jurnalistik.co.id – Berdasarkan informasi BBC, pegawai negeri sipil yang bekerja di departemen pemerintah berbasis London kini ditawari paket relokasi untuk mendorong mereka pindah ke wilayah Inggris bagian utara.
Langkah ini muncul bersamaan dengan semakin jelasnya detail mengenai “No 10 North”. Downing Street menyebut kantor cabang tersebut telah “up and running”, sehingga operasionalnya sudah berjalan.
BBC melaporkan bahwa cabang No 10 di utara akan dipimpin oleh seorang menteri kabinet sekaligus sekutu Andy Burnham, Louise Haigh. Haigh disebut-sebut diminta memimpin Office for the Prime Minister and the Cabinet (OPMC), yang akan memegang kendali atas lembaga-lembaga pengambilan keputusan penting di berbagai bagian pemerintahan.
Dalam rancangannya, OPMC akan mencakup No 10, No 10 North, serta tim-tim di dalam Cabinet Office. Dengan struktur tersebut, koordinasi kebijakan yang terkait agenda Perdana Menteri dan kabinet diharapkan tetap terpusat meski aktivitas kantor utama sebagian bergeser ke Manchester.
Saat menyampaikan keterangan kepada kabinet untuk pertama kali, Burnham menegaskan bahwa No 10 North bukan sekadar simbol. Ia menyatakan No 10 North “not a gimmick” dan menilai “the time for resisting devolution was over”.
Sementara itu, juru bicara No 10 menyampaikan bahwa Perdana Menteri menargetkan bekerja dari No 10 North setidaknya “at least one day a week”, dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhan urusan pemerintahan.
Pengumuman perubahan ini juga dibarengi pembentukan satuan khusus urusan kecerdasan buatan. Leader of the House of Lords, Baroness Angela Smith, menyatakan No 10 North akan menjadi “a dominant driver of the UK’s economy”.
Untuk tahap awal, No 10 North disebut akan menempati Heron House di pusat Manchester. Gedung tersebut berada dalam satu kompleks yang juga menjadi lokasi perkantoran bagi layanan intelijen GCHQ, dan BBC melaporkan adanya pengamanan oleh petugas kepolisian spesialis di area tersebut.
Berita Terkait
Dalam rencana jangka panjang, basis No 10 North diperkirakan bergerak ke “Digital Campus” pemerintah yang sedang dibangun di kawasan Ancoats, Manchester. Proyek tersebut tidak ditargetkan selesai hingga tahun 2032.
Gambaran mengenai bentuk “Digital Campus” mengacu pada laporan baru yang dirilis pada Selasa. Blueprint tersebut disusun oleh think tank Re:State, yang pernah melibatkan Burnham sebelum ia mundur dari jabatan Wali Kota Greater Manchester.
Laporan tersebut antara lain memuat kemungkinan rencana rekrutmen untuk mendatangkan perekrutan baru dari seluruh Greater Manchester serta wilayah utara Inggris yang lebih luas. Secara keseluruhan, laporan menyebut sekitar 300 staf akan direkrut dalam rentang 18 bulan.
Re:State juga mengusulkan pemindahan tim dari departemen Whitehall, termasuk Treasury, Cabinet Office, dan Ministry of Housing, Communities and Local Government. Ketiga departemen itu kini dipimpin oleh menteri yang mewakili konstituen di utara Inggris.
Upaya memindahkan pegawai negeri sipil dari London sudah menjadi strategi berbagai pemerintahan. Tahun lalu ditetapkan target pemotongan jumlah peran di ibu kota sebanyak 12.000 posisi. Data terbaru menunjukkan 19,6% pegawai negeri sipil berbasis di London, dan angka tersebut terus menurun selama empat tahun terakhir.
Untuk tingkat senior, persentase pejabat senior yang berada di luar London tercatat 13,5% dibandingkan 34,7% di London. Dalam konteks inilah, BBC menyebut pegawai Whitehall yang bersedia pindah ke Manchester diberi tahu bahwa mereka akan mendapatkan paket relokasi.
BBC juga memperkirakan terjadi pergeseran personel yang cukup signifikan dari tim mantan Wali Kota Burnham di Greater Manchester Combined Authority (GMCA). Setidaknya tiga figur senior disebut telah menyetujui untuk bekerja di No 10 North.
Di lingkungan GMCA, sebagian staf dilaporkan terkejut karena mengetahui kolega mereka akan pindah hanya setelah melihat mereka tampil di televisi saat menyambut Perdana Menteri baru di Downing Street.
Secara garis besar, No 10 North diposisikan untuk menjadi salah satu pilar utama agenda Burnham, yakni menyerahkan sebagian kekuasaan dari Whitehall dan Westminster kepada wilayah-wilayah di seluruh negeri. Artinya, keputusan strategis terkait devolution dan pertumbuhan ekonomi lokal diharapkan bergeser dari Treasury yang dipimpin Chancellor John Healey serta Ministry of Housing, Communities and Local Government milik Angela Rayner, meski kedua departemen tersebut tetap akan memiliki beberapa “remaining functions” di area yang sama.
