jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap peserta Tax Amnesty (TA) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum merepatriasi atau membawa kembali aset mereka dari luar negeri ke Indonesia, dengan penerapan penuh dimulai awal 2027.
Purbaya menyebut pengawasan itu merupakan lanjutan dari skema yang sebelumnya masih memberi ruang bagi penyelesaian kewajiban repatriasi maupun pengungkapan harta.
“Awal tahun (2027) saya akan kerjain seperti itu. Itu kan normal. Cuma selama ini nggak dikerjain aja. Artinya, saya nggak usah apa-apa kan. Jadi, begitu dana masuk, saya akan kerja sama PPATK, kita periksa pajaknya. Jadi, masukannya sampai akhir tahun (2026) saya akan diem,” ujar Purbaya di kantornya di Jakarta Pusat pada Kamis (23/7/2026).
Menurut Purbaya, kesempatan tersebut diberikan hingga akhir 2026. Setelah tenggat itu berlalu, pemerintah mulai menelusuri kewajiban pajak yang terkait aset wajib pajak (WP) yang belum direpatriasi.
Penelusuran itu dilakukan dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai mitra pengawasan, khususnya untuk memastikan kepatuhan pajak peserta TA dan PPS.
Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan PPATK untuk memeriksa setiap aliran dana yang masuk ke Indonesia sebagai bagian dari penelusuran kepatuhan.
Dengan mekanisme tersebut, arah pengawasan tidak berhenti pada ajakan atau sosialisasi, melainkan diarahkan pada pengecekan atas proses dan pembayaran yang masuk, terkait komitmen peserta.
Purbaya juga menilai pemerintah selama ini telah memberikan berbagai kemudahan agar wajib pajak segera memenuhi komitmen repatriasi aset dan/atau pengungkapan harta.
Ia menyebut bentuk dukungannya mencakup sosialisasi, ajakan, hingga insentif yang ditujukan untuk mendorong peserta agar membawa aset kembali ke Indonesia.
“Lama-lama saya pikir, ngapain ngundang-ngundang ke sini? Kalau nggak mau masuk juga dikasih fasilitas-fasilitas ya. Ada Patriot Bond nanti, ada ini. Kalau nggak masuk juga, nanti setiap dana yang masuk ke sini, saya periksa pajaknya. Orang-orang yang bawa ke sini,” kata Purbaya.
Uraian Purbaya memperlihatkan bahwa pengawasan yang dimulai awal 2027 juga diposisikan sebagai bentuk penegasan atas rangkaian tahapan yang sudah ditempuh sejak periode sebelumnya.
Berita Terkait
Ia menggarisbawahi bahwa selama masa kesempatan hingga akhir 2026, pemerintah masih menjalankan skema sesuai waktu yang disediakan untuk penyelesaian kewajiban peserta.
Namun, ketika masa tersebut berakhir, pemerintah beralih pada tahap penelusuran pajak yang lebih tegas. Hal itu tercermin dari pernyataannya bahwa setelah tenggat, dana yang masuk akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan PPATK.
Purbaya menyatakan pengawasan tersebut diarahkan pada peserta TA dan PPS yang belum melaksanakan repatriasi atau membawa kembali aset dari luar negeri.
Ia juga menegaskan bahwa langkah penelusuran dilakukan untuk menilai kewajiban pajak atas aset wajib pajak yang belum direpatriasi, sehingga pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan terkait kepatuhan perpajakan.
Dengan demikian, periode akhir 2026 diposisikan sebagai batas waktu terakhir yang masih memberi peluang penyelesaian komitmen, sedangkan awal 2027 menjadi titik penerapan pengawasan secara penuh.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan dukungan PPATK, menyiapkan pendekatan yang memadukan pengawasan berbasis transaksi dana serta penelusuran kepatuhan pajak peserta TA dan PPS.
Di sisi lain, Purbaya menyinggung bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas, termasuk Patriot Bond, yang disebutnya sebagai salah satu bentuk kemudahan bagi pihak yang mengikuti skema.
Ia lantas menghubungkan pilihan peserta dengan konsekuensi pada pemeriksaan pajak, khususnya ketika dana masuk ke Indonesia.
“Awal tahun (2027) saya akan kerjain seperti itu,” tegasnya, sekaligus menjelaskan bahwa pendekatan pemeriksaan akan berjalan melalui kerja sama PPATK ketika dana mulai masuk.
Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa sampai akhir 2026, pemerintah memilih untuk menahan tindak lanjut pemeriksaan, sesuai masa kesempatan yang diberikan kepada peserta agar menyelesaikan kewajiban repatriasi dan pengungkapan.
Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kontrol atas kepatuhan pajak terkait aset yang belum direpatriasi, dengan fokus pada periode pasca-tenggat.
Dengan penerapan penuh pada awal 2027, pemerintah berharap peserta TA dan PPS dapat menyelesaikan komitmennya sebelum tenggat berakhir, sekaligus mengurangi potensi ketidakpatuhan yang berkelanjutan.
