jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan negaranya akan membangun pusat baru untuk menekan serangan disinformasi yang dilakukan negara lain, termasuk Rusia. Dalam pidato perdananya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, ia juga mendorong standar keamanan global untuk kecerdasan buatan.
Burnham menyampaikan rencana itu sebagai upaya “stem the poisonous tide” dari serangan yang bersifat bermusuhan. Ia menegaskan ancaman tersebut tidak hanya menyasar ruang publik, tetapi juga masuk ke ruang privat warga melalui kampanye yang dirancang untuk memengaruhi opini.
Ia memperingatkan bahwa badan-badan di Rusia menggunakan “every means at their disposal”. Menurut Burnham, taktik yang disebut mencakup bot dan situs palsu untuk “spread lies and disinformation”.
Burnham juga menilai teknologi AI akan “multiply” ancaman yang sudah ada. Ia menggambarkan Inggris sebagai “honest broker” dalam pembahasan teknologi, dengan menempatkan keselamatan dan standar sebagai bagian dari agenda internasional.
Dalam pidatonya, Burnham menuduh Kremlin menjalankan kampanye disinformasi. Ia menyebut, “The Kremlin spends around ÂŁ1.3 billion each year on manipulating information,” lalu merinci bahwa “They’ve used bots and fake websites, falsified newspaper articles, forged the branding of 28 British organisations, including universities and the BBC.”
Ia menggambarkan kampanye itu sebagai upaya yang “insidious” dan menembus kehidupan sehari-hari. “We’re talking about an insidious campaign that reaches into people’s homes and twists what they feel about their own country and community – creating a narrative of decline, stoking division and sowing despair,” kata Burnham.
Ia menambahkan adanya serangan siber terhadap perusahaan dan institusi. Ia juga menyatakan, “And we know that AI will multiply the threat,” sebagai alasan mengapa respons harus dipercepat.
Burnham mengaitkan pernyataannya dengan konteks campur tangan yang sebelumnya disorot Inggris. Ia juga menyinggung pemilihan umum Inggris 2019, ketika pemerintah sebelumnya mengatakan Rusia hampir pasti berusaha ikut campur.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Burnham mengumumkan pembentukan National Centre for Information Defence. Pusat baru ini, menurutnya, dirancang untuk mendeteksi sekaligus mengganggu kampanye disinformasi yang memanfaatkan kemampuan AI dari negara-negara yang tidak bersahabat.
Pusat tersebut akan bekerja bersama lembaga intelijen, kementerian pemerintah, aparat penegak hukum, serta platform media sosial. Tujuannya adalah mengumpulkan keahlian untuk melawan “information warfare”.
Di sisi lain, Burnham tidak menyinggung respons Rusia secara langsung. Namun ia menyatakan tidak ada komentar segera dari Rusia, sementara perwakilan Rusia hadir di ruangan saat pidatonya berlangsung.
Burnham juga mengingat kembali perdebatan yang muncul pada laporan pemerintah Inggris tahun 2020. Laporan itu membahas aktivitas Rusia di Inggris, termasuk dalam konteks pemilu, dan Rusia menanggapi tuduhan itu sebagai “Russophobia.”
Menjelang pidatonya, Burnham juga menjadi bagian dari forum yang membahas disinformasi di Moskow. Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menuduh media-media Barat “embrace” “anti-Russian cliches and fantasies”.
Peran AI dan dorongan standar global
Burnham menilai, meski AI menawarkan peluang, teknologi tersebut membawa risiko besar bagi keamanan nasional tanpa adanya pagar pengaman. Ia menggambarkan isu ini sebagai tantangan sekaligus kesempatan utama dalam “one of the most significant challenges and opportunities of our age”.
Menurut pidato Burnham, AI akan menjadi “key to economic growth”, tetapi juga berfungsi sebagai “a multiplier of risk”. Ia menambahkan, “We’ve all heard the warnings – which we must heed. I know how worried people are. So we have to rise to this moment.”
Berita Terkait
Ia menekankan posisi Inggris yang, menurutnya, unik sebagai “honest broker” karena kedekatannya dengan AS dan Uni Eropa. Burnham juga menyebut keberadaan AI Security Institute yang disebutnya “world-leading”.
Institut tersebut, kata Burnham, dibentuk di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak. Fokusnya adalah menguji model-model AI besar untuk meningkatkan keselamatan sebelum dirilis ke publik.
Burnham kemudian mengaitkan agenda standar global dengan kepemimpinan Inggris dalam forum G20. Ia berjanji menempatkan AI “at the heart of the UK’s G20 Presidency next year”, tepatnya ketika pemimpin ekonomi terbesar dunia berkumpul di Manchester.
Ia mengatakan Inggris akan berupaya menyepakati seperangkat prinsip dan standar global. Standar itu diarahkan agar ada transparansi, akses terhadap model AI, dan pengembangan yang dilakukan secara aman.
Burnham juga menyinggung adanya inisiatif lain yang ia sebut bisa “bring together welcome initiatives from others”. Ia menyebut usulan dari Norwegia yang muncul dalam pekan yang sama.
Ia menyatakan deklarasi tersebut didukung lebih dari 20 negara, termasuk Jerman, Kanada, dan Irlandia. Deklarasi itu menekankan agar AI tetap berada di bawah kendali manusia serta menuntut pengujian wajib sebelum perilisan untuk model-model “frontier”.
Namun, menurut pidatonya, deklarasi itu belum ditandatangani oleh AS dan China yang dominan dalam pengembangan AI. Inggris disebut juga belum menjadi penandatanganan bersama seluruh pihak, meski perannya diposisikan mendorong kesepakatan.
Burnham mendapat sorotan dari sejumlah pihak di dalam negeri. Darren Jones, mantan menteri kabinet yang pernah menjabat chief secretary bagi masa pemerintahan pendahulunya Sir Keir Starmer, meminta agar perdana menteri menandatangani deklarasi dan menawarkan diri menjadi perantara kesepakatan dengan AS untuk implementasinya.
Jones, sebagaimana dikutip dalam laporan, berpendapat seharusnya ada “a landing zone to agree mandatory testing,” tanpa mengurangi keunggulan kompetitif antar perusahaan dan negara. Selain itu, disebutkan pengujian di AI Security Institute saat ini bersifat sukarela.
Dalam konteks tersebut, perusahaan AI Anthropic disebut menolak menyerahkan model terbarunya untuk diuji. Downing Street menyatakan para pejabat telah menegaskan dalam pembahasan dengan pemimpin industri bahwa pemerintah mengharapkan “full and total visibility of model developments.”
Burnham juga mengakui bahwa kendati pengembang telah memberi komitmen terkait transparansi, tidak ada yang “off the table” untuk menjaga keselamatan publik, termasuk langkah legislasi jika diperlukan.
Kemitraan dengan AS dan respons politik
Pemerintah Inggris juga mengumumkan kemitraan baru dengan AS terkait AI dan Autonomy. Kemitraan itu difokuskan pada upaya melindungi infrastruktur nasional yang dianggap kritis melalui teknologi AI.
Sementara itu, pihak Liberal Democrats dan Partai Hijau terus mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait keselamatan AI. Meski demikian, Burnham menyatakan upaya pengaturan internasional membutuhkan kerja sama AS dan China.
Dalam pidato terpisah di forum PBB, Presiden AS Donald Trump menolak gagasan “any attempt to construct a globalist scheme” untuk mengendalikan AI. Ia juga menyebut peringatan bahwa AI bisa menghancurkan kemanusiaan sebagai “a hoax,” sekaligus menolak konsep skema global untuk mengontrol teknologi.
“We’re going to encourage it, not rein it in,” kata Trump kepada Majelis Umum PBB. Burnham dan Trump sebelumnya bertemu pada hari yang sama, namun pernyataan Downing Street mengenai pertemuan itu tidak menyebut mereka membahas AI.
Di luar agenda tersebut, pembangunan pusat pertahanan informasi dan dorongan standar AI yang disebut Burnham muncul sebagai upaya Inggris menghadapi kombinasi ancaman disinformasi dan percepatan kemampuan teknologi. Baginya, respons harus bergerak dari deklarasi menuju mekanisme yang bisa mendeteksi, menguji, dan mengendalikan risiko sebelum dampaknya membesar.
