum tersebut dipertimbangkan.
Penundaan ini juga berarti perubahan struktur yang semula dibayangkan berjalan lebih lambat, karena proses peninjauan ditempatkan sebagai tahap penentu sebelum keputusan administratif diteruskan. Pemerintah menempatkan kepastian prosedur sebagai bagian inti dari langkah berikutnya, sehingga setiap usulan diperlakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian hukum dan ketahanan proses. Dengan demikian, masyarakat di wilayah yang terdampak dapat menunggu arah resmi setelah peninjauan selesai, tanpa harus mengasumsikan jadwal reorganisasi akan maju serentak di semua tempat.
Dalam kerangka review tersebut, wilayah-wilayah yang tidak terkena dampak berbeda dari kawasan yang diberhentikan sementara. Surrey disebut tetap melanjutkan tahapan pembentukan otoritas kesatuan baru yang pemilihannya berlangsung pada Mei, sementara 14 area lain masuk kategori pause selama proses penilaian berlangsung. Pemerintah juga menyatakan ada bagian yang masih belum diputuskan untuk Cambridgeshire dan Peterborough, serta West Sussex, yang akan dinilai bersamaan dengan tinjauan yang lebih luas, sehingga hasil akhirnya masih berada pada fase evaluasi.
Selain penarikan proposal yang diarahkan untuk sejumlah wilayah, Menteri Urusan Komunitas dijadwalkan menyampaikan kelanjutan tinjauan di Parlemen sebagai penanda tahapan kebijakan. Dalam penjelasan yang akan dibawa Rayner, fokusnya adalah memastikan “proses yang benar” sudah berjalan secara kokoh dan sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum, sekaligus menguji apakah usulan reorganisasi selaras dengan prioritas pemerintahan dan perdana menteri baru. Karena itu, pengumuman Rayner diharapkan menjadi acuan yang memberi kejelasan mengenai langkah-langkah review dan arah yang akan diambil setelah nasihat hukum dipertimbangkan.
