jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti beban yang dihadapi pelaku UMKM ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu daya tahan usaha, terutama karena dinamika global turut memengaruhi biaya.
Luthfi menyampaikan perhatian itu saat rapat paripurna di Kantor DPRD Jateng pada Senin (8/6/2026). Ia menekankan UMKM menjadi penopang utama ekonomi daerah, sehingga pembinaan dan dukungan permodalan dinilai perlu dipercepat agar pelaku usaha tidak terpuruk.
Luthfi menyebut jumlah UMKM di wilayahnya mencapai 4,2 juta. Ia mengatakan, “UMKM merupakan backbone-nya (tulang punggung) ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita sehingga selalu kita bina,” ujar Luthfi di sela rapat paripurna.
Menurut Luthfi, langkah awal yang akan ditempuh adalah pendampingan agar usaha tetap bertahan. Ia mengaitkan upaya tersebut dengan penguatan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah.
“Kita harus guidance dengan cara apa? Satu asesmen permodalan. Permodalannya kita KUR 6 persen kita berikan kepada mereka,” katanya. Dengan skema itu, Pemprov berupaya memperbaiki akses permodalan sekaligus memastikan bantuan disalurkan melalui asesmen yang sesuai kebutuhan pelaku UMKM.
Selain permodalan, Luthfi mendorong peningkatan kualitas produk agar UMKM bisa lebih kompetitif. Ia menyinggung pembenahan packaging (pengemasan), penguatan pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor.
“Kemudian akses bimbingan terkait dengan packagingnya termasuk nanti eksportirnya, kemudian pemasarannya dan lain sebagainya,” lanjutnya. Fokus bimbingan tersebut diarahkan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar dan kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas.
Pada sisi lain, Luthfi juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap naiknya harga bahan baku. Ia menyatakan persoalan itu tidak dapat ditangani sendirian, sehingga perlu melibatkan berbagai pihak sesuai peran masing-masing.
Ia mengatakan, “Satu sisi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus guidance BI, kemudian OJK, kemudian perbankan dan wirausaha, jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” bebernya. Dengan pendekatan tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membantu meredam tekanan biaya produksi dan menjaga stabilitas usaha.
Di tengah upaya tersebut, rupiah memang terus tertekan pada perdagangan Senin (8/6/2026). Hingga pukul 13.48 WIB, mata uang Garuda terdepresiasi 165 poin atau 0,91 persen ke level Rp 18.201 per dollar AS. Sebelumnya, rupiah sempat berada di posisi Rp 18.170 per dollar AS atau terkoreksi 134 poin, setara 0,75 persen.
President Director PT Doo Financial Futures Ariston Tjandra menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada pasar keuangan. Ia mengingatkan depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan harga barang konsumsi dan biaya produksi yang pada akhirnya mendorong inflasi.
Ariston juga menilai kondisi itu dapat menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban utang perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dollar AS. Jika tekanan ekonomi berlanjut dalam jangka panjang, ia menyebut potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat meningkat.
“Pelemahan rupiah ke dalam negeri berimbas ke kenaikan harga konsumsi dan produksi atau inflasi, penurunan daya beli, beban utang dollar AS meningkat, potensi PHK. Jadi itu yang dijaga,” ujar Ariston saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Dengan mempertimbangkan kondisi nilai tukar yang melemah dan potensi dampaknya pada biaya serta permintaan, langkah penguatan akses permodalan KUR 6 persen, pendampingan usaha, serta bimbingan peningkatan kualitas produk diharapkan menjadi bagian dari upaya menahan beban UMKM di Jawa Tengah. Dukungan tersebut diarahkan agar pelaku usaha bisa lebih siap menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global.
