jurnalistik.co.id – Jakarta—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun.
Menurut Purbaya, pagu indikatif tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program strategis di lingkungan Kemenkeu pada tahun depan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (15/6/2026), Purbaya menjelaskan rincian usulan pagu indikatif Kemenkeu TA 2027 terdiri dari alokasi rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dana badan layanan umum (BLU).
“Kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun, yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, PNBP sebesar Rp 102,15 miliar, dan BLU sebesar Rp 10,38 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Purbaya menyatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas di lingkungan Kemenkeu. Ia merinci, beberapa program yang diarahkan pada kebijakan dan sektor tertentu memperoleh dukungan dari rupiah murni, sementara program lain memiliki sumber yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing.
Untuk program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu mengusulkan anggaran sebesar Rp 36,33 miliar yang bersumber dari rupiah murni.
Sementara itu, program pengelolaan penerimaan negara diusulkan memperoleh anggaran Rp 1,62 triliun. Adapun program pengelolaan belanja negara diusulkan sebesar Rp 14,12 miliar.
Untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Purbaya menyampaikan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 194,68 miliar. Rincian sumbernya, berasal dari rupiah murni sebesar Rp 93,63 miliar dan PNBP sebesar Rp 101,04 miliar.
Di sisi lain, program dukungan manajemen menjadi pos terbesar dalam usulan pagu Kemenkeu. Purbaya menyebut alokasinya mencapai Rp 47,93 triliun dengan komposisi rupiah murni Rp 37,55 triliun, PNBP Rp 1,01 miliar, serta BLU Rp 10,37 triliun.
Lebih lanjut, Purbaya menilai besaran usulan pagu anggaran 2027 secara umum relatif sejalan dengan pagu anggaran Kemenkeu pada 2026. Ia menyebut hal itu mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional,” katanya.
Berdasarkan fungsi, Purbaya menyampaikan usulan pagu anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp 49,80 triliun terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp 45,52 triliun, fungsi ekonomi Rp 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,99 triliun.
Dengan rincian tersebut, Kemenkeu menunjukkan fokus anggaran yang menempatkan pelayanan umum sebagai porsi terbesar, disertai alokasi untuk fungsi ekonomi dan pendidikan sesuai kebutuhan program yang akan dijalankan pada Tahun Anggaran 2027.
Dalam pemaparan tersebut, Purbaya menekankan bahwa struktur pagu tidak hanya memuat alokasi rupiah murni, tetapi juga melibatkan PNBP serta BLU sesuai karakter program yang akan dijalankan. Dengan komposisi itu, penganggaran diharapkan tetap menyesuaikan kebutuhan kerja Kemenkeu sekaligus memanfaatkan sumber yang tersedia.
Purbaya juga menggambarkan bahwa sebagian besar dukungan program diarahkan untuk kebutuhan operasional dan penguatan tata kelola melalui pos dukungan manajemen yang mencapai Rp 47,93 triliun. Alokasi ini terdiri dari rupiah murni Rp 37,55 triliun, PNBP Rp 1,01 miliar, serta BLU Rp 10,37 triliun, sehingga menjadi komponen paling dominan dalam usulan pagu.
Selain itu, dari sisi fungsi, penekanan anggaran pada pelayanan umum sebesar Rp 45,52 triliun memperlihatkan fokus pada penyelenggaraan layanan pemerintahan, sementara fungsi ekonomi yang diproyeksikan Rp 284,71 miliar dan fungsi pendidikan Rp 3,99 triliun diposisikan sebagai penunjang sesuai arah program pada Tahun Anggaran 2027.
