jurnalistik.co.id – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal ekonomi Pancasila saat menjadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Dalam amanatnya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak cukup hanya membicarakan pembangunan secara umum, melainkan perlu memiliki tujuan yang lebih berani dan arah transformasi bangsa yang sejalan dengan Pancasila.
“Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa . Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang meminta-minta bantuan kepada negara lain jika benar-benar menjalankan prinsip ekonomi Pancasila. Ia juga menilai tidak akan ada bangsa yang kasihan kepada Indonesia bila rakyat masih kesulitan dan kelaparan. Karena itu, ia menegaskan bahwa Pancasila harus dijalankan sungguh-sungguh di seluruh bidang kehidupan, mulai dari politik, hukum, sosial, budaya, hingga ekonomi.
Prabowo menempatkan ekonomi Pancasila sebagai fondasi yang harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar menampilkan angka-angka yang terlihat baik di atas kertas. Baginya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada statistik, tetapi harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas.
“Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Ia kemudian menambahkan bahwa keberpihakan itu harus terlihat terutama pada kelompok yang paling rentan. “Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizinya yang cukup” imbuh dia.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyebut ekonomi Pancasila sebagai ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Ia menilai kekayaan alam Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk masa depan generasi-generasi berikutnya.
Prabowo menegaskan bahwa prinsip itu juga harus tercermin dalam perlakuan negara terhadap para pelaku ekonomi di sektor riil. “Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting, agar rakyat kita bisa menjadi rakyat yang kuat,” tutur dia.
Ia melanjutkan bahwa para pekerja juga harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. “Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” ucap dia. Dari pernyataan itu, Prabowo menegaskan kembali bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi yang hanya berpihak pada sebagian kecil kelompok, melainkan harus memberi tempat bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang selama ini paling bergantung pada kebijakan negara.
Di bagian akhir, Prabowo menekankan bahwa ekonomi Pancasila wajib berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ia tidak memungkiri bahwa sudah terlalu lama harga kekayaan alam ditentukan oleh negara lain. Dengan nada yang tegas, ia menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari cita-cita besar yang ingin dijalankan Indonesia, sejalan dengan transformasi bangsa yang ia sebut sebelumnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Prabowo ingin menempatkan arah pembangunan sebagai kerja besar yang tidak sekadar mengejar capaian teknis, tetapi juga mengikat seluruh kebijakan pada cita-cita keadilan sosial. Dalam kerangka itu, ekonomi diposisikan sebagai alat untuk memperkuat martabat warga, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapisan paling bawah, bukan hanya tercatat sebagai keberhasilan administrasi.
Dengan menekankan perlindungan bagi petani, nelayan, dan pekerja, Prabowo juga seolah mengingatkan bahwa fondasi ekonomi nasional harus disusun dari kepentingan rakyat banyak. Seluruh penegasan tersebut merangkum pesan bahwa Pancasila tidak cukup dijadikan slogan, melainkan harus hadir dalam keputusan nyata yang menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga kedaulatan bangsa.
